Kasus Red Notice, Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 4 Tahun Penjara Mantan Kadiv Hunter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/3). (ANTARA/Desca

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara terhadap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

Napoleon dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.

Baca Juga

Skandal Djoko Tjandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Jalani Sidang Vonis

"Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" kata Hakim Ketua Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).

Hakim menyebut keterangan sejumlah saksi berikut barang bukti, telah menunjukkan adanya pemberian uang dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi kepada Napoleon. Hakim menyimpulkan Napoleon menerima USD 370 ribu dan SGD 200 ribu.

Hakim juga memiliki pandangan yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan vonis terhadap Napoleon.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Hal yang memberatkan, Napoleon tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Perbuatan Napoleon sebagai anggota Polri dapat menurunkan citra, wibawa, dan nama baik kepolisian. "Terdakwa lempar batu sembunyi tangan. Sama sekali tidak menyesali perbuatan," kata Hakim.

Untuk yang meringankan, Napoleon dianggap berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, mengabdi anggota Polri lebih dari 30 tahun, dan punya tanggung jawab keluarga.

Napoleon terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terhadap putusan tersebut Napoleon menyatakan menolak, sementara JPU Kejaksaan Agung menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. (Pon)

Baca Juga

Respons Yasonna Dituding Irjen Napoleon Hapus Red Notice Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor
Indonesia
Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor

Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal.

Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi
Indonesia
Sidang Red Notice, Irjen Napoleon Bakal Bacakan Pledoi

Jenderal bintang dua itu akan membacakan seluruh pembelaan atas tuntutan pidana penjara 3 tahun dalam perkara tersebut.

Pemkot Bandung Kejar Target 2,3 Juta Vaksinasi
Indonesia
Pemkot Bandung Kejar Target 2,3 Juta Vaksinasi

Pemerintah Kota Bandung mengejar target 2,3 juta vaksinasi COVID-19 sebagai upaya percepat kekebalan kelompok. Hal itu membuat Pemkot tidak membatasi warga luar kota Kembang untuk ikut vaksinasi.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Hanya 86.198
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Hanya 86.198

Jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 770.487

Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti
Indonesia
Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti

Di Jawa Timur, telah diketahui adanya dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi COVID-19 varian baru yang berbeda asal dari luar negeri.

Tidak Ada Lagi Zona Hijau di Sulawesi Selatan
Indonesia
Tidak Ada Lagi Zona Hijau di Sulawesi Selatan

Penyebaran kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Kini, tidak ada lagi zona hijau di Sulsel sejak per 20 Desember 2020.

Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Fee Bansos Rp2 Miliar Diduga Mengalir ke Ketua DPC PDIP Kendal

Uang senilai Rp2 miliar terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek diduga mengalir ke Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Ahmad Suyuti.

UMP Banten 2022 Naik Rp 40 Ribu Jadi Rp 2,5 Juta
Indonesia
UMP Banten 2022 Naik Rp 40 Ribu Jadi Rp 2,5 Juta

Sejumlah provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 pada hari ini, Jumat (19/11).

1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB
Indonesia
1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB

Total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.

Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 979 jiwa.