Kata KPK Soal Kabar Harun Masiku Meninggal Dunia Harun Masiku. Foto: Isitmewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menerima informasi valid mengenai dugaan meninggalnya tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI, Harun Masiku.

Hal ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman soal dugaan meninggalnya bekas Caleg PDIP itu.

Baca Juga

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

"Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya. Ali mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus mempunyai dasar yang kuat menentukan kabar terkait dugaan meninggalnya Harun Masiku.

"Semisal dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia," ujar Ali.

Meski demikian, Ali menegaskan, KPK hingga kini masih memburu Harun Masiku. Selain Harun Masiku, ada sekitar enam daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya.

"KPK tetap melakukan pencarian para DPO KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020," tegas Ali.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.

Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana. (Pon)

Baca Juga

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Nyatakan Siap Pasok Vaksin Sputnik V untuk Indonesia
Indonesia
Rusia Nyatakan Siap Pasok Vaksin Sputnik V untuk Indonesia

Rusia kembali menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memasok vaksin COVID-19 Sputnik V.

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei di Lima Lokasi
Indonesia
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei di Lima Lokasi

"Hari ini (rencananya kami) akan menggelar rekonstruksi kasus John Kei," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Kontrak Pilot Diselesaikan Lebih Awal, Garuda: Ini Keputusan Berat
Indonesia
Kontrak Pilot Diselesaikan Lebih Awal, Garuda: Ini Keputusan Berat

Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang

Hilangkan Bau, Pemutilasi Taburkan Kopi di Jenazah Rinaldi
Indonesia
Hilangkan Bau, Pemutilasi Taburkan Kopi di Jenazah Rinaldi

Fakta itu adalah tersangka sempat menaburkan kopi dan menyemprotkan pengharum ruangan ke dua koper dan satu ransel yang berisi potongan tubuh korban.

Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR
Indonesia
Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR

Menurut Gembong, kebijakan penataan itu memang langkah Anies dalam menunaikan janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Menteri Yasonna Digugat ke Pengadilan Atas Kebijakan Program Asimilasi Napi
Indonesia
Menteri Yasonna Digugat ke Pengadilan Atas Kebijakan Program Asimilasi Napi

Gugatan ini diajukan untuk mengembalikan rasa aman masyarakat

Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Terkait Hasil Pemeriksaan 92 Rekening FPI

Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara terkait hasil pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) pada Selasa (2/2).

 Update Corona DKI: 1.143 Positif, 111 Meninggal Dunia, 58 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI: 1.143 Positif, 111 Meninggal Dunia, 58 Orang Sembuh

Dari 1.143 yang positif, ada 111 orang meninggal dunia dan sebanyak 728 pasien masih dirawat di rumah sakit. Data itu tercatat pada Minggu (5/4) sekitar pukul 13.00 WIB.

PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan
Indonesia
PFI: Anji Meminta Maaf ke Semua Jurnalis Foto dan Janji Hapus Postingan

Anji minta maaf tidak hanya kepada jurnalis foto, tetapi semua wartawan Indonesia.