Kasus Samin Tan, KPK Garap Bos Lintas Usaha Beyond Energi Tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/4/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/foc.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lintas Usaha Beyond Energi, Udin Matio alias Dino dan Security Manager Ascott Sudirman Jakarta Joko Fidyanto, Senin (3/5).

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT di Kementerian ESDM dengan tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan.

Baca Juga

KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan

"Para saksi diperiksa untuk tersangka SMT (Samin Tan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin.

KPK telah menangkap Samin Tan di Jakarta pada Senin (5/4) semenjak ia berstatus buronan di April 2020. Samin Tan mesti menghuni Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak 6 April 2021 sampai dengan 25 April 2021.

Perkara yang menjerat Samin Tan merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Juli 2018 di Jakarta.

Dimana KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih, pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo, dan eks Menteri Sosial Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Samin Tan saat tiba di Gedung KPK, Senin (5/4). Foto: Humas KPK

Pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Diduga saat itu PT Borneo Lumbung Energi & Metal milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, salah satunya Eni Maulani Saragih untuk permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni yang kala itu menjabat sebagai anggota DPR pada Komisi Energi menyanggupi permintaan Samin Tan dengan mempengaruhi beberapa pihak di Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM.

Baca Juga

Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta

Dimana posisi Eni Maulani Saragih adalah sebagai Anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR-RI. Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

Bulan Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari Samin Tan melalui staf tersangka dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak-pihak yang terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Kata Golkar Soal Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK
Indonesia
Kata Golkar Soal Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK

Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin dikabarkan sudah menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok
Indonesia
Luhut Tawarkan Riset Obat Herbal ke Tiongkok

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan area seluas 500 hektare di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang akan difungsikan sebagai Pusat Herbal dan Hortikultura.

Selama 8 Hari, Jokowi Akan Sibuk Dengan Pertemuan Internasional
Indonesia
Selama 8 Hari, Jokowi Akan Sibuk Dengan Pertemuan Internasional

Presiden diagendakan bertolak ke Roma, Italia, untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) yang digelar pada tanggal 30-31 Oktober 2021.

Polisi akan Tindak Penjual yang Timbun dan Naikkan Harga Tabung Oksigen
Indonesia
Polisi akan Tindak Penjual yang Timbun dan Naikkan Harga Tabung Oksigen

"Jangan sampai bermain-main untuk mencoba menyimpan atau mencoba menaikkan harga. Jadi, jika di toko atau retail atau perorangan yang membeli banyak dan mencari keuntungan, kami akan menindak,"

PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku
Indonesia
PPKM Level 4 Diperpanjang, Penyekatan 100 Titik Tetap Berlaku

"Masih sama berjalan (di 100 titik)," kata Sambodo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/8).

Kategori Kebebasan Pers di Jabar Cukup Bebas
Indonesia
Kategori Kebebasan Pers di Jabar Cukup Bebas

Demokrasi dalam kebebasan pers akan menjadi peradaban masa depan Indonesia. Ridwan menyebut teori pentaheliks yang diterapkan menjadi keberhasilan Jabar melompat begitu jauh dalam survei IKP 202.

DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD
Indonesia
DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD

Dua jenderal bintang tiga itu memiliki peluang lebih besar lantaran saat ini posisi KSAD lazimnya diisi oleh perwira yang pernah menjabat sebagai Wakasad atau Pangkostrad.

RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak
Indonesia
RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak

Sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bukan karena Ledakan, Bangunan Dalam Mal Margo City Rusak Akibat Plafon Jatuh
Indonesia
Bukan karena Ledakan, Bangunan Dalam Mal Margo City Rusak Akibat Plafon Jatuh

Polisi menyebut hancurnya bagian dalam mall Margo City bukan karena ledakan.