Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian Menpan RB Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menanggapi usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) soal Polri di bawah kementerian.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan, tidak ada rencana pemerintah menggabungkan Polri ke kementerian.

Baca Juga

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

Tjahjo menjelaskan, tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum sudah tepat. Jadi sebagai alat negara, Polri harus berdiri sendiri sebagai suatu lembaga.

"Polri harus mandiri sebagai alat negara sebagaimana Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/1).

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengusulkan adanya pembentukan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional.

Nantinya, kedua lembaga tersebut berwenang untuk menaungi Polri.

"Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," ucapnya di Jakarta, Jumat (31/12).

Menurut Agus, masalah keamanan memang masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak sehingga perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang Polri berada di bawah koordinasinya.

Di mana pun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat? Kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks," jelas Agus.

Baca Juga

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Berapa Kekayaan Megawati?

Hal itu seperti TNI yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. "Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," paparnya.

Agus menyebut, usulan agar Polri berada di bawah kementerian memang baru sebatas wacana dan belum mengusulkan secara resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, Polri sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri. (Knu)

Baca Juga

Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JPU Nilai Rizieq Terlalu Banyak Sampaikan Keluh Kesah di Pledoinya
Indonesia
JPU Nilai Rizieq Terlalu Banyak Sampaikan Keluh Kesah di Pledoinya

JPU juga menilai pledoi yang disampaikan Rizieq Shihab berisi tudingan-tudingan

Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan

Pemerintah DKI Jakarta tak segan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022 kepada pegawainya sesuai ketentuan.

Penambahan Kasus Positif COVID-19 Kamis (3/2) di Atas 27 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Kamis (3/2) di Atas 27 Ribu

Untuk angka positivity rate harian tercatat 8,83 persen

[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV di Indonesia Bisa Jadi Tameng Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV di Indonesia Bisa Jadi Tameng Omicron

Tinggi rendahnya tingkat penyebaran dapat disebabkan oleh faktor tingginya angka vaksinasi atau kekebalan masyarakat yang tinggi

34 Orang Dilaporkan Meninggal dan 3.697 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru
Indonesia
34 Orang Dilaporkan Meninggal dan 3.697 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BNPB melaporkan peningkatan jumlah pengungsi dan korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab Saudi
Indonesia
Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab Saudi

Untuk menyukseskan event kelas dunia itu, kedua lembaga tersebut melakukan studi banding ke Diriyah ePrix, Arab Saudi. Kegiatan itu merupakan bagian dari pre-event Formula E sebelum nantinya event tersebut dilaksanakan di Jakarta.

SETARA Kecam Penganiayaan terhadap Ade Armando
Indonesia
SETARA Kecam Penganiayaan terhadap Ade Armando

Ketua SETARA Institute Hendardi mendesak kepolisian segera menindak para pelaku.

KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin
Indonesia
KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin

Pemeriksaan dilakukan berkaitan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

TNI Siapkan Ratusan Tempat Tidur di Rumkitlap untuk Pasien COVID-19
Indonesia
TNI Siapkan Ratusan Tempat Tidur di Rumkitlap untuk Pasien COVID-19

Saat ini Marinir TNI AL sudah memiliki gedung isolasi COVID-19 di Lanmar Jakarta

PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E
Indonesia
PSI Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies yang Ngotot Gelar Formula E

Partai Solidaritas Indonesia bakal menggulirkan hak interpelasi DPRD DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait kegiatan perhelatan mobil balap Formula E.