Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI Hasil pencarian “Partai Demokrat” pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (13/4). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menjelaskan alasan nama merek dan logo partai didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen KI Kemenkumkam) guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/4)

Baca Juga

SBY Daftarkan Nama dan Logo Demokrat ke Dirjen KI, Kubu Moeldoko Protes

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menegaskan partai berlambang mercy dalam waktu dekat akan melayangkan somasi kepada kelompok itu.

Kelompok atau pihak lain yang disebut oleh Herzaky, salah satunya merujuk pada sejumlah eks kader Partai Demokrat yang saat ini membentuk kepengurusan tandingan di bawah kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Dalam pesan yang sama, Herzaky turut membenarkan langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas nama pribadi mendaftarkan nama partai serta logo partai ke Ditjen KI Kemenkumham.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: ANTARA

Herzaky menerangkan langkah itu sah karena SBY merupakan salah satu penggagas Partai Demokrat.

“Benar ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tim Hukum DPP (Partai Demokrat), mengatasnamakan Pak SBY selaku penggagas Partai Demokrat. Kami daftarkan logo tersebut untuk menghadapi ketidakpastian sebelum ada keputusan dari Menkumham (Menteri hukum dan HAM) berupa penolakan memproses permohonan para pelaku KLB (kongres luar biasa) ilegal Sibolangit,” jelas Herzaky.

Kementerian Hukum dan HAM pada akhir bulan lalu menolak permohonan pengubahan daftar kepengurusan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dilayangkan oleh kelompok KLB.

Dalam kesempatan itu, Herzaky juga menjelaskan logo Partai Demokrat telah didaftarkan sejak 2007. Namun, logo itu terdaftar pada kategori 41, yang artinya terkait dengan layanan pendidikan dan pengajaran.

“Pendaftaran baru-baru ini untuk melengkapi secara administrasi terkait dengan logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat, yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik,” terangnya.

Oleh karena itu, ia lanjut menjelaskan Partai Demokrat telah menarik permohonan yang lalu dan mengganti dengan berkas administrasi yang baru.

“Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, kami tarik permohonan yang lalu, dan sudah kami gantikan dengan berkas administrasi yang baru setelah mendapat masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan,” sambung Herzaky

Jika merujuk pada informasi laman resmi Ditjen KI Kemenkumham, sebagaimana dipantau di Jakarta, Selasa, “Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA” dengan alamat “Puri Cikeas Indah No.2 RT.001, RW.002 Kec. Gunung Putri, Kel. Nagrak,” tercatat sebagai nama pemohon yang mendaftarkan Partai Demokrat sebagai nama merek.

Berkas permohonan itu telah dilayangkan SBY ke Kemenkumham pada 18 Maret 2021 dan dokumen itu diterima oleh pihak kementerian pada tanggal yang sama. Permohonan itu terdaftar dengan nomor IPT2021039318, sementara untuk berkas pengumumannya BRM2115A.

Informasi di laman yang sama menunjukkan permohonan tersebut masuk dalam kode “45”, yang merujuk pada “organisasi pertemuan politik”.

Laman resmi Ditjen KI juga menunjukkan nama dan logo Partai Demokrat telah terdaftar sebagai “sebuah penamaan” yang masuk dalam kategori 41. Pelindungan terhadap nama dan logo itu berlaku sejak 24 Oktober 2007 dan akan berakhir pada 24 Oktober 2027. (Asp)

Baca Juga

Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat WNA dan Sembilan WNI Divonis Hukuman Mati di Sukabumi
Indonesia
Empat WNA dan Sembilan WNI Divonis Hukuman Mati di Sukabumi

Empat warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah dan sembilan WNI terbukti bersalah menyelundupkan 403 kg sabu-sabu ke Indonesia melalui Sukabumi.

Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat
Indonesia
Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat

Pelaku meyakini bahwa aksi itu adalah aksi yang benar

PT KAI Minta Anies Hapus SIKM
Indonesia
PT KAI Minta Anies Hapus SIKM

Aturan SIKM mengharuskan pihak KAI menyeleksi penumpang dan apabila tidak memiliki SIKM maka terpaksa penumpang ditolak berangkat atau diharuskan isolasi mandiri 14 hari.

Jokowi Harap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II, III dan IV Tak Merosot, Apalagi Negatif
Indonesia
Jokowi Harap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II, III dan IV Tak Merosot, Apalagi Negatif

Pemerintah sudah menerbitkan PERPPU Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus

KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin
Indonesia
KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin

KPK menelusuri penggunaan rekening yang diduga untuk menampung uang suap yang diterima penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603
Indonesia
13 Hari Berjalan, Pelanggar Operasi Patuh Jaya Tembus 7.603

Kalau presentasenya 70 persen pelanggar motor 30 persen pelanggar mobil

Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Kritik Rencana Prabowo Beli Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'

Willy menilai Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal tersebut karena lebih baik beli dari model yang sama saja.

Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020
Indonesia
Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020

Pada awal Februari 2021, Asabri memberikan manfaat asuransi Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Wapres Perintahkah Menag Bahas Kuota dan Pangkas Subsidi Biaya Haji
Indonesia
Wapres Perintahkah Menag Bahas Kuota dan Pangkas Subsidi Biaya Haji

Saat ini pembayaran haji pada kisaran Rp35 juta kisaran, tapi ongkos hajinya Rp70-an juta. Sehingga, Menag diperintah Wapres secara bertahap memangkas subsidi secara bertahap.

Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Aktif Corona di Indonesia Turun Signifikan

Kasus aktif sebanyak 60.569 atau 14,9%, sedangkan dunia adalah 24,23%.