Kasus Suap Pajak, KPK Kembali Panggil Konsultan PT Jhonlin Baratama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, hari ini. Agus merupakan tersangka pemberi suap kepada pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Pada pemeriksaan kali ini, Agus bakal didalami keterangannya sebagai saksi. Keterangan Agus dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Baca Juga

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DR," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Selain Agus, penyidik juga memanggil sepuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka yakni, Yudi Sutiana Gardayudia; Paryan; Indra Ahmad Wijaya; Arif Wibowo; Andri Puspo Heriyanto; Budiyanto; Putu Eka Dibia Putra; Prasetya Adi Siswanto; Ilham Zahroni; serta Musliman.

Tak hanya itu, penyidik juga mengorek keterangan dari lima pihak swasta yakni, Wahyu Santoso; A Sunardi R; Ester Sutrisna; Naufal Binnur; serta perwakilan bagian keuangan Clipan Finance. Mereka juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Dadan Ramdani.Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak. Keenam tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan Dadan Ramdani

Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR); Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS); serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Dua mantan pejabat pajak ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dalam perkara ini, Angin Prayitno bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni, melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keduanya diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.

Karena mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin dan Dadan diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima keduanya yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari-Februari 2018.

Selanjutnya, Angin dan Dadan diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang 500 dolar Singapura yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan disebut telah menerima uang dengan nilai total sebesar 3 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.

Hingga saat ini, baru Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani yang telah ditahan oleh KPK. Sedangkan empat konsultan pajak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Angin dan Dadan masih melenggang bebas. (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libatkan TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Juli
Indonesia
Libatkan TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi per Juli

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melibatkan TNI dan Polri guna bekerja bersama pemerintah daerah.

DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

Pegawai KPK yang Dipecat Bertambah Satu Orang
Indonesia
Pegawai KPK yang Dipecat Bertambah Satu Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memecat pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) hari ini (30/9).

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Solo Raya Demo di Gladak
Indonesia
Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Solo Raya Demo di Gladak

Sebanyak ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Gladak Jalan Slamet Riyadi, Kamis (14/4). Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut pemerintah tidak menaikan harga BBM, menstabilkan harga minyak goreng agar terjangkau, dan mengkaji ulang UU IKN.

Wagub DKI Larang Warga Buat Kegiatan di Malam Tahun Baru
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga Buat Kegiatan di Malam Tahun Baru

"Tidak perlu membikin acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, interaksi yang tinggi," ucapnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Ukraina Ikut Perang Lawan Tentara Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Ukraina Ikut Perang Lawan Tentara Rusia

Beredar informasi berupa sejumlah foto di Facebook yang menampilkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengenakan pakaian perang.

Teknisi Hotel di Malang Tewas Terjepit Lift
Indonesia
Teknisi Hotel di Malang Tewas Terjepit Lift

Seorang teknisi berjenis kelamin laki-laki di Hotel Ibis, Jalan Letjend Sutoyo, Kota Malang tewas terjepit saat melakukan perbaikan lift, sekitar pukul 9.30 WIB, Jumat (28/5).

Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati
Indonesia
Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati

Wacana dan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan Asabri, harus dicermati sekali lagi apakah diantara mereka ada yang recidivis.

Luhut Sebut Stok Vaksin Nasional Ada 70 Juta Dosis
Indonesia
Luhut Sebut Stok Vaksin Nasional Ada 70 Juta Dosis

"Stok vaksin sekarang ada 70 juta. Ini bisa untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di daerah," ujar Luhut saat meninjau vaksinasi massal di SMAN 1 Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8)

Guru di Jakbar 100 Persen WFO, Masuk Sampai Pukul 15.00 WIB
Indonesia
Guru di Jakbar 100 Persen WFO, Masuk Sampai Pukul 15.00 WIB

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan PPKM level 2