Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku telah menjelaskan perihal peran BKN dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Bima saat diperiksa Komnas HAM, Selasa (22/6). Pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

Bima menyebut telah menjelaskan sejumlah hal mulai dari proses pembentukan perkom yang mengatur TWK hingga pelaksanaan asesmen tersebut kepada Komnas HAM.

Namun, ia menyatakan, keterangan yang disampaikan berkaitan dengan tugas dan wewenang BKN dalam pelaksanaan TWK. Sebab, kata dia, proses pelaksanaan TWK merupakan kolaborasi dari sejumlah lembaga terkait.

"Jadi itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK," imbuhnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Meski begitu, Bima mengaku tidak bisa menyampaikan detail keterangan yang disampaikan kepada Komnas HAM.

"Detailnya tidak bisa kami sampaikan karena itu rahasia dari percakapan dengan Komnas HAM. Tapi saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900
Indonesia
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900

Penindakan sanksi tilang dan teguran terhadap para pelanggar ganjil genap (gage) di 13 kawasan di Jakarta telah berlangsung selama dua pekan.

Vladimir Putin Puji Jokowi yang Informatif saat Berdialog
Indonesia
Vladimir Putin Puji Jokowi yang Informatif saat Berdialog

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyebut, bahwa pembicaraannya dengan Presiden RI, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Moskow dilakukan dalam suasana seperti dialog bisnis dan sangat informatif.

Langkah Terkini Polri Usut Tewasnya Brigadir J
Indonesia
Langkah Terkini Polri Usut Tewasnya Brigadir J

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim khusus tersebut saat ini terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Tentara Rusia Divonis Seumur Hidup Karena Kejahatan Perang di Ukraina
Dunia
Tentara Rusia Divonis Seumur Hidup Karena Kejahatan Perang di Ukraina

Jaksa penuntut umum Ukraina mengatakan Shishimarin dan empat tentara Rusia lainnya mencuri sebuah mobil untuk melarikan diri setelah pasukan mereka diserang oleh tentara Ukraina.

Gibran akan Tiru Kesuksesan Anies Tangani COVID-19 dan Bangun Jakarta
Indonesia
Gibran akan Tiru Kesuksesan Anies Tangani COVID-19 dan Bangun Jakarta

Tentang sosok Anies, Gibran pun tak ragu untuk memberikan pujian.

Hanya Jabat 173 Hari, Kepala BNPB Ganip Diganti Mantan Sekretaris Militer Jokowi
Indonesia
Hanya Jabat 173 Hari, Kepala BNPB Ganip Diganti Mantan Sekretaris Militer Jokowi

Presiden akan melantik Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya.

10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK
Indonesia
10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK

Jokowi harus konsisten denngan pernyataannya

Pemkot Larang Bus Pariwisata Masuk Yogyakarta
Indonesia
Pemkot Larang Bus Pariwisata Masuk Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta melarang bus pariwisata masuk ke dalam kota.

Ridwan Kamil Siap Jadi Kader Parpol
Indonesia
Ridwan Kamil Siap Jadi Kader Parpol

Kang Emil itu akan menjadi seorang politisi sesungguhnya karena sedang mencari tempat pelabuhan partai politik.

Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT,  Ya Jangan Korupsi
Indonesia
Eks Pegawai KPK Tanggapi Bupati Banyumas: Kalau Takut Kena OTT, Ya Jangan Korupsi

Tata dengan tegas menyarankan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi jika tidak mau terjerat OTT.