Kasus Suap Bansos, KPK Geledah Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Humas KPK)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat eks Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka.

"Penyidik kembali melakukan penggeledahan rumah di Prima Harapan Regency B4, No 18, Bekasi Utara, Kota Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Baca Juga:

Geledah 2 Kantor Vendor, KPK Sita Dokumen Bansos

Pepen saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, pemilik PT Tigapilar Agro Utama. Ardian merupakan penyuap eks Mensos Juliari.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

Baca Juga:

KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bansos COVID-19, KPK Obok-obok Rumah Orang Tua Pimpinan Komisi VIII DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia
Indonesia
KPK Tahan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

Taufik bakal mendekam di sel tahanan hingga 15 Juli 2020 mendatang.

Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum
Indonesia
Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum

Pada tahun 2019, tercatat ada 11 permohonan, sementara per Juni 2020 tercatat ada 10 permohonan

Geger Gugatan Warisan Anak dari Pendiri Sinar Mas
Indonesia
Geger Gugatan Warisan Anak dari Pendiri Sinar Mas

"Jadi pada dasarnya Sinar Mas tidak ada sangkut pautnya dalam persoalan keluarga Bapak Eka TjiptaWidjaja dalam kasus gugatan ini," ujar Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto..

Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes
Indonesia
Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes

Jangan sampai karena berkerumun kita membawa penyakit

Klaster HIPMI Karawang Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Klaster HIPMI Karawang Jalani Tes COVID-19

Hasil test tidak diberikan pada perorangan, tetapi kepada koordinator guna menghindari konsentrasi massa.

Warga Natuna Diimbau tak Panik Kedatangan WNI dari Wuhan
Indonesia
Warga Natuna Diimbau tak Panik Kedatangan WNI dari Wuhan

"Baik melalui tempat transit di Batam, maupun saat tiba di tempat observasi di Kepulauan Natuna hingga kembali ke keluarga masing-masing," ujar Christina.

Ekonomi Bakal Anjlok Jika Lockdown, Pemerintah Diminta Jamin Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Ekonomi Bakal Anjlok Jika Lockdown, Pemerintah Diminta Jamin Kebutuhan Rakyat

Upaya pemerintah untuk ketersediaan sembako tetap memperhatikan kewajiban negara

Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," sambungnya.

Jepang Perlakukan Pasien Corona Layaknya Penderita HIV
Indonesia
Jepang Perlakukan Pasien Corona Layaknya Penderita HIV

Dia tidak dapat menjelaskan berapa lama waktu yang diperlukan

PLN Tegaskan Viral Diskon Listrik WFH Wabah Corona Hoaks
Indonesia
PLN Tegaskan Viral Diskon Listrik WFH Wabah Corona Hoaks

Kompensasi yang ada saat pemadaman listrik Agustus 2019 lalu