Kasus Suap Pajak, KPK Kembali Panggil Konsultan PT Jhonlin Baratama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, hari ini. Agus merupakan tersangka pemberi suap kepada pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Pada pemeriksaan kali ini, Agus bakal didalami keterangannya sebagai saksi. Keterangan Agus dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Baca Juga

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DR," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Selain Agus, penyidik juga memanggil sepuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka yakni, Yudi Sutiana Gardayudia; Paryan; Indra Ahmad Wijaya; Arif Wibowo; Andri Puspo Heriyanto; Budiyanto; Putu Eka Dibia Putra; Prasetya Adi Siswanto; Ilham Zahroni; serta Musliman.

Tak hanya itu, penyidik juga mengorek keterangan dari lima pihak swasta yakni, Wahyu Santoso; A Sunardi R; Ester Sutrisna; Naufal Binnur; serta perwakilan bagian keuangan Clipan Finance. Mereka juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Dadan Ramdani.Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak. Keenam tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan Dadan Ramdani

Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR); Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS); serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Dua mantan pejabat pajak ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dalam perkara ini, Angin Prayitno bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni, melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keduanya diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.

Karena mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin dan Dadan diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima keduanya yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari-Februari 2018.

Selanjutnya, Angin dan Dadan diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang 500 dolar Singapura yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan disebut telah menerima uang dengan nilai total sebesar 3 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.

Hingga saat ini, baru Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani yang telah ditahan oleh KPK. Sedangkan empat konsultan pajak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Angin dan Dadan masih melenggang bebas. (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam
Indonesia
Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam

Cuaca berawan diperkirakan terjadi secara merata di seluruh wilayah Jakarta pada Minggu pagi

29 Juta Orang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan selama PPKM I dan II
Indonesia
29 Juta Orang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan selama PPKM I dan II

Hasil evaluasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap I dan II, terdapat hampir 29 juta orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Fraksi Partai Demokrat DPR Gelar Doa Bersama untuk SBY
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat DPR Gelar Doa Bersama untuk SBY

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggelar doa bersama untuk kesembuhan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (10/11) di Aula Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata.

Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja
Indonesia
Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja

Para anggota Komisi I DPR yang berkunjung ke kediaman calon Panglima TNI disuguhi nasi liwet yang dibuat istri Jenderal Andika yaitu Diah Erwiany.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath

Narasi dalam tangkapan layar tersebut menampilkan sebuah gambar yang diklaim merupakan tanda tangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kontrak dengan Al khathath.

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi

Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024
Indonesia
Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024

PAN menegaskan idak ada pembahasan soal agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang, pada forum Workshop nasional PAN 2021.

Potensi Wakaf Uang Sentuh Rp188 T setahun, Jokowi Minta untuk Atasi Kemiskinan
Indonesia
Potensi Wakaf Uang Sentuh Rp188 T setahun, Jokowi Minta untuk Atasi Kemiskinan

Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun

Vaksin Moderna dan Pfizer Sudah Tersedia di Seluruh Faskes Jakarta
Indonesia
Vaksin Moderna dan Pfizer Sudah Tersedia di Seluruh Faskes Jakarta

Dalam upaya percepatan vaksinasi lengkap 2 dosis, terdapat pula penambahan kuota JAKI dosis 2 minimal 250 orang per hari per kecamatan.

Jokowi Singgung Listrik KPK Padam di Peringatan Hari Antikorupsi
Indonesia
Jokowi Singgung Listrik KPK Padam di Peringatan Hari Antikorupsi

Saat kejadian itu Ketua KPK Firli Bahuri tengah menyampaikan pidato pembuka.