Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia Harun Masiku. Foto: Isitmewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima informasi valid mengenai dugaan meninggalnya tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI, Harun Masiku.

Hal ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman soal dugaan meninggalnya bekas Caleg PDIP itu.

Baca Juga

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya. Ali mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus mempunyai dasar yang kuat menentukan kabar terkait dugaan meninggalnya Harun Masiku.

"Semisal dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia," ujar Ali.

Meski demikian, Ali menegaskan, KPK hingga kini masih memburu Harun Masiku. Selain Harun Masiku, ada sekitar enam daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya.

"KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020," tegas Ali.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulan Desember 2021 Inflasi Tumbuh 0,57 Persen
Indonesia
Bulan Desember 2021 Inflasi Tumbuh 0,57 Persen

Inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran

Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS
Indonesia
Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

Terkait dengan kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga-tenaga pendidik, menurut Herry Naap, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP dan tenaga pendidikan lainnya.

Ratusan Masyarakat Umum Sudah Disuntik Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta Barat
Indonesia
Ratusan Masyarakat Umum Sudah Disuntik Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta Barat

Di Jakbar warga yang disuntik Pfizer sudah 294 orang dan Moderna sudah 295 orang.

Mahkamah Agung Perbolehkan Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Propam Polri
Indonesia
Mahkamah Agung Perbolehkan Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Propam Polri

Sambo mengatakan pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon diperlukan demi menjaga marwah Polri

[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Bersama Seorang Wanita di Atas Ranjang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Bersama Seorang Wanita di Atas Ranjang

Akun Facebook bernama Kalbayn Pahing mengunggah tangkapan layar sebuah artikel Radar Petamburan bejudul “Foto Fadli Zon Memberikan Bantuan Handphone Kepada Mahasiswi Yang Kurang Mampu.

8 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ASABRI Segera Diadili
Indonesia
8 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ASABRI Segera Diadili

Delapan tersangka kasus ASABRI itu akan segera disidangkan.

Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel
Indonesia
Dianggap tak Punya Solusi Atasi Banjir, Isnawa Adji Ditolak Jadi Cawalkot Jaksel

"Ini kan pemimpin wilayah, ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak," kata Prasetyo

Relawan Jokowi Minta 5 Menteri Ini Dicopot
Indonesia
Relawan Jokowi Minta 5 Menteri Ini Dicopot

Menurut Noel, ada lima menteri yang layak untuk dicopot

UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang
Indonesia
UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang

Pada 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah Rp 0,56 triliun.

Komisi I Akui Senioritas Jenderal Andika Mampu Jawab Tantangan Terkini
Indonesia
Komisi I Akui Senioritas Jenderal Andika Mampu Jawab Tantangan Terkini

Komisi I baru melakukan proses verifikasi dokumen