Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK Konferensi pers terkati penangkapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2021). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan, Syamsudin alias Aco mangkir alias tidak menghadiri pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aco sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat sang bupati, Abdul Gafur Mas'ud.

KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Baca Juga:

Video Bupati PPU Naik Jet Pribadi Sebelum Kena OTT KPK Viral di Media Sosial

"Dijadwal ulang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/1).

Hanya saja, Ali tak mengungkap lebih rinci kapan persisnya penjadwalan ulang pemeriksaan Syamsudin dilakukan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Baca Juga:

Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU

Selain Abdul, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa 12 Saksi Terkait Dugaan TPPU Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DK PBB Gagal Diveto Rusia, Jokowi Disarankan Bersuara di Majelis Umum PBB
Indonesia
DK PBB Gagal Diveto Rusia, Jokowi Disarankan Bersuara di Majelis Umum PBB

Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia

Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah
Indonesia
Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah akan berlangsung pada Senin, 30 Agustus 2021 pekan depan.

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen
Indonesia
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jabar Baru 17,61 Persen

Cakupan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat (Jabar) perlu diperluas dan dipercepat.

Buntut Kecelakaan Maut, Bus Dilarang Melintas Jalan Imogiri Mangunan Bantul
Indonesia
Buntut Kecelakaan Maut, Bus Dilarang Melintas Jalan Imogiri Mangunan Bantul

Kepolisian Resort (Polres) Bantul melarang bus melintasi Jalan Imogiri Mangunan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi Undang-Undang
Indonesia
DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) jadi Undang-Undang.

Mobilitas Warga Depok, Tangerang dan Bekasi bakal Dibatasi
Indonesia
Mobilitas Warga Depok, Tangerang dan Bekasi bakal Dibatasi

"Penambahan titik-titik di daerah penyangga (Bekasi, Depok, Tangerang)," terang Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo

KPK Tahan Wali Kota Ambon
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Ambon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi

Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4 juta atau sebanyak 4.043.736 kasus.

Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 7,58 Miliar

Solihah dinyatakan turut serta melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Jasindo (Persero).

Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.