Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak mencampuri hasil pemeriksaan Ombudsman RI terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan dan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Tentang maladministrasi yang telah diputuskan oleh ORI, kami tidak mencampuri putusan tersebut dan kami juga tidak tahu masalah itu," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam jumpa pers, Jumat (23/7).

Baca Juga

Tak Cukup Bukti, Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak Disidang Etik

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asesmen TWK hingga penetapan hasil asesmen.

Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK terkait TWK.

Pertama, Pimpinan dan Sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksanaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean (tengah) memberikan keterangan usai sidang putusan Majelis Etik Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021). (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean (tengah) memberikan keterangan usai sidang putusan Majelis Etik Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021). (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Kedua, hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketiga, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Keempat, hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan PP Nomor 41 tahun 2020, Putusan MK, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta temuan maladministrasi oleh Ombudsman, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Baca Juga

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

Tumpak mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan Ombudsman. Dewas menyerahkan kepada pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman tersebut.

"Apakah pimpinan akan menindaklanjuti itu kami juga tidak tahu. Itu terserah pimpin yang akan menilai. Kami juga belum pernah baca apa putusannya," kata Tumpak. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangkap Munarman, Polri Dinilai Jaga Ideologi dan Marwah Negara
Indonesia
Tangkap Munarman, Polri Dinilai Jaga Ideologi dan Marwah Negara

"Yang harus dilakukan Polri adalah membongkar jaringan Munarman dan apa saja yang sudah dilakukannya selama ini," tutup Petrus

Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Terbitkan SP3 untuk Kasus Sadikin Aksa

Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa.

KTT ASEAN Jakarta Pilih Pimpinan Junta Militer Wakili Myanmar Picu Polemik
Dunia
KTT ASEAN Jakarta Pilih Pimpinan Junta Militer Wakili Myanmar Picu Polemik

Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer

Menkeu: Peningkatan Pajak Berjalan Secara Alamiah
Indonesia
Menkeu: Peningkatan Pajak Berjalan Secara Alamiah

Bea keluar tumbuh 844,6 persen didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit.

Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka Pembongkaran Makam COVID di Sulsel
Indonesia
Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka Pembongkaran Makam COVID di Sulsel

Enam pelaku yang sudah diamankan Sat Reskrim Polres Parepare, mereka ada yang berperan mencangkul dengan menggali kuburan, dan lainnya turun mengambil jasad korban corona itu setelah dipastikan itu adalah jasad keluarganya.

2.069 Siswa Lulus SNMPTN UGM
Indonesia
2.069 Siswa Lulus SNMPTN UGM

Calon mahasiswa harus melengkapi biodata dan mengunggah dokumen sebagaimana disyaratkan melalui laman https://um.ugm.ac.id/admisi, mulai tanggal 25 Maret 2021 pukul 15.00 WIB sampai 7 April 2021.

 Varian Omicron Terus Merebak, Libur Natal dan Tahun Baru Jadi Ujian
Indonesia
Varian Omicron Terus Merebak, Libur Natal dan Tahun Baru Jadi Ujian

Beberapa kebijakan diambil terkhusus dalam hal pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri.

Wagub DKI Pastikan Ikan di Muara Angke Tak Terpapar Parasetamol
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Ikan di Muara Angke Tak Terpapar Parasetamol

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan, ikan di laut Muara Angke tidak terkontaminasi kandungan parasetamol.

Pemda Harus Gerak Cepat Pakai Dana Transfer Daerah dan Desa Untuk COVID-19
Indonesia
Pemda Harus Gerak Cepat Pakai Dana Transfer Daerah dan Desa Untuk COVID-19

Airlangga menganjurkan, pemda melakukan inovasi untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi agar masyarakat Indonesia dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan COVID-19

Di 2020, Bulog Hanya Akan Produksi Beras Premium
Indonesia
Di 2020, Bulog Hanya Akan Produksi Beras Premium

Modern rice milling plant yang sedang dibangun berfungsi untuk mengubah gabah yang dibeli langsung dari petani, kemudian dihasilkan menjadi beras berkualitas premium.