Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara terhadap mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat

"Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi," kata Hakim Ketua Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3).

Keputusan vonis dari majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Untuk yang memberatkan, Brigjen Prasetijo dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, dia juga dinilai telah merusak citra atau nama baik institusi Polri di mata masyarakat.

Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). (Desca Lidya Natalia)
Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). (Desca Lidya Natalia)

"Pertimbangan yang meringakan, Brigjen Prasetijo Utomo sudah mengabdi di Institusi Polri selama 30 tahun, berprilaku sopan, dan mengakui perbuatannya," kata Damis.

Dengan keputusan itu, Brigjen Prasetijo dianggap tebukti melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo

Sebelumnya Brigjen Prasetijo dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dia juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan.

Jaksa meyakini jenderal bintang satu itu menerima suap sebesar 100 ribu dolar AS. Uang itu diberikan Tommy Sumardi untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar DPO di Imigrasi dan red notice. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siswa Secapa TNI AD yang Negatif COVID-19 Terus Bertambah
Indonesia
Siswa Secapa TNI AD yang Negatif COVID-19 Terus Bertambah

Jadi dari 1.280 pasien positif COVID-19 di Secapa AD, pada pagi ini berkurang 165 orang

Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta
Indonesia
Banyak yang Mengantre Beli Saham PT Delta Djakarta

Pemprov DKI Jakarta sendiri secepatnya akan mengirimkan kajian terkait pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra
Indonesia
Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Edhy jadi tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah
Indonesia
Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Dunia usaha mengharapkan adanya kemudahan kredit tidak hanya dari bank BUMN tetapi juga perbankan swasta untuk alternatif pembiayaan.

FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi
Indonesia
FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi

Fadli dikenal sebagai politikus yang dekat dengan FPI

Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga
Indonesia
Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menanggapi kritik terkait pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Jokowi Ungkit Listrik Padam di KPK, ICW Sekak Balik
Indonesia
Jokowi Ungkit Listrik Padam di KPK, ICW Sekak Balik

Jokowi sempat menyinggung insiden listrik mati di KPK jangan sampai memadamkan semangat pemberantasan korupsi.

Emas jadi Primadona Warga Yogyakarta Berinvestasi dimasa Pandemi
Indonesia
Emas jadi Primadona Warga Yogyakarta Berinvestasi dimasa Pandemi

Produk emas masih menjadi andalan karena pergerakan harga emas yang paling stabil dan mudah diprediksi tren pergerakannya