Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian Menpan RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) soal Polri di bawah kementerian.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan, tidak ada rencana pemerintah menggabungkan Polri ke kementerian.

Baca Juga

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

Tjahjo menjelaskan, tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum sudah tepat. Jadi sebagai alat negara, Polri harus berdiri sendiri sebagai suatu lembaga.

"Polri harus mandiri sebagai alat negara sebagaimana Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/1).

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengusulkan adanya pembentukan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Nantinya, kedua lembaga tersebut berwenang untuk menaungi Polri.

"Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," ucapnya di Jakarta, Jumat (31/12).

Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak sehingga perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang Polri berada di bawah koordinasinya.

Di mana pun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat? Kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks," jelas Agus.

Baca Juga

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Berapa Kekayaan Megawati?

Hal itu seperti TNI yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. "Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," paparnya.

Agus menyebut, usulan agar Polri berada di bawah kementerian memang baru sebatas wacana dan belum mengusulkan secara resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, Polri sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri. (Knu)

Baca Juga

Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Yasin Bersaudara yang Ditangkap KPK
Indonesia
Cerita Yasin Bersaudara yang Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Ade Yasin serta karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap. Ade mengikuti jejak sang kakak, mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, yang lebih dulu terjerat kasus korupsi.

CdM Indonesia Minta Timnas Futsal Cetak Prestasi di SEA Games 2021
Indonesia
CdM Indonesia Minta Timnas Futsal Cetak Prestasi di SEA Games 2021

Tim Nasional Futsal Indonesia telah berangkat ke Vietnam untuk bertanding di SEA Games 2021. Kepergian mereka dilepas secara resmi oleh Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Ferry J Kono.

Sidang Dakwaan Bahar Smith Ditunda Karena Terdakwa Ingin Luring
Indonesia
Sidang Dakwaan Bahar Smith Ditunda Karena Terdakwa Ingin Luring

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pun mengabulkan keinginan tersangka Bahar Smith untuk dihadirkan langsung di persidangan.

Michael Victor Sianipar Mengundurkan Diri dari PSI
Indonesia
Michael Victor Sianipar Mengundurkan Diri dari PSI

"Saya bergabung di PSI sejak tahun 2015, dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Banyak hal yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan di PSI. Namun dengan berat hati, sudah saatnya saya mengundurkan dari dari partai yang saya cintai ini," kata Michael

Karhutla Ancam Semua Daerah di NTT
Indonesia
Karhutla Ancam Semua Daerah di NTT

BMKG mengimbau warga Nusa Tenggara Timur (NTT) di semua daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BPOM Serang Temukan Makanan Buka Puasa Mengandung Bahan Berbahaya
Indonesia
BPOM Serang Temukan Makanan Buka Puasa Mengandung Bahan Berbahaya

BPOM Serang melakukan pengawasan terhadap takjil (makanan berbuka) yang dijual para pedagang di Pasar Induk Rau, dari kandungan bahan berbahaya.

NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024
Indonesia
NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024

Paloh menegaskan, belum ada pembicaraan untuk membentuk koalisi guna mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Indonesia
Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

[HOAKS Atau FAKTA]: Pengendara Ditilang Karena Pakai Sandal
Lainnya
[HOAKS Atau FAKTA]: Pengendara Ditilang Karena Pakai Sandal

Petugas hanya akan memberikan himbauan dan edukasi jika menemukan pengendara menggunakan sandal jepit.

Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan harus proaktif mencarikan solusi dalam mengatasi mahalnya harga kedelai yang berimbas pada pasokan tahu dan tempe.