Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Jakarta, Kamis (13/1). Foto: ANTARA/Genta T Mawangi

MerahPutih.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud diyakini tidak mengganggu rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

"Untuk penyiapan ibu kota negara (IKN) kan tidak terganggu dengan kepala daerah yang OTT," kata Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Baca Juga

Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini

Politikus Partai Nasdem ini meminta kepada semua pihak agar tidak mengaitkan penangkapan Bupati Abdul Gafur dengan rencana IKN baru.

"Insya Allah tidak ada gangguannya, karena itu kan dua hal yang berbeda," ujar Saan.

Baca Juga

Pekan Depan Pansus RUU IKN Terbang ke Lokasi Ibu Kota Negara Baru

Diketahui, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, di Jakarta, pada Rabu (12/1). Politikus Demokrat itu dicokok bersama enam orang lainnya lantaran duduga terlibat transaksi suap dan gratifikasi.

Operasi senyap juga terjadi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di sana, tim penindakan KPK menangkap empat orang yang terdiri dari ASN Pemkab Penajam Paser Utara dan pihak swasta.

Selain mengamankan Abdul Gafur dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang. Mereka saat ini tengah diperiksa intensif di Gedung KPK. (Pon)

Baca Juga

RUU IKN Ditargetkan Rampung Januari 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan
Dunia
Jepang-Australia Bakal Keluarkan Deklarasi Baru Kerja Sama Keamanan

Pengumuman baru kerja sama keamanan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekuatan militer maritim Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah Usul Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Indonesia
Pemerintah Usul Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, UU IKN baru disahkan 18 Januari 2022, dan diteken oleh Presiden Joko Widodo 15 Februari 2022.

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Larangan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga stoknya bisa kembali melimpah di pasaran.

Tidak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Hadang Pendatang
Indonesia
Tidak Ada Operasi Yustisi di Jakarta Hadang Pendatang

Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengunjung Ancol yang Tidak Punya Tiket Formula E Diperbolehkan Berkunjung
Indonesia
Pengunjung Ancol yang Tidak Punya Tiket Formula E Diperbolehkan Berkunjung

Tiket tersebut dijual dengan harga Rp 287.500 termasuk pajak.

2.298 Rumah Warga Terdampak Banjir di Kota Serang
Indonesia
2.298 Rumah Warga Terdampak Banjir di Kota Serang

Kepala BPBD Kota Serang Diat Hermawan menyatakan, data sementara BPBD setempat hingga hari ini, 2.298 rumah terdampak banjir yang tersebar di 32 titik lokasi di empat kecamatan.

Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu
Indonesia
Pertambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia Mulai di Bawah 30 Ribu

Update kasus COVID-19 terbaru berdasarkan data Kemenkes per Rabu 9 Maret 2022.

Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP

Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas.

Kasus Suap Hantui Kampus
Indonesia
Kasus Suap Hantui Kampus

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani bukanlah kasus pertama yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan perguruan tinggi.

Kamis (23/6), Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 1.907 Orang
Indonesia
Kamis (23/6), Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 1.907 Orang

Penambahan kasus hari ini berkurang dari hari sebelumnya, yaitu 1.985 pada Rabu (22/6).