Kasus Slamet Ma'arif Dihentikan, Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf: Harusnya Polisi Panggil Paksa Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Kota Solo,Heru Suprabu (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Solo, Heru Suprabu mempertanyakan langkah polisi menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif.

Slamet Ma'arif terjerat kasus dugaan kampanye saat acara tablig akbar 212 Soloraya di Jalan Slamet Riyadi, kawasan Gladak, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Polisi harusnya menggunakan hak panggilan paksa pada Slamet Ma'arif agar batas waktu penyelidikan tidak habis.

Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Kota Solo mengatakan sejauh ini belum menerima surat resmi dihentikannya kasus itu. Padahal, sebagai pihak pelapor harusnya diberitahu oleh penyidik Polresta Solo.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif di Polresta Solo
Ketua PA 212 Slamet Ma'arif saat menjalani pemeriksaan di Polresta Solo (MP/Ismail)

"Saya justru mengetahui kasus Slamet dihentikan polisi dengan alasan melewati tenggat waktu yang ditentukan dari media," ujar Suprabu pada merahputih.com, Selasa, (26/2).

Dia menilai dihentikannya kasus ini bisa menjadi preseden buruk hukum dinegeri ini. TKD Jokowi-Ma'ruf Amin baru bisa menentukan sikap selanjutnya kalau sudah menerima surat resmi dari penyidik Polresta Solo terkait dihentikannya kasus ini.

"Surat resmi penghentian kasus ini belum ada. Kami sampai sekarang masih menunggu surat formil penghentian kasus ini," kata dia.

Hasil laporan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Solo ke Polresta Solo, lanjut dia, melihat sendiri berkasnya jelas ada ada pelanggaran kampanye. Sarusnya kalau tidak ada unsur pelanggaran, Slamet tidak sampai jadi tersangka.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif saat Tablig Akbar 212 di Solo
Jamaah tablig akbar 212 Soloraya memadati Jalan Slamet Riyadi, Minggu (13/2). (MP/Ismail)

"Gakkumdu saat melimpahkan berkas perkara juga memberikan catatan kalau terlapor (Slamet Ma'arif) bisa diadili tanpa perlu dipanggil hadir lagi sesuai UU Pemilu. Ini yang harusnya digunakan polisi," kata dia.

Mekanisme memanggil paksa, Slamet tidak digunakan polisi sampai batas waktunya habis. Ia menegaskan harusnya polisi bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus ini.

"Kalau hasil formil sudah ada, tim hukum TKD Solo baru bisa tentukan sikap. Kalau seperti ini kan tidak jelas, apakah kasus ini resmi SP3 (dihentikan) atau seperi apa? "kata Heru Suprabu.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitaranya.

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pamer Program Kartu, Pengamat: Jokowi Mendidik Masyarakat dengan Hal-Hal Instan



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH