Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/mmi9)

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa Ambroncius Nababan.

Ia merupakan eks pentolan relawan Joko Widodo yang juga tersangka kasus dugaan penyebaran konten rasis terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam kasusnya, Ambroncius dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 16 juncto pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga pasal 156 KUHP.

Baca Juga:

Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai

"Ancaman di atas lima tahun," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Rabu (27/1).

Dalam kasus rasisme ini, penyidik telah meminta keterangan lima saksi termasuk ahli pidana dan ahli bahasa.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) mendukung kepolisian untuk tetap melanjutkan proses hukum meskipun Ambroncius Nababan sudah menyampaikan permohonan maaf.

"Agar ada efek jera dan ke depannya tidak lagi terulang peristiwa yang sama," ujar Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, melalui siaran pers.

Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono (tengah). ANTARA/HO-Kepolisian Republik Indonesia
Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono (tengah). ANTARA/HO-Kepolisian Republik Indonesia

Sahat menyampaikan, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah dengan gamblang menyebut segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

UU ini menegaskan setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Menurut Sahat, bentuk perlindungan negara terhadap perlakuan diskriminasi ras dan etnis salah satunya adalah melalui penindakan hukum terhadap para pelaku diskriminasi.

Aparat kepolisian dapat mengunakan UU No 40 Tahun 2008 sebagai dasar untuk menindak pelaku ujaran rasis.

"Kepolisian perlu bergerak cepat, agar masyarakat, khususnya rakyat di Papua dapat melihat tegaknya keadilan hukum terhadap ujaran rasis," jelas Sahat.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis

Sebelumnya, akun Facebook atas nama Ambroncius Nababan mengunggah konten bernuansa rasis terhadap Natalius Pigai.

Konten itu berupa foto kolase Natalius Pigai dan satwa yang diunggah oleh Ambroncius Nababan di akun FB-nya.

Unggahan Ambroncius itu untuk menyikapi pernyataan Natalius yang menyebut masyarakat berhak untuk menolak vaksin COVID-19.

Unggahan Ambroncius pun kemudian viral di media sosial dan dianggap sebagai tindakan rasisme.

Ambroncius kemudian membantah bahwa dia telah bertindak rasis. Dia mengklaim unggahannya hanya sebatas persoalan dirinya dengan Natalius Pigai. (Knu)

Baca Juga:

Natalius Pigai Sebut Rasisme Jadi Kejahatan Kolektif Negara pada Orang Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warna Pelat Nomor Kendaraan Dibedakan, Biaya PNBP Tak Berubah
Indonesia
85 Persen Wilayah Indonesia Sedang Alami Musim Kemarau
Indonesia
85 Persen Wilayah Indonesia Sedang Alami Musim Kemarau

Di bagian barat dan utara Indonesia justru perlu kewaspadaan untuk potensi curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem.

Jutaan Peminat Kartu Pra Kerja Belum Tertampung
Indonesia
Jutaan Peminat Kartu Pra Kerja Belum Tertampung

Presiden mengingatkan, pentingnya para pekerja diminta untuk menanamkan inisiatif pada dirinya untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar bisa bersaing di era hiper-kompetisi seperti saat ini.

Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua
Indonesia
Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua

Kementerian Perhubungan memastikan dua kapal isolasi terpusat (isoter) dan empat bandar udara (bandara) tetap bersiaga hingga 20 Oktober 2021 atau H+5 penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan
Indonesia
Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat menutup kawasan Monumen Nasional (Monas) pada malam tahun baru 2021.

KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk
Indonesia
KPK Geledah Kantor PUPR Sulsel, Pegawai Gigit Jari Enggak Bisa Masuk

Ruangan-ruangan itu ruangan Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Rudy Djamalauddin, dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat

Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?
Indonesia
Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?

Firli Bahuri cs bakal dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mabes Polri Gelar Festival Mural Piala Kapolri 2021
Indonesia
Mabes Polri Gelar Festival Mural Piala Kapolri 2021

Polri menggelar festival atau lomba seni mural Piala Kapolri 2021, yang rencananya bakal diselenggarakan pada 30 Oktober 2021 di Lapangan Bhayangkara.

Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga
Indonesia
Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga

"Kekuatan rasa kebangsaan, kekuatan rasa persatuan dan rasa cinta terhadap seluruh masyarakat bangsa Indonesia," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan
Indonesia
Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan

"Ya sangat berat, karena buktinya sekarang bahwa Pak Ari (Juliari) itu menerima uang? Nggak ada, selain dari pengakuan Matheus Joko santoso dan juga Adi Wahyono," kata Maqdir