Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) tidak berlaku untuk perkara yang bersifat berpotensi memecah belah. Sebab, jika dibiarkan, tindakan itu bisa membuat perpecahan antar warga.

"Iya terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," kata Sigit dalam surat edaran terkait penerapan UU ITE yang dikutip, Selasa (23/2).

Baca Juga:

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

Surat edaran itu memiliki nomor SE/2/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021. Surat mengatur tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif Ada 11 poin dalam surat tersebut yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE.

Lewat SE, Sigit meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," ujar Sigit.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021.

Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji UU ITE, baik dari sisi kriteria implementatif maupun substansinya.

"(Pembentukan) tim untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet," ujar Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)
Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

Adapun susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah sendiri bertugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Sedangkan, salah satu tugas tim pelaksana adalah mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Tim pengarah sendiri terdiri dari Mahfud, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sedangkan, tim pelaksana sendiri dikomandoi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemneko Polhukam, Sugeng Purnomo. Tim ini resmi beroperasi sejak keputusan tersebut dibuat yakni pada hari ini Senin (22/2).

Pemerintah memberikan ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal yang selama ini bersifat karet (haatzai arikelen). Melalui diskusi tersebut, nantinya pemerintah bisa mengambil keputusan atau sikap resmi terhadap UU ITE.

"Di pemerintahan yang menganut demokrasi, terbuka membuka peluang diskusi itu untuk kemudian mengambil sikap resmi," kata Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah
Indonesia
Ini Daftar Lengkap Cakada PDIP Gelombang V Untuk 21 Daerah

"Syukur alhamdulillah, PDI Perjuangan akan mengumumkan 2 provinsi dan 19 kabupaten/kota," kata Puan.

 Kejagung Tangkap Buronan Kasus Ilegal Logging
Indonesia
Kejagung Tangkap Buronan Kasus Ilegal Logging

PG telah dinyatakan terbukti bersalah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2370 K/PID/2005

Kelompok Teroris Kian Aktif Secara Daring di Masa Pandemi
Indonesia
Kelompok Teroris Kian Aktif Secara Daring di Masa Pandemi

Selama pandemi berlangsung, terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan

Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara
Indonesia
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang ada, telah ditetapkan 15 orang oknum Anggota Kodim 1429/Buton Utara sebagai tersangka.

Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan

"Varian Delta ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Penularannya bisa kapan saja dimana saja. Selama kita disiplin prokes bisa mengurangi (terpapar)," kata Ahyani.

Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah
Indonesia
Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah

"Penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis (8/7).

Jika Masih Tak Kooperatif, Hadi Pranoto Siap-Siap Dijemput Paksa
Indonesia
Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal
Indonesia
Pemkot Solo Longgarkan Aturan PPKM Mikro, Anak 5 Tahun Boleh Ngemal

"Anak 5 tahun ke atas sekarang boleh masuk mal. Aturan sebelumnya 15 tahun. Mal boleh buka pukul 10.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Pelonggaran aturan ini untuk mengakomodir asosiasi pengusaha mal di Solo dan ritel," ucap dia.

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon
Indonesia
Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan di Bisnis Centre Hotel Mulia.

Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar
Indonesia
Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar

Bioskop Mulia Agung (Grand) di Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar pada Kamis (8/10) malam.