Kasus Tanah Munjul, Eks Bos Sarana Jaya Segera Diadili Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YRC).

Dengan demikian, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur itu akan segera diadili.

"Tim Penyidik, Kamis (23/9/2021) telah selesai melaksanakan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) Tersangka YRC kepada Tim Jaksa karena pemeriksaan kelengkapan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (24/9).

Baca Juga:

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ali mengatakan, penahanan Yoory menjadi kewenangan Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan terhitung mulai 23 September 2021 sampai Oktober 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Ali.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX
Indonesia
Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX

Hingga hari ini, Rabu (22/9), sebagian bantuan logistik telah tiba di Papua

DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa
Indonesia
DPR: Masyarakat Masih Trauma Oleh Pam Swakarsa

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepolisian harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan ketat karena ada kekhawatiran Pam Swakarsa yang sebenarnya sudah berjalan di masyarakat.

KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara
Indonesia
KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara

Syahroni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp35.100.000

KPK Gelar OTT di Kolaka Timur, Firli Bahuri: Kami Tidak Pandang Bulu
Indonesia
KPK Gelar OTT di Kolaka Timur, Firli Bahuri: Kami Tidak Pandang Bulu

Firli Bahuri membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/9) malam.

TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik
Indonesia
TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik

"Itu kegiatan latihan, kebetulan jaraknya dekat dengan tempat penyekatan arus mudik," kata Tatang ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Jumat (7/5).

Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik
Indonesia
Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik

Dua minggu pasca Lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air

Bulog Segera Salurkan Beras Bansos untuk 8,8 Juta Keluarga
Indonesia
Bulog Segera Salurkan Beras Bansos untuk 8,8 Juta Keluarga

Bantuan bosial (bansos) tahap pertama di masa PPKM tuntas dilakukan.

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

48 Persen Lansia di DKI Belum Divaksin COVID-19
Indonesia
48 Persen Lansia di DKI Belum Divaksin COVID-19

Saat awal vaksinasi, banyak lansia yang mulai mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena hal itu, pihaknya mulai bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk membuka layanan vaksinasi di setiap kelurahan.