Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara Djoko Tjandra. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Djoko Tjandra. Jaksa meyakini Djoko Tjandra bersalah terkait pemalsuan surat jalan saat dirinya masih buron dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali.

"Menyatakan terdakwa Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh pemalsuan surat berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat 1 KUHP jo pasal 56 ayat 1 ke 1 jo 64 ayat 1 KUHP," kata jaksa Yeni Trimulyani membacakan surat tuntutan di PN Jakarta Timur, Jumat (4/12).

Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan. Untuk hal yang memberatkan, Djoko Tjandra dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Baca Juga:

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

"Hal yang meringankan, terdakwa sudah berusia lanjut," imbuh Jaksa Yeni.

Perkara surat jalan dan dokumen palsu ini bermula saat Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buron kasus hak tagih Bank Bali berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan itu terjadi pada November 2019.

Djoko Tjandra berniat memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Dia meminta bantuan kepada Anita untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

"Saat itu, saksi Anita Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," ungkap jaksa Yeni.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Kemudian pada April 2020, Anita yang sudah menjadi kuasa hukum Djoko Tjandra, mendaftarkan upaya hukum PK di PN Jakarta Selatan. Namun permohonan PK itu ditolak, karena Djoko Tjandra diminta untuk hadir langsung ke pengadilan.

"Permohonan PK ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012," kata Jaksa.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri, tidak ingin diketahui keberadaannya. Dia meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan teman dekatnya, Tommy Sumadi. Tommy lantas mengenalkan Anita Kolopaking dengan Brigjen Prasetijo Utomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," kata jaksa Yeni.

Baca Juga:

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Anita Kolopaking membicarakan soal keinginan kliennya kepada Brigjen Prasetijo. Merespons permintaan itu, Prasetijo mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus corona.

Djoko Tjandra direncanakan masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio Pontianak. Kemudian, Djoko Tjandra akan menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat sewaan.

"Penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara imateriil. Karena hal itu mencederai dan mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum, mengingat terdakwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan
Indonesia
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen.

Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta
Indonesia
Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Jakarta sendiri secepatnya akan mengirimkan kajian terkait pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta

Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta
Indonesia
Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta

"Kami keluar tahun 2020, jauh sebelum ada isu Kudeta di partai lain. Kami masuk pada Oktober 2020 dan diberi kewenangan di Jakarta Timur," papar Nurcahyo

Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar
Indonesia
Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar

Ada dua perempuan yang terekam kamera di lokasi sekitar dan diduga mereka memberikan kode sebelum terjadinya peristiwa bom bunuh diri.

Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua
Indonesia
Pasokan Sampai 400 Megawatt, PLN Siap Layani Investor di Papua

Penambahan infrastruktur jaringan listrik untuk PON Papua membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lain, seperti sektor pertanian, perikanan, pertambangan, ataupun kegiatan olahraga berikutnya.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus

Kasus positif virus COVID-19 bertambah 20.813 pada Minggu (15/8). Dengan tambahan kasus hari ini, total kasus Corona menjadi 3.854.354.

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

Selain itu, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial

Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Terancam 3 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Terancam 3 Tahun Penjara

Pengemudi mobil jenis Mercy series C300 berpelat nomor polisi B 1728 SAQ melarikan diri seusai menabrak pesepeda di kawasan Bundaran HI.

Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit
Indonesia
Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawal vaksin COVID-19 dari aspek keselamatan dan efektivitas sejak kedatangannya di Indonesia.

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya
Indonesia
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kampung Halamannya

Almarhum anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Artidjo Alkostar direncanakan dimakamkan di kampung halamannya, Situbondo, Jawa Timur