Kaum Milenial Disarankan Nonton Film G30S/PKI Salah satu cuplikan film G30S/PKI. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Sri Margana menyarankan, milenial menonton film G30S/PKI karena sama sekali belum pernah melihat film yang kerap dikritik mengandung sejumlah kebohongan dan propaganda ini.

Dengan menonton film tersebut, menurut dia, seperti dilansir Antara, Rabu (30/9), masyarakat dapat belajar mengapa terdapat pro dan kontra terhadapnya.

"Saya sarankan yang belum pernah nonton supaya menonton sebagai pengetahuan, menambah referensi cara berpikir sebelum bersikap," ucap Margana dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta.

Baca Juga

Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

Margana menilai pemerintah tidak perlu mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk menonton film tersebut. Sebaliknya, pemerintah juga diharapkan tidak menjadikan film itu sebagai tontonan wajib masyarakat.

"Kalau sampai diwajibkan maupun dilarang nonton itu tidak benar," ujarnya

Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM ini menyampaikan bahwa penayangan film ini dihentikan sejak reformasi 1998.

Ia mengatakan sudah ada kajian-kajian yang mendasari penghentian terhadap film besutan sutradara Arifin C. Noer, salah satunya karena dinilai cacat fakta. Misalnya, soal kisah penyiksaan di luar batas kemanusiaan kepada para jenderal di Lubang Buaya.

Dokumentasi sejumlah warga menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Markas Kodim 1304/Gorontalo, Gorontalo (20/9/2017). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)
Dokumentasi sejumlah warga menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di Markas Kodim 1304/Gorontalo, Gorontalo (20/9/2017). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Hasil visum yang dilakukan para dokter, ucap dia, tidak terbukti ada penyiksaan, seperti pencungkilan mata, pemotongan alat kelamin, dan lainnya.

"Film ini terbukti cacat fakta yang sudah diakui oleh sutradaranya sendiri. Misalnya soal penyiksaan para jenderal sebelum dimasukkan di Lubang Buaya itu terbukti dari arsip-arsip visum tidak ada, hanya dramatisasi," tegasnya

Mengingat adanya unsur kekerasan dalam film G30S/PKI, Margana menekankan perlunya upaya sensor sebab berpeluang dilihat oleh anak-anak.

"Sebaiknya yang ada unsur kekerasan tidak perlu ditayangkan, lagi pula faktanya tidak ada penyiksaan," pintanya.

Menurutnya, menjadikan peristiwa yang terjadi pada 1965 sebagai memori kolektif bangsa merupakan hal yang baik agar persitiwa serupa tidak terulang kembali. Namun dia meminta masyarakat untuk tidak mewariskan dendam masa lalu pada generasi berikutnya.

Baca Juga

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Sebab, dalam persitiwa yang terjadi di tahun 1965 itu merupakan konflik antarkelompok politik. "Yang mengerikan itu hendak diwariskan pada semuanya yang tidak berkaitan dengan masalah itu. Jadi jangan wariskan dendam," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen
Indonesia
Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen

Program PEN untuk UMKM dan korporasi juga harus dikaji kembali agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

[HOAKS atau FAKTA]: FPI Tangkap Anggota BIN di Pesantren Rizieq
Indonesia
Dalam 24 Jam, 1.231 Orang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 1.231 Orang Sembuh dari COVID-19

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa kasus harian COVID-19 pada Jumat (22/10) kembali bertambah.

Ancaman Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Lebaran, Pemerintah Siapkan Micro Lockdown
Indonesia
Ancaman Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Lebaran, Pemerintah Siapkan Micro Lockdown

Potensi kenaikan kasus COVID-19 pasca-Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah harus diwaspadai.

Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?
Indonesia
Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?

“Yang ngetuk palu Prolegnas siapa? Kok sekarang mereka jadi pada nolak? ada apa?” kata Muraz

 Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng
Indonesia
Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng

Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Satgas Operasi Tinombala.

Masuk Bursa Capres 2024, Airlangga: Ora Mikir Nyambut Gawe Dhisik
Indonesia
Masuk Bursa Capres 2024, Airlangga: Ora Mikir Nyambut Gawe Dhisik

Airlangga yang juga menjabat Menko Bidang Perekonomian tak sesumbar soal capres tersebut.

MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa
Indonesia
MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa

vaksinasi adalah pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi guna menyangkal penyakit tertentu.

Kementerian BUMN Klarifikasi Tudingan MUI Minta 'Jatah' Komisaris Pelat Merah
Indonesia
Kementerian BUMN Klarifikasi Tudingan MUI Minta 'Jatah' Komisaris Pelat Merah

Arya juga membantah bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan rencana penggunaan vaksin AstraZeneca