Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR 2020 jelang peringatan HUT ke-75 RI, Kamis (14/8) pagi. Ada fakta menarik dari pidato kenegaraan kali ini, Kepala Negara tercatat hanya 3 kali menyebutkan kata 'Pendidikan' dalam pidato yang dibacakan di Gedung Wakil Rakyat Senayan Jakarta itu.

Padahal, pendidikan saat ini menjadi masalah tersebar karena pandemi ini membuat masa depan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sangat terbatas. Ketimpangan pendidikan terlihat di masa pandemi ini, banyak anak yang tidak memiliki alat serta kuota untuk belajar daring. Walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kuota internet atau bantuan lainnya buat siswa.

Baca Juga:

Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah

Berdasarkan penelusuran MerahPutih.com dari naskah pidato Presiden yang diterima redaksi, tercatat kata pendidikan muncul pertama kali di paragraf ke-8 setelah menyapa para hadirin. Paragrah dan kalimat lengkap yang terdapat kata pendidikan itu berisi:

Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Kata 'Pendidikan' muncul kali kedua setelah lebih dari 30 paragraf kemudian, tepat ketika Presiden untuk ketiga kalinya mengulang kalimat, "Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air." Berikut isi paragraf yang memuat kata 'Pendidikan' yang ke-2:

Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

Pidato Jokowi
Presiden Joko Widodo saat pidato pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.Caption

Adapun kata 'Pendidikan' muncul terakhir atau yang ketiga kalinya hanya berselang 4 paragraf kemudian. Kala itu Jokowi tengah menyinggung tentang nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional. Berikut isi lengkapnya dikutip dari naskah pidato yang diterima redaksi:

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

Hingga akhir pidato, tidak ada lagi kata 'Pendidikan' yang meluncur dalam pidato Kenegaraan Presiden. Bahkan, ketika dicek menggunakan tool pencarian kata 'control find' juga tidak terdeteksi. Kata 'Pendidikan' hanya terbaca dalam tiga kesempatan itu berdasarkan penelusuran 'control find' tersebut.

Baca Juga:

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

Untuk diketahui, isu pendidikan kini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Siswa dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi terpaksa menjalani proses belajar secara online. Tak sedikit, guru dan siswa yang mengalami kesulitan dari sisi sistem kurikulum hingga ketersediaan paket internet untuk mengakses proses belajar-mengajar online.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sendiri telah memutuskan proses sekolah dari rumah ini minimal terus berlangsung hingga awal tahun 2021. Khususnya bagi daerah yang masih masuk zona berbahaya pandemi COVID-19. Bahkan, Kemendikbud sendiri telah meluncurkan panduan 'Kurikulum Darurat' selama pandemi COVID-19, meskipun masih menuai banyak kritik dan kekurangan dari publik.

Baca Juga:

Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan
Indonesia
50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan

Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kerumunan

Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY
Indonesia
Presiden Jokowi Dorong Sri Sultan HB X Percepat Realisasi Kekebalan Kelompok di DIY

Raja Yogyakarta ini berharap agar pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan jumlah penerima vaksin COVID-19

 KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi
Indonesia
KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi

KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Masjid di Jakarta Siap Gelar Vaksinasi COVID-19 pada April
Indonesia
Masjid di Jakarta Siap Gelar Vaksinasi COVID-19 pada April

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, dimungkinkan bulan depan masjid yang berada di Jakarta di pakai untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Perayaaan Kemenangan Jangan Jadi Ajang Pelanggaran Protokol
Indonesia
Perayaaan Kemenangan Jangan Jadi Ajang Pelanggaran Protokol

Bawaslu mengimbau masyarakat tidak berkumpul saat proses penghitungan surat suara Pilkada serentak 2020 di TPS.

Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun
Indonesia
Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menutup permanen pelaku usaha kafe yang berani melanggar aturan pencegahan COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru 2021.

Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat
Indonesia
Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat

"Penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Ini Hasil Pemeriksaan Kemnaker Terkait Masuknya 20 TKA di Sulsel
Indonesia
Ini Hasil Pemeriksaan Kemnaker Terkait Masuknya 20 TKA di Sulsel

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," Kata Chairul dalam keterangannya di Jakarta Selasa (6/7).

Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK
Indonesia
Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial

Tugas Berat Menanti Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Tugas Berat Menanti Jenderal Andika Perkasa

Sejumlah tugas berat menanti Jenderal Andika Perkasa yang bakal menduduki kursi Panglima TNI.