Kasus Suap Pajak, KPK Buka Peluang Panggil Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Bos PT Bank Pan Indonesia (Panin), Mu'min Ali Gunawan. Pemanggilan tersebut sehubungan dengan munculnya nama Mu'min Ali dalam sidang perkara dugaan suap terkait pengurusan rekayasa nilai pajak Bank Panin.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemanggilan seseorang, termasuk Mu'min Ali dalam persidangan ataupun proses penyidikan dimungkinkan. Salah satunya, untuk membuktikan pasal yang disangkakan terhadap para terdakwa maupun tersangka dalam kasus suap rekayasa nilai pajak ini.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu didasarkan pada kebutuhan pemenuhan fakta dari unsur sangkaan pasal baik yang di tingkat penyidikan maupun uraian surat dakwaan jaksa di persidangan," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Baca Juga:

Bank Panin Bantah Lobi dan Suap Eks Pejabat Pajak

Ali juga menekankan bahwa seluruh fakta sidang, termasuk munculnya dugaan peran Mu'min Ali Gunawan di kasus suap pajak bakal dianalisa lebih lanjut dalam tuntutan jaksa KPK. KPK meyakini bakal menindaklanjuti fakta sidang tersebut.

"Seluruh fakta sidang kami pastikan akan dilakukan analisa lebih lanjut dalam surat tuntutan Jaksa KPK," tandasnya.

Sekadar informasi, nama Mu'min Ali Gunawan sempat muncul dalam dakwaan dua terdakwa perkara suap rekayasa nilai pajak. Kedua terdakwa tersebut yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, serta bekas Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP, Dadan Ramdani.

Mu'min Ali Gunawan disebut sebagai bos dari Veronika Lindawati. Veronika Lindawati merupakan kuasa pajak yang diutus Bank Panin untuk menyuap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Veronika menyuap Angin dan Dadan rangka menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin.

Kemudian, nama Mu'min Ali Gunawan kembali disebut dalam persidangan selanjutnya. Mu'min Ali Gunawan disebut sebagai orang mengutus Veronika Lindawati agar bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Hal itu terungkap ketika anggota pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Febrian bersaksi untuk terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani sendiri didakwa oleh Jaksa KPK telah menerima uang Rp5 miliar dari Veronika Lindawati. Uang itu diduga suap terkait pengurusan rekayasa nilai pajak Bank Panin.

Dalam dakwaannya, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani disebut menerima uang Rp 5 miliar karena telah merekayasa kewajiban bayar pajak Bank Panin dari sebesar Rp 926.263.445.392 (Rp 962 miliar), menjadi Rp 303.615.632.843 (Rp 303 miliar). Jika dikalkulasikan, kewajiban bayar pajak Bank Panin dipotong oleh Angin dan Dadan sejumlah Rp 622 miliar.

Tak hanya dari Panin, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga didakwa menerima suap dari konsultan pajak dua perusahaan besar lainnya. Keduanya didakwa menerima suap terkait pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (PT JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Baca Juga:

Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin

Angin dan Dadan didakwa menerima suap bersama-sama dengan pegawai pajak lainnya yakni, Wawan Ridwan; Alfred Simanjuntak; Yulmanizar; dan Febrian. Mereka diduga mereka telah merekayasa hasil penghitungan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Adapun, total suap yang diterima para pejabat pajak tersebut yakni sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp 42 miliar. Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima para pejabat pajak tersebut sekira Rp 57 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam
Indonesia
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam

Tim penyidik Bareskrim Polri mencecar sebanyak 70 pertanyaan terhadap saksi kasus Bank Bukopin, Komisaris Utama PT Bosowa Corporindo EA untuk tersangka SA.

Diduga Terkait Munarman, Densus 88 Tangkap Tiga Eks Pentolan FPI di Makassar
Indonesia
Diduga Terkait Munarman, Densus 88 Tangkap Tiga Eks Pentolan FPI di Makassar

Tiga mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair
Indonesia
PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair

Berkaca pada pembatasan pada pertengahan September hingga November 2020, jumlah kasus aktif menurun dari 67.000 menjadi 54.000.

Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie
Indonesia
Kuasa Hukum Enggan Buka Lokasi Rehabilitasi Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

"Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi yang kompeten. Sebagaimana yang ditunjuk penyidik dan keluarga," beber Wa Ode.

PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja
Indonesia
PKS Sebut Harga Vaksin Gotong Royong Beratkan UMKM dan Pekerja

Pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140.

Penumpang Pesawat Daerah PPKM Level 1 dan 2, Cuma Tunjukan Hasil Negatif COVID-19
Indonesia
Penumpang Pesawat Daerah PPKM Level 1 dan 2, Cuma Tunjukan Hasil Negatif COVID-19

Bandara-bandara AP II didukung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang akan melakukan validasi dokumen kesehatan.

Anies Tegaskan Pemilik Usaha yang Ditindak jika ada Pengunjung Belum Vaksin
Indonesia
Anies Tegaskan Pemilik Usaha yang Ditindak jika ada Pengunjung Belum Vaksin

Pengelola bertanggung jawab memastikan semua karyawan sudah memiliki kartu vaksin, minimal dosis pertama, saat beroperasi.

KPK Periksa Gitaris The Changcuters
Indonesia
KPK Periksa Gitaris The Changcuters

Gitaris band The Changcuters yang memiliki nama beken Alda tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan
Indonesia
Toilet SPBU Pertamina di Joglo Raya Bebas dari Penjaga Dua Ribuan

Salah satunya ada di SPBU Jalan Joglo Raya. Dari pantauan merahputih.com, tidak ada penampakan para penjaga dua ribuan yang duduk di dekat kamar kecil.

Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara
Indonesia
Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara

Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi mulai membeberkan infirmasinya di Mapolda Jatim, Jumat (2/4) lalu.