Kaum Buruh Bakal Kepung Gedung DPR dan Istora Senayan Massa yang tergabung dalam Partai Buruh melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (1/5). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2022 lalu, pada Sabtu (14/5).

Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, KSPI bersama elemen buruh lainnya akan bergerak menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB nanti.

Baca Juga

Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Jika Aksi Buruh di GBK Membludak

“Jadi, hari ini jam 10.00 WIB kita ke DPR,” kata Kahar saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Sabtu

Sebelumnya, Ketua Umum KSPI Said Iqbal menyatakan, peringatan May Day tahun ini akan diselenggarakan dua acara besar yakni demonstrasi di gedung DPR kemudian dilanjutkan acara di Istora Senayan Jakarta.

“Kegiatan pertama dilakukan pada jam 10.00 sampai dengan 12.00 WIB berupa aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan ribu massa buruh di DPR RI,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/5).

“Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan kedua pada jam 13.00 sampai dengan 17.30 WIB berupa perayaan May Day Fiesta yang melibatkan 50 ribu buruh di Istora Senayan,” sambungnya

Baca Juga

Peringatan Hari Buruh Bakal Dijaga Ketat Ribuan Aparat Gabungan

Pada peringatan May Day tahun ini, KSPI membawa 18 tuntutan:

1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPn;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. (Pon)

Baca Juga

Buruh Protes Tak Diizinkan Anies Pakai JIS, Wagub: Tidak Boleh untuk Kepentingan Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Jadikan SEA Games Sasaran Menuju Kualifikasi Olimpiade Paris 2024
Indonesia
Indonesia Jadikan SEA Games Sasaran Menuju Kualifikasi Olimpiade Paris 2024

Pesan Presiden Jokowi pada upacara pelepasan di Istana Merdeka, dapat memotivasi dan meningkatkan rasa nasionalisme para atlet untuk menorehkan prestasi pada SEA Games Vietnam.

Klaster Sekolah Terus Bertambah, Gibran: Semua Tanggung Jawab Saya
Indonesia
Klaster Sekolah Terus Bertambah, Gibran: Semua Tanggung Jawab Saya

"Semua tanggung jawab saya. Tahapan surveilans atau pengamatan tetap dilakukan hingga saat ini," kata dia.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur
Indonesia
Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

Bahkan, lanjut Kotmoko, calon PNS yang menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dipastikan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, mengungkapkan lima dampak penundaan Pemilu 2024 terhadap demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Pertama, kata dia, munculnya ketidakpastian dalam politik.

Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN
Indonesia
Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN

Ombudsman RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan
Indonesia
Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Penanganan Darurat dan Kedeputian Logistik dan Peralatan kembali mendistribusikan masker ke tiga titik lokasi di Jakarta.

Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus

Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali