Kasus Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar Dihentikan Polisi Sumatera Barat. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan proses hukum kasus dugaan penipuan yang menggunakan surat Gubernur Sumbar sebagai modal meminta sumbangan.

"Proses terhadap dugaan penipuannya sudah kami hentikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana penipuan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, di Padang, Senin (4/10).

Baca Juga:

Bekas Wakil Ketua KPK Mengulas Kasus Surat Gubernur Sumbar

Ia mengatakan, keputusan menghentikan kasus tersebut sudah melalui tahapan panjang mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta gelar perkara. Polisi telah memeriksa belasan saksi, di antaranya adalah kalangan pemerintah provinsi (Bappeda), lima orang sebagai terlapor, dan lainnya.

"Dari serangkaian proses yang sudah kami lakukan itu, akhirnya diketahui surat dinas asli, sehingga unsur penipuannya tidak ada," ujar Rico dikutip Antara.

Rico menjelaskan, dari awal pihaknya memang fokus terhadap dugaan tindak pidana penipuan terhadap lima orang peminta sumbangan sebagai terlapor. Mereka adalah Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50), dan DM (36) yang membawa surat dinas bertandatangan Gubernu Sumbar untuk meminta sponsor kepada sejumlah lembaga, instansi, atau badan usaha lainnya.

Polemik surat proposal untuk pembuatan buku itu muncul ketika salah satu warga penerima proposal melapor ke polisi karena menemukan keanehan. Pasalnya surat bertandatangan gubernur tersebut disebarkan oleh lima orang yang statusnya bukanlah pegawai atau honorer pemerintah daerah, dan uang sumbangan pun disetor ke rekening pribadi bukan ke rekening daerah atau dinas.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda. ANTARA/FathulAbdi
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda. ANTARA/FathulAbdi

Lima orang sebagai pengumpul sumbangan diketahui juga sudah mengembalikan uang ke perusahaan atau instansi yang pernah memberi sumbangan sebelumnya. Saat ditanyai tentang dugaan tindak pidana lain terkait sumbangan bermodalkan surat gubernur itu, kepolisian belum bisa mengonfirmasinya.

Surat tersebut bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, tertanggal 12 Mei 2021 dengan perihal: penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat.

Di dalamnya terbubuh tanda tangan Mahyeldi Ansharullah (Gubernur Sumbar), lalu digunakan oleh lima orang untuk meminta uang kepada sejumlah pihak.

Dalam surat dibunyikan agar penerima surat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil "Sumatera Barat "Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan" dalam versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy. (*)

Baca Juga:

Ombudsman Sumbar Pantau Penyimpangan Prosedur Pelaksanaan CPNS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mohon Maaf Sudah Buat Gaduh, PKS Cabut Aturan Poligami
Indonesia
Mohon Maaf Sudah Buat Gaduh, PKS Cabut Aturan Poligami

"Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia." ujar Surahman

 Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

DPD dan elemen masyarakat juga meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu.

Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam
Indonesia
Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam

"Jam 12 malem, jam 1, kalau kita kirim aduan dari masyarakat, pak Juaini sangat cepat responsnya. Mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh yang lain," ungkap Ida.

Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Dewan Pengupahan Wajibkan Pengusaha Taati Pembayaran THR
Indonesia
Dewan Pengupahan Wajibkan Pengusaha Taati Pembayaran THR

"Regulasi harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasika dengan informasi yang cukup jelas," ujar Adi Mahfudz.

Kasus Dugaan Penghasutan Munarman Naik ke Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Penghasutan Munarman Naik ke Penyidikan

Penyidik mendapati adanya unsur tindak pidana dalam laporan ini

[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah

Informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Satgas Nemangkawi Temukan Catatan Bantuan Pemkab Puncak Jaya ke KKB
Indonesia
Satgas Nemangkawi Temukan Catatan Bantuan Pemkab Puncak Jaya ke KKB

Satgas Nemangkawi telah menangkap Ratius Murib alias Neson Murib.

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat
Indonesia
Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

"Jika tetap ingin melakukan amendemen terbatas maka akan selalu berpotensi membuka kotak pandora untuk melakukan perubahan pada pasal-pasal lain," kata Taufik