Kata Cacat di UU Cipta Kerja Dinilai Rendahkan Penyandang Disabilitas Kaum disabilitas enggak cengeng di tengah pandemi (Foto: Pexels/Judita TamoŇ°i?nait?)

MerahPutih.com - Penyandang disabilitas melancarkan penolakan terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja produk DPR dan pemerintah yang didemo masyarakt beberapa waktu terakhir ini.

Bukan tanpa alasan kaum disabilitas memprotes UU Cipta Kerja, lantaran ada sejumlah kata penyandang 'cacat' dalam UU tersebut. Istilah cacat mengabaikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata penyandang cacat dalam UU Cipta Kerja juga menyalahi kesepakatan bersama negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang meratifikasi Piagam PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas atau UNCRPD.

Baca Juga

Anies: Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Peduli Terhadap Bangsa

Penolakan itu digaungkan oleh akun twitter Slamet Thohari, @AmexDifabel, yang dipostingnya pada 7 jam lalu.

Menurut Slamet Thohari, masih menyebut istilah 'cacat' bagi sejatinya bertentangan dengan gerakan disabilitas yang selama ini mengusung cara pandang hak asasi manusia.

Slamet Thohari pun mengatakan, dirinya tak mau dipanggil 'cacat' apalagi oleh pemerintah. Hal ini yang merendahkan kaum disabilitas.

"Ya saya menolak. salah satunya karena kata cacat tidak sesuai dengan UU CRPD dan UU no 8 tahun 2016. dan sebagi difabel, saya gak mau dipanggil cacat, apalagi oleh negara," tulis Slamet Thohari.

Slamet Thohari pun membagikan screenshot foto isi dalam Undang-undang Cipta kerja ke akun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD @mohmahfudmd. Menurutnya ada sekitar 6 kata 'cacat' dalam UU yang kini tengah berpolemik.

Baca Juga

7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja

"ini contoh satu saja Pak @mohmahfudmd ada sekitar 6 kata "cacat" di UU cipta kerja, lantas apa gunanya temen2 berjuang menghapus stigma dengan mengganti istilah selama ini?," lanjutnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP

Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil
Indonesia
Keren! LBH Baru Ini Didirikan untuk Berikan Layanan Gratis kepada Masyarakat Kecil

LBH yang diberi nama Cahaya Keadilan Rakyat (Cakra) ini akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang membutuhkan secara gratis.

Makin Bertambah, 973 Ribu Pasien COVID-19 Sembuh
Indonesia
Makin Bertambah, 973 Ribu Pasien COVID-19 Sembuh

Catatan jumlah kasus harian positif COVID-19 di Indonesia bertambah 8.700 per Selasa (9/2).

40 Hari Meninggalnya Didi Kempot, Seniman Solo Berikan Hadiah Patung Sang Maestro ke Keluarga
Indonesia
40 Hari Meninggalnya Didi Kempot, Seniman Solo Berikan Hadiah Patung Sang Maestro ke Keluarga

Keluarga memberikan suvenir berupa buku tahlil bergambar Sang Maestro dan sajadah pada jemaah pengajian dan warga.

Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi
Indonesia
Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tertinggi

Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu-lintas, Polisi menggelar Operasi Patuh 2020

Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual
Indonesia
Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria belum mau melaporkan mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda ke polisi atas kasus pelecehan seksual.

Operasi Lilin Saat Natal Tahun Baru, Pelanggar Prokes Bakal Dites Swab
Indonesia
Operasi Lilin Saat Natal Tahun Baru, Pelanggar Prokes Bakal Dites Swab

Operasi Lilin bakal berlangsung selama 15 hari

Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup
Indonesia
Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada SEMA Nomor 9 tahun 2020 tanggal 7 September 2020.

Stok Vaksin COVID-19 Diklaim Aman
Indonesia
Stok Vaksin COVID-19 Diklaim Aman

Upaya menjaga ketersediaan stok vaksin harus dilakukan. Alasannya orang yang sudah mendapatkan dosis pertama harus dipastikan memperoleh dosis kedua.

DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta
Indonesia
DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta

Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu meluas.