Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR 2020 jelang peringatan HUT ke-75 RI, Kamis (14/8) pagi. Ada fakta menarik dari pidato kenegaraan kali ini, Kepala Negara tercatat hanya 3 kali menyebutkan kata 'Pendidikan' dalam pidato yang dibacakan di Gedung Wakil Rakyat Senayan Jakarta itu.

Padahal, pendidikan saat ini menjadi masalah tersebar karena pandemi ini membuat masa depan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sangat terbatas. Ketimpangan pendidikan terlihat di masa pandemi ini, banyak anak yang tidak memiliki alat serta kuota untuk belajar daring. Walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kuota internet atau bantuan lainnya buat siswa.

Baca Juga:

Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah

Berdasarkan penelusuran MerahPutih.com dari naskah pidato Presiden yang diterima redaksi, tercatat kata pendidikan muncul pertama kali di paragraf ke-8 setelah menyapa para hadirin. Paragrah dan kalimat lengkap yang terdapat kata pendidikan itu berisi:

Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Kata 'Pendidikan' muncul kali kedua setelah lebih dari 30 paragraf kemudian, tepat ketika Presiden untuk ketiga kalinya mengulang kalimat, "Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air." Berikut isi paragraf yang memuat kata 'Pendidikan' yang ke-2:

Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

Pidato Jokowi
Presiden Joko Widodo saat pidato pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.Caption

Adapun kata 'Pendidikan' muncul terakhir atau yang ketiga kalinya hanya berselang 4 paragraf kemudian. Kala itu Jokowi tengah menyinggung tentang nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional. Berikut isi lengkapnya dikutip dari naskah pidato yang diterima redaksi:

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

Hingga akhir pidato, tidak ada lagi kata 'Pendidikan' yang meluncur dalam pidato Kenegaraan Presiden. Bahkan, ketika dicek menggunakan tool pencarian kata 'control find' juga tidak terdeteksi. Kata 'Pendidikan' hanya terbaca dalam tiga kesempatan itu berdasarkan penelusuran 'control find' tersebut.

Baca Juga:

Nadiem Diwanti-wanti Kurikulum Darurat Jangan Malah Bikin Susah Guru dan Siswa

Untuk diketahui, isu pendidikan kini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Siswa dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi terpaksa menjalani proses belajar secara online. Tak sedikit, guru dan siswa yang mengalami kesulitan dari sisi sistem kurikulum hingga ketersediaan paket internet untuk mengakses proses belajar-mengajar online.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sendiri telah memutuskan proses sekolah dari rumah ini minimal terus berlangsung hingga awal tahun 2021. Khususnya bagi daerah yang masih masuk zona berbahaya pandemi COVID-19. Bahkan, Kemendikbud sendiri telah meluncurkan panduan 'Kurikulum Darurat' selama pandemi COVID-19, meskipun masih menuai banyak kritik dan kekurangan dari publik.

Baca Juga:

Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah Tewas, Laskar FPI Pengawal Rizieq Dinilai Tak Pantas Dijadikan Tersangka
Indonesia
Sudah Tewas, Laskar FPI Pengawal Rizieq Dinilai Tak Pantas Dijadikan Tersangka

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyoroti penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan enam pengawal Rizieq Shihab sebagai tersangka.

Cegah COVID-19 Meluas di Jakarta, Pemprov Godok Pergub Larangan Pendatang
Indonesia
Cegah COVID-19 Meluas di Jakarta, Pemprov Godok Pergub Larangan Pendatang

Petugas Dishub siap melakukan pencegahan pelarangan perantau ke Jakarta.

Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman
Indonesia
Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman

Pada 15 Februari 2020, VKL mengajukan metode cicilan 12 kali dengan cicilan pertama dibayar ke kas negara pada April 2020

Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan
Indonesia
Polda Metro Jaya Cokok 4 Pelaku Pembunuhan Sadis Bos Pabrik Roti Asal Taiwan

Tersangka mengaku menghabisi korban karena sakit hati Hsu Ming Hu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup
Indonesia
Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup

Pimpinan Banser telah menegur Abu Janda agar tidak bicara lagi tentang NU atau atas nama Ansor

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT
Indonesia
KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT

Menurut perhitungan BPKP kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir senilai Rp 4,9 miliar.

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa
Indonesia
Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Universitas Binawan Fokus Pada Teknologi Digital
Indonesia
Universitas Binawan Fokus Pada Teknologi Digital

Illah menyatakan siap menjadikan Universitas Binawan sebagai kampus yang berakhlak, berbasis digital, dan berdaya saing internasional.

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK
Indonesia
MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/3).

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi terkait demonstrasi besar-besaran elemen masyarakat dalam penolakan UU Cipta Kerja.