Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Salah satu yang akan didalami tim penyidik dalam kasus suap itu adalah dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (25/1).

Baca Juga:

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

Hal itu disampaikan Ali merespons pemberitaan Majalah Tempo yang menyebut salah satu pemilik perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan paket bansos di kementerian Sosial adalah orang dekat Puan Maharani.

Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapatkan jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp57,63 miliar karena membawa nama puteri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut.

Lia juga disebut menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang untuk mendapatkan kouta 25 ribu paket bansos senilai Rp6,75 miliar. Meski demikian, dalam pemberitaan itu, Lia menyangkal membawa nama Puan Maharani.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

KPK, kata Ali, akan mengusut kasus ini sampai tuntas dengan berbekal informasi dan sejumlah bukti. Salah satu upaya itu dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa kasus ini.

"Yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini," ujar Ali.

Saat disinggung apakah Lia dan Puan telah masuk materi pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus ini, Ali merespons secara normatif. Ali juga tidak menjawab lugas soal pemanggilan Lia dan Puan.

"Terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat secara detail, nanti pada waktunya akan dibuka di depan persidangan," tutup Ali.

Baca Juga:

Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air

Adapun menjadi fokus pencarian yaitu korban dan puing-puing pesawat

Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan
Indonesia
Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan

Aspirasi dari warga negara semestinya menjadi catatan penting bagi negara

Kebakaran Kejagung, Pejabat Tinggi hingga Penjual Produk Pembersih Diperiksa
Indonesia
Kebakaran Kejagung, Pejabat Tinggi hingga Penjual Produk Pembersih Diperiksa

Tim penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa empat orang saksi terkait kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?
Indonesia
Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?

Saat itu Kemensos sedang mengalami masalah hukum

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta
Indonesia
Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta

Polri dan TNI melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara.

Awal Desember, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 5.533 Orang
Indonesia
Awal Desember, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 5.533 Orang

Jumlah kasus positif COVID-19, Rabu (2/12), bertambah 5.533 kasus.

Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran
Indonesia
Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

Dugaan itu terbukti, sejak terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap 1 orang tentara dan 2 pegawai Kafe RM.

Dites COVID-19 Usai Mudik, Puluhan Warga Tanjung Duren Reaktif COVID-19
Indonesia
Dites COVID-19 Usai Mudik, Puluhan Warga Tanjung Duren Reaktif COVID-19

Polsek Tanjung Duren melakukan swab test antigen terhadap para pemudik yang baru saja kembali ke rumah masing-masing.

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI
Indonesia
Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

“Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/ banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI,” ujar Idham