Kata Firli Soal Kabar Novel Baswedan Cs Akan Dipecat pada 1 Oktober Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dikabarkan akan dipecat bekerja pada 1 Oktober 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri enggan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KPK akan menjelaskan mengenai nasib Novel Baswedan Cs itu kepada masyarakat pada waktu yang tepat.

Baca Juga

Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap

"Nanti ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/9).

Firli meminta masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu. Pasalnya, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MerahPutih.com, Surat Keputusan (SK) pemberhentian 57 pegawai KPK sudah ditandatangani.

Novel Baswedan. (Foto: Antara)
Novel Baswedan (Antaranews)

Rencana pemberhentian ini lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021, di mana puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Pemberhentian dilakukan lebih cepat disinyalir karena meluasnya dukungan terhadap 57 pegawai KPK pasca putusan Mahkamah Agung yang menyerahkan nasib pegawai tak lolos TWK ke pemerintah. (Pon)

Baca Juga

KPK Duga Bupati Bintan dan Anggota DPRD Kepri Kongkalikong Urus Kuota Rokok dan Miras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa

Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) membunuh dengan keji empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik
Indonesia
Nia dan Ardie Bakrie Pakai Narkoba karena Tekanan Kerja, Polisi: Alasan Klasik

"Tiga-tiganya ini tersangka namun masih didalami lebih lanjut. Pengakuannya baru 4-5 bulan menggunakan. Motifnya tekanan kerja yang banyak, tapi itu alasan klasik ya" terang Yusri

Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan
Indonesia
Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemprov DKI Tambah 6 Hotel COVID-19 Tapi Jumlah Tenaga Kesehatan Terbatas
Indonesia
Pemprov DKI Tambah 6 Hotel COVID-19 Tapi Jumlah Tenaga Kesehatan Terbatas

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menambah enam hotel bintang tiga untuk dirombak menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 orang tanpa gejala (OTG)

Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Dikatakannya, mal kalau harus buka harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan aplikasi itu akan diketahui pengunjung apakah sudah divaksin atau belum.

Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik
Indonesia
Dilema Radio Jika Harus Bayar Royalti Musik

Koalisi Seni menilai, penerapan PP ini menyaratkan sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan musik secara komersial.

Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK
Indonesia
Bos Emas Siman Bahar Gugat KPK

Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes
Indonesia
Ini Syarat Belajar Tatap Muka di Bulan Juli Mendatang Versi Menkes

"Bapak presiden tadi mengarahkan bahwa pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati," ujar Menkes.

Harga Komoditas Bakal Melonjak
Indonesia
Harga Komoditas Bakal Melonjak

Ada beberapa hal lain yang akan menjadi tren perdagangan Indonesia dan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional ke depan

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus
Indonesia
Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ikrar setia para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitutional, tidak mungkin terjadi.