Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia Harun Masiku. Foto: Isitmewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima informasi valid mengenai dugaan meninggalnya tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI, Harun Masiku.

Hal ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman soal dugaan meninggalnya bekas Caleg PDIP itu.

Baca Juga

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya. Ali mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus mempunyai dasar yang kuat menentukan kabar terkait dugaan meninggalnya Harun Masiku.

"Semisal dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia," ujar Ali.

Meski demikian, Ali menegaskan, KPK hingga kini masih memburu Harun Masiku. Selain Harun Masiku, ada sekitar enam daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya.

"KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020," tegas Ali.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Upadate Kasus Corona di DKI Minggu (5/7)
Indonesia
Upadate Kasus Corona di DKI Minggu (5/7)

Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 27.604 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 18.234 orang.

Berani Baru, Jadi Bapak Rumah Tangga Jaga Anak dan Usaha Online
Hiburan & Gaya Hidup
Berani Baru, Jadi Bapak Rumah Tangga Jaga Anak dan Usaha Online

"Jadi bapak rumah tangga saya bilangnya pekerjaan, karena ternyata duh penuh tantangan nya, ga gampang ternyata ngurus anak,” ujar Chandra.

Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19
Indonesia
Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19

Viryan juga menginformasikan kondisinya saat ini

Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat
Indonesia
Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat

Rizieq Shihab masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Masa penahanannya mencapai 20 hari ke depan.

Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan
Indonesia
Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan

Kepolisian bakal memutarbalikkan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat kesehatan. Selain itu, polisi juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan virus corona.

Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab

Anies dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Habib Rizieq.

LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra

LPSK mendorong keterlibatan Presiden agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi
Indonesia
LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi

Menurutnya, peristiwa yang terjadi Sabtu dini hari tersebut telah menimbulkan rasa takut masyarakat

Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Alutsista TNI
Indonesia
Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Alutsista TNI

Evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan

Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel
Indonesia
Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel

Partai Demokrat mengapresiasi hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).