Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Salah satu yang akan didalami tim penyidik dalam kasus suap itu adalah dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (25/1).

Baca Juga:

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

Hal itu disampaikan Ali merespons pemberitaan Majalah Tempo yang menyebut salah satu pemilik perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan paket bansos di kementerian Sosial adalah orang dekat Puan Maharani.

Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapatkan jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp57,63 miliar karena membawa nama puteri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut.

Lia juga disebut menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang untuk mendapatkan kouta 25 ribu paket bansos senilai Rp6,75 miliar. Meski demikian, dalam pemberitaan itu, Lia menyangkal membawa nama Puan Maharani.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

KPK, kata Ali, akan mengusut kasus ini sampai tuntas dengan berbekal informasi dan sejumlah bukti. Salah satu upaya itu dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa kasus ini.

"Yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini," ujar Ali.

Saat disinggung apakah Lia dan Puan telah masuk materi pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus ini, Ali merespons secara normatif. Ali juga tidak menjawab lugas soal pemanggilan Lia dan Puan.

"Terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat secara detail, nanti pada waktunya akan dibuka di depan persidangan," tutup Ali.

Baca Juga:

Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah
Indonesia
Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah

Dalam waktu yang sama muncul bagan berupa gambar yang menampilkan penyidik senior Novel Baswedan

AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Indonesia
AJI Desak DPR Hapus Pasal di RUU KUHP dan ITE yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terdapat lebih dari dua puluh pasal yang mengancam kebebasan pers dan dapat mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya, serta mengancam demokrasi.

Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga
Indonesia
Bansos Rp 600 Ribu Mulai Disalurkan untuk Lebih dari Dua Juta Warga

Pada April 2021 seluruh karyawan Pos Indonesia telah diberikan vaksinasi

Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19

"Hasil survei, warga yang paham tentang vaksin baru 75 persen, jadi ada 25 persen yang mungkin di daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksin COVID,” kata Ridwan Kamil.

MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi
Indonesia
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keamanan

[Hoaks atau Fakta]: Ketum PBNU Anak Aktivis PKI
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Ketum PBNU Anak Aktivis PKI

Ayahhanda Kyai Aqil mewarisi darah ulama, dari pesantren Gedongan, Cirebon. la merupakan putra dari Kyai Siradj, yang masih keturunan dari Kyai Muhammad Said Gedongan, Cirebon.

Preman Tanjung Priok Sebut Polisi yang Hendak Menciduknya 'Gerombolan Pengganggu'
Indonesia
Operasikan Tol Anyar, Jasa Marga Catatkan Pendapatan Usaha Naik 0,80 Persen
Indonesia
Operasikan Tol Anyar, Jasa Marga Catatkan Pendapatan Usaha Naik 0,80 Persen

Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp1,93 triliun, tumbuh 1,74 persen atau Rp33 miliar dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu sebesar Rp1,9 triliun.

2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum
Indonesia
2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum

Kesungguhan Jaksa Agung dapat dilihat dari keberhasilannya menangani kasus-kasus besar seperti korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi PT ASABRI, suap Djoko S Tjandra.

Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).