Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku telah menjelaskan perihal peran BKN dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu disampaikan Bima saat diperiksa Komnas HAM, Selasa (22/6). Pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

Bima menyebut telah menjelaskan sejumlah hal mulai dari proses pembentukan perkom yang mengatur TWK hingga pelaksanaan asesmen tersebut kepada Komnas HAM.

Namun, ia menyatakan, keterangan yang disampaikan berkaitan dengan tugas dan wewenang BKN dalam pelaksanaan TWK. Sebab, kata dia, proses pelaksanaan TWK merupakan kolaborasi dari sejumlah lembaga terkait.

"Jadi itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK," imbuhnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Meski begitu, Bima mengaku tidak bisa menyampaikan detail keterangan yang disampaikan kepada Komnas HAM.

"Detailnya tidak bisa kami sampaikan karena itu rahasia dari percakapan dengan Komnas HAM. Tapi saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah
Indonesia
Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah menjadi sistem core tax pada tahun 2023 segera dikeluarkan peraturannya

Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda
Indonesia
Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda

Tim Pembela Kehormatan FORKABI (TPKF) melaporkan anggota DPRD DKI Jakarta berinisial AG ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran hak cipta.

34 Warga Terpapar COVID-19, Wilayah Sumur Batu Kemayoran Mikro Lockdown
Indonesia
34 Warga Terpapar COVID-19, Wilayah Sumur Batu Kemayoran Mikro Lockdown

Tim Satgas COVID-19 langsung melakukan penyemprotan Disinfektan

Ketua DPR: Saatnya Para Menteri Fokus Bekerja
Indonesia
Dukung Pelestarian Alam, KAI Tanam 18.000 Bibit Pohon
Indonesia
Dukung Pelestarian Alam, KAI Tanam 18.000 Bibit Pohon

Program ini sebagai wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Vaksin Sinovac Bakal Didistribusikan Akhir Januari 2021
Indonesia
Vaksin Sinovac Bakal Didistribusikan Akhir Januari 2021

Nanti klinikal trial akan berjalan terus

Galang Donasi Bantu Pasien Isoman, Warga Solo Gelar Potong Rambut Bayar Rp 5.000
Indonesia
Galang Donasi Bantu Pasien Isoman, Warga Solo Gelar Potong Rambut Bayar Rp 5.000

“Kami koordinasi dengan Sibat Kelurahan Serengan untuk kegiatan donasi ini. Alhamdulilah respons masyarakat sangat luar biasa di tengah pandemi ini," ujar Koordinator Komunitas Barber Surakarta, David Rangga Saputra, Rabu (11/8).

Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus
Indonesia
Wamenkes Sebut Vaksinasi Tak Bikin Seseorang Kebal Virus

Dante mengingatkan bagi mereka yang sudah divaksin agat jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan berupa 3M

[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Beredar gambar tangkapan layar artikel berjudul “Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!” yang dimuat di situs hai.grid.id pada Senin, 19 Oktober 2020.

Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity'
Indonesia
Pemerintah Upayakan Penerima Vaksin COVID-19 Merata Guna Ciptakan 'Herd Imunity'

Sebelum vaksin-vaksin ini diproduksi secara massal wajib melewati berbagai tahapan pengembangan