Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) tidak berlaku untuk perkara yang bersifat berpotensi memecah belah. Sebab, jika dibiarkan, tindakan itu bisa membuat perpecahan antar warga.

"Iya terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," kata Sigit dalam surat edaran terkait penerapan UU ITE yang dikutip, Selasa (23/2).

Baca Juga:

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

Surat edaran itu memiliki nomor SE/2/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021. Surat mengatur tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif Ada 11 poin dalam surat tersebut yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE.

Lewat SE, Sigit meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," ujar Sigit.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021.

Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji UU ITE, baik dari sisi kriteria implementatif maupun substansinya.

"(Pembentukan) tim untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet," ujar Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Adapun susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah sendiri bertugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Sedangkan, salah satu tugas tim pelaksana adalah mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Tim pengarah sendiri terdiri dari Mahfud, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sedangkan, tim pelaksana sendiri dikomandoi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemneko Polhukam, Sugeng Purnomo. Tim ini resmi beroperasi sejak keputusan tersebut dibuat yakni pada hari ini Senin (22/2).

Pemerintah memberikan ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal yang selama ini bersifat karet (haatzai arikelen). Melalui diskusi tersebut, nantinya pemerintah bisa mengambil keputusan atau sikap resmi terhadap UU ITE.

"Di pemerintahan yang menganut demokrasi, terbuka membuka peluang diskusi itu untuk kemudian mengambil sikap resmi," kata Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Perketat Keamanan Empat Gereja Besar di Jakarta Saat Paskah
Indonesia
Polda Metro Jaya Perketat Keamanan Empat Gereja Besar di Jakarta Saat Paskah

Sebanyak empat gereja besar di Jakarta akan dijaga masing-masing 155 personel keamanan pada Jumat Agung dan perayaan Paskah.

 WHO Belum Temukan Vaksin Corona, Pemerintah Hanya Ingatkan Warga Waspada
Indonesia
WHO Belum Temukan Vaksin Corona, Pemerintah Hanya Ingatkan Warga Waspada

"Kita belum mampu melawan secara langsung karena belum ada vaksin yang bisa diproduksi dan memunculkan kekebalan pada orang yang belum sakit," kata Yuri

H-2 Libur Natal 2020, Kendaraan Meninggalkan Jakarta Capai 174 Ribu
Indonesia
H-2 Libur Natal 2020, Kendaraan Meninggalkan Jakarta Capai 174 Ribu

PT Jasa Marga mencatat sebanyak 174.678 kendaraan meninggalkan Jakarta pada H-2 libur Natal 2020.

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE
Indonesia
Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

Revisi UU ITE kembali mencuat, saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Diserang Terduga Teroris, Gedung Mabes Polri Ditutup Rapat
Indonesia
Diserang Terduga Teroris, Gedung Mabes Polri Ditutup Rapat

Seorang terduga teroris menyerang Mabes Polri pada Rabu (31/3). Pelaku yang diduga perempuan tewas ditembak.

Indonesia Diterpa Krisis, Jokowi Ultimatum Anak Buahnya
Indonesia
Indonesia Diterpa Krisis, Jokowi Ultimatum Anak Buahnya

Mantan Wali Kota Solo ini meminta seluruh anak buahnya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir

Irwandi juga menyebut program Gerebek Lumpur yang dilakukan sukses untuk menangani banjir.

Tiga Bulan Buron, Pelaku Begal Sepeda Kolonel Marinir Akhirnya Ditangkap
Indonesia
Tiga Bulan Buron, Pelaku Begal Sepeda Kolonel Marinir Akhirnya Ditangkap

Polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku begal pesepeda terhadap anggota TNI Kolonel (Mar) Pangestu Widiatmoko.

Nelayan Gunakan Bom Ikan di Flores Timur Divonis 8 Bulan Penjara
Indonesia
Nelayan Gunakan Bom Ikan di Flores Timur Divonis 8 Bulan Penjara

Nasirun Dagang ditangkap setelah pihak Posmat TNI-AL mendapat laporan dari nelayan yang melihat adanya aktivitas pengeboman ikan di perairan setempat.

Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang
Indonesia
Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang

Lanjut Erwin, e-tilang akan berlaku pada sekitar pertengahan atau akhir bulan Agustus 2020 mendatang