Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak mencampuri hasil pemeriksaan Ombudsman RI terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan dan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Tentang maladministrasi yang telah diputuskan oleh ORI, kami tidak mencampuri putusan tersebut dan kami juga tidak tahu masalah itu," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam jumpa pers, Jumat (23/7).

Baca Juga

Tak Cukup Bukti, Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak Disidang Etik

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asesmen TWK hingga penetapan hasil asesmen.

Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK terkait TWK.

Pertama, Pimpinan dan Sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksanaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean (tengah) memberikan keterangan usai sidang putusan Majelis Etik Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021). (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean (tengah) memberikan keterangan usai sidang putusan Majelis Etik Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021). (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Kedua, hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketiga, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Keempat, hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan PP Nomor 41 tahun 2020, Putusan MK, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta temuan maladministrasi oleh Ombudsman, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Baca Juga

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

Tumpak mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan Ombudsman. Dewas menyerahkan kepada pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman tersebut.

"Apakah pimpinan akan menindaklanjuti itu kami juga tidak tahu. Itu terserah pimpin yang akan menilai. Kami juga belum pernah baca apa putusannya," kata Tumpak. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru
Indonesia
Istana Jawab Isu Pengangkatan Dua Wamen Baru

pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)

Kasus Bansos COVID-19, KPK Panggil Direktur PT Bumi Pangan Digdaya
Indonesia
Kasus Bansos COVID-19, KPK Panggil Direktur PT Bumi Pangan Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam dan pihak swasta Helmi Rivai.

Delapan Tahanan Rutan Muaralabuh Melarikan Diri
Indonesia
Delapan Tahanan Rutan Muaralabuh Melarikan Diri

Delapan tahanan Rutan Klas IIB Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), melarikan diri.

Stok dan Harga Bahan Pokok di Jabar Diklaim Stabil
Indonesia
Stok dan Harga Bahan Pokok di Jabar Diklaim Stabil

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan," kata Arifin.

[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal

Video serupa terkait klaim Amien Rais meninggal sempat beredar di Youtube, diunggah oleh akun Pena Istana pada 23 Mei 2021.

MUI Keluarkan Fatwa, Tes Swab Lewat Mulut dan Hidung Tak Batalkan Puasa
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa, Tes Swab Lewat Mulut dan Hidung Tak Batalkan Puasa

Penerapan physical distancing (menjaga jarak) saat salat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh

Jangan Lupa, Hari Ini Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi SMP dan SMA
Indonesia
Jangan Lupa, Hari Ini Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi SMP dan SMA

Disdik DKI Jakarta mengingatkan kepada calon peserta didik baru (CPDB) atau orang tua untuk mendaftarkan masuk sekolah jalur zonasi jenjang SMP dan SMA.

Dishub DKI Berencana Bangun Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Dishub DKI Berencana Bangun Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membangun jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-MH. Thamrin. Hal ini sebagai respons atas meningkatnya jumlah pesepeda di ibu kota.

Densus 88 Temukan Sejumlah Bahan Bom Aktif Siap Ledak di Jakarta dan Bekasi
Indonesia
Densus 88 Temukan Sejumlah Bahan Bom Aktif Siap Ledak di Jakarta dan Bekasi

Densus juga menemukan sejumlah barang bukti lain

Ini Lokasi 98 Kamera ETLE di Jakarta dan Sekitarnya
Indonesia
Ini Lokasi 98 Kamera ETLE di Jakarta dan Sekitarnya

Kamera tersebut juga dipasang di daerah penyangga Jakarta