Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy Samin Tan saat tiba di Gedung KPK, Senin (5/4). (Foto: Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal Nenie Afwani dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nenie bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Samin Tan.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Samin Tan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4).

Baca Juga:

KPK Tahan Samin Tan

Selain Nenie, KPK juga memanggil petinggi Borneo Lumbung Energy lainnya, Kennet Raymond Allan dan karyawan swasta bernama Andreay Hasudungan Aritonga.

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Samin Tan.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Sebelumnya, KPK berhasil menangkap Samin Tan, pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. Diketahui, Samin Tan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak April 2020.

Diketahui, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Baca Juga:

Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta

Adapun Samin Tan, diduga memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR 2014-2019 terkait dengan pengurusan terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp5 miliar.

Atas dugaan tersebut, Samin Tan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (Pon)

Baca Juga:

KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS
Indonesia
Polisi Dalami Eks Petinggi FPI Berinisial M yang Diduga Hadiri Pembaiatan Kepada ISIS

Acara baiat terhadap ISIS itu diungkap melalui pengakuan salah satu dari 19 tersangka teroris

Diduga Terdapat Pemalsuan Tanda Tangan, Perkara MAKI Cs Dicabut
Indonesia
Diduga Terdapat Pemalsuan Tanda Tangan, Perkara MAKI Cs Dicabut

Hakim konstitusi meminta klarifikasi kepada kuasa hukum pemohon terkait adanya ketidaksamaan tanda tangan dalam berkas-berkas permohonan.

Ini Kata Pangdam Jaya Soal Pengepungan Anggotanya oleh Belasan Debt Collector
Indonesia
Ini Kata Pangdam Jaya Soal Pengepungan Anggotanya oleh Belasan Debt Collector

Polisi menangkap 11 debt collector yang mengepung mobil yang dikemudikan anggota TNI Serda Nurhadi.

Kabar Baik Zona Hijau COVID-19 Depok Bertambah, Ini Nama Kelurahannya
Indonesia
Kabar Baik Zona Hijau COVID-19 Depok Bertambah, Ini Nama Kelurahannya

Sementara, untuk penambahan kasus konfirmasi positif pada Jumat (10/7) sebanyak 5 kasus

Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan
Indonesia
Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan

Alamsyah sempat meminta pada hakim agar sidang praperadilan kali ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon

Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Keluhan Lonjakan Listrik Diminta Tidak Terulang

Masyarakat kemungkinan tidak akan terlalu kaget dengan kenaikan pemakaian listrik di saat pemberlakukan PSBB.

Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun
Indonesia
Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun

Biaya diumpamakan Rp1.000 per klik. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Keluarga Mahasiswa Pelaku Dugaan Pemalsuan Swab PCR Minta Maaf ke Publik
Indonesia
Keluarga Mahasiswa Pelaku Dugaan Pemalsuan Swab PCR Minta Maaf ke Publik

Keluarga tiga tersangka kasus pemalsuan surat swab PCR menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan MHA, EAD, dan MAIS.

BPIP: Makna Pahlawan Tidak Cukup Hanya Mengheningkan Cipta
Indonesia
BPIP: Makna Pahlawan Tidak Cukup Hanya Mengheningkan Cipta

Makna pahlawan membutuhkan makna kepahlawanan yang lebih luas dan mendalam.

[Hoaks atau Fakta]: Semua Hewan Yang Dijadikan Uji Coba Vaksin COVID-19 Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Semua Hewan Yang Dijadikan Uji Coba Vaksin COVID-19 Mati

Faktanya, penelitian ini tidak fokus pada vaksin COVID-19, atau bahkan menggunakan teknologi yang sama yang mendukung vaksin COVID-19 saat ini.