Kasus Suap Proyek Bakamla, KPK Bakal Periksa Intensif Anggota DPR Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

KPK bakal memeriksa secara intensif sejumlah anggota DPR. Pemeriksaan terhadap para politisi Senayan itu dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR ini dilakukan tim penyidik untuk mendalami proses penganggaran proyek satelit monitoring di DPR.

"Dalam kasus Bakamla ini kita akan lakukan pemeriksaan lebih intensif terhadap sejumlah pihak. Tentu yang terkait sebelumnya, seperti di Bakamla dan juga anggota DPR RI yang kami pandang mengetahui proses penganggaran pada saat itu," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/3) malam.

Sebagai informasi, ‎terdapat sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin dan Eva Sundari; Politikus Golkar, Fayakhun Andriadi; serta dua Politikus Nasdem, Bertus Merlas, dan Donny Priambodo.

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan.

Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa Abu Djaja Bunyamin pada Senin (5/3). Febri mengatakan, pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang pada 28 Februari 2018 lalu. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Begini Klarifikasi KPK Soal Tuduhan Sprindik Palsu

Kredit : ponco


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH