Kawal RUU Cipta Kerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang purna bhakti sejumlah anggota DPD periode 2014-2019 (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kepentingan daerah harus menjadi fokus tim kerja DPD RI yang secara khusus dibentuk untuk terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang berlangsung saat ini. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8).

La Nyalla menegaskan pihaknya sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU Omnibus Law tersebut. Hal itu diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja DPD RI, yang beranggotakan 20 Senator.

Baca Juga

DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law

“Dan saya tekankan agar fokus mengawal kepentingan daerah. Ingat kita di sini adalah wakil daerah,” kata La Nyalla.

Pernyataan La Nyalla tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan para Senator pimpinan Alat Kelengkapan yang tergabung dalam Tim Kerja RUU Cipta Kerja.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang perdana para senator di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10) (MP/Ponco Sulaksono)
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang perdana para senator di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10) (MP/Ponco Sulaksono)

Rakor tersebut memang dimaksudkan untuk menyatukan persepsi tentang standing position DPD RI dalam pembahasan RUU tersebut. Dengan rujukan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan UU sektoral lainnya, terutama UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain La Nyalla, dari unsur pimpinan hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin berhalangan hadir. Sedangkan 20 Senator pimpinan Alat Kelengkapan DPD tampak hadir lengkap, baik fisik di Senayan, maupun virtual dari daerah masing-masing.

Baca Juga

RUU Cipta Kerja Diprotes, Bahlil: Seolah Negara Ini Mau Bubar Saja

Anggota Timja terdiri dari Agustin Teras Narang, Yorrys Raweyai, Bambang Sutrisno, Novita Anakotta, Asyera Respati, Abdul Kholik, Badikenita BR Sitepu, Habib Ali Alwi, Abdul Rachman Thaha, Bustami Zainudin, Hasan Basri, Edwin Pratama Putra, Angelius Wake Kako, Evi Apita Maya, Evi Zainal Abidin, Sylviana Murni, Casytha A. Kathmandu, Misharti, Arniza Nilawati, dan Eni Sumarni. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan
Indonesia
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

Kirab budaya tersebut sebagai wujud syukur pedagang setelah pasar selesai dibangun ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan dana senilai Rp48 miliar

Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi
Indonesia
Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi

"Ya kami mendukung penuh langkah KPK, itu menunjukkan bahwa KPK masih memiliki gigi," kata Benny

Rusun Nagrak Mulai Digunakan Buat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Rusun Nagrak Mulai Digunakan Buat Isolasi Pasien COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan, 90 persen tempat tidur isolasi di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 telah terpakai kendati kapasitasnya terus ditambah, bahkan sudah lebih 10 ribu ruang isolasi dan "Intensive Care Unit" (ICU).

AHY Jangan Mudah Baper
Indonesia
AHY Jangan Mudah Baper

Ini urusan saya

Epidemolog sampai Penyuluh Kesehatan Minim Pelamar CPNS dan PPPK
Indonesia
Epidemolog sampai Penyuluh Kesehatan Minim Pelamar CPNS dan PPPK

erdasarkan data pelamar, CPNS ada sebanyak 2.527 orang dan sebanyak 473 orang mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK.

RUU PDP Perlu Segera Disahkan Buat Lindungi Warga Dari Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
RUU PDP Perlu Segera Disahkan Buat Lindungi Warga Dari Pinjaman Online Ilegal

Transaksi pinjol memang belum signifikan dampaknya ke sistem keuangan nasional tetapi perlu segera diatasi karena menyasar segmen mikro, terutama di pedesaan yang literasi keuangannya rendah.

Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra
Indonesia
Survei: Demokrat Geser Golkar di Tiga Besar, Dekati Gerindra

Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi tiga besar menggeser Partai Golkar.

Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diklaim Tidak Beratkan Buruh
Indonesia
Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diklaim Tidak Beratkan Buruh

Semua keputusan politik yang diambil untuk menjembatani hubungan pengusaha dan buruh pada Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja diklaim cukup baik.

KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos
Indonesia
KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos

KPK rampung memeriksa staf ahli Menteri Sosial Restu Hapsari dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Bermasalah Pemprov

Lembaga antirasuah mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya berhati-hati agar persoalan ini tak berlarut dan tak kunjung selesai.