Kasus Suap Walkot Bekasi, KPK Dalami Ganti Rugi Lahan Grand Kota Bintang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MP/Dickie Prasetia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi dengan tersangka Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.

“Tim Penyidik telah selesai memeriksa sejumlah saksi, yaitu PNS Dinas Pariwisata Bekasi Reynaldi, Kepala BPKAD Nadih Arifin, Kabag Perencanaan RSUD Dewi Rosita, dan Sekdis Ketenagakerjaan Neneng Sumiati,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/2).

Baca Juga

KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi

Ali mengatakan para saksi hadir dan dikonfirmasi terkait pengetahuan mereka atas dugaan pemotongan sejumlah uang para ASN pada beberapa dinas di Pemerintah Kota Bekasi.

“Di samping itu juga pendalaman terkait pengetahuan para saksi mengenai proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Baca Juga

KPK Sita Duit Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

Baca Juga

Usut Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Direktur RSUD Kota Bekasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap
Indonesia
Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap

Ganjil genap (gage) di 13 ruas jalan Ibu Kota tidak berlaku selama libur Lebaran.

Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen
Indonesia
Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim kenaikan UMP 2022 sudah mendapatkan lampu hijau dari pengusaha saat melakukan diskusi dengan Pemprov DKI.

Penurunan Kasus COVID-di Jakarta Berdampak Makin Sepinya RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Penurunan Kasus COVID-di Jakarta Berdampak Makin Sepinya RS Darurat Wisma Atlet

Tingkat hunian Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran terus mengalami penurunan. Pada Minggu (5/9) pukul 08.00 WIB, jumlahnya hanya tersisa 928 pasien.

Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa
Indonesia
Tak Ada Libur Sekolah di DIY, Diganti Kegiatan Pengembangan Diri Siswa

"Tidak ada libur, ya nanti kita isi dengan berbagai aktivitas yang sifatnya pengembangan diri siswa," terang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, melalui keterangan pers di Yogyakarta, Jumat (3/12).

Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah
Indonesia
Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah

Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Hilangkan Tes Keperawanan Calon Kowad, TNI AD Aspiratif Terhadap Perspektif Gender
Indonesia
Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3
Indonesia
Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3

Dalam instruksi ini, Sri Sultan mengatur sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya operasional warung yang menjual kebutuhan sehari-hari hanya diperbolehkan sampai pukul 21.00 WIB.

Napi Diduga Disiksa, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi
Indonesia
Napi Diduga Disiksa, Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

10.429 Sekolah di Ibu Kota Gelar PTM
Indonesia
10.429 Sekolah di Ibu Kota Gelar PTM

Kebijakan PTM dengan kapasitas 100 persen itu merujuk kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri pada 21 Desember 2021.

Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19

Sebanyak 2.500 pemilihan kepada desa (pilkades) serentak pada tahun 2021 dilangsungkan saat pandemi COVID-19, khususnya varian Delta.