Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya.

Baca Juga

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/6).

Edhy juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan.

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

Jaksa juga menuntut majelis hakim untuk mencabut hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak eks politikus Gerindra itu selesai menjalani masa pidana pokok.

Dalam menjatuhkan hukumannya, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata jaksa.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

Baca Juga

Edhy Prabowo Disebut Beli Buku Rp101 Juta untuk Perpustakaan Akmil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda
Indonesia
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

KPK-Bareskrim Bidik Bupati Nganjuk Sejak April 2021
Indonesia
KPK-Bareskrim Bidik Bupati Nganjuk Sejak April 2021

Tim Gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk

Penambahan Pasien COVID-19 Capai 7.751 Orang dalam 24 Jam
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 Capai 7.751 Orang dalam 24 Jam

Terjadi penambahan 7.751 kasus baru COVID-19 di Indonesia yang tercatat pada Sabtu (19/12).

35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren
Indonesia
35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren

Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK).

Krisis Akibat COVID-19, BI Telah Gelontorkan Rp781 Triliun di Pasar Keuangan
Indonesia
Krisis Akibat COVID-19, BI Telah Gelontorkan Rp781 Triliun di Pasar Keuangan

Di 2021, kebijakan BI terus berupaya untuk menjaga kondisi likuiditas longgar. Arah kebijakan moneter pun akan akomodatif terhadap pemulihan ekonomi dan sinergis dengan pemerintah.

Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis
Indonesia
Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis

Haikal menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengecam Macron. Dia meminta massa jangan takut dan khawatir untuk juga mengecam Macron.

Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Hindari Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk
Indonesia
Ada Pengerjaan MRT Fase 2, Hindari Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk

Lalu, untuk tahap keempat yang berapa pada trotoar, ada terdapat 4 titik pengerjaan

87 Ribu Warga Sleman Akan Divaksin COVID-19 Tahap Kedua
Indonesia
87 Ribu Warga Sleman Akan Divaksin COVID-19 Tahap Kedua

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ASN dibagi dalam tiga sesi setiap harinya

Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi
Indonesia
Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi

Sampai tadi malam, jumlah saksi yang kami periksa mencapai 12 orang

Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar
Indonesia
Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar

Bank DKI telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 198,8 Miliar kepada 730 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.