Kasus Rahmat Effendi, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bekasi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat yang menyeret Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim penyidik KPK pada Jumat (7/1) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Diantaranya di wilayah Kota Bekasi untuk mengusut kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi dua periode itu.

"Tindakan ini dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan dan mengamankan bukti-bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/1).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi atau yang karib disapa Pepen diduga menerima uang sebesar Rp 7,1 miliar. Uang tersebut diterima oleh Pepen sebagai imbalan atas pembebasan lahan swasta yang akan digunakan dalam proyek-proyek milik Pemkot Bekasi tahun 2021.

Uang tersebut diterima politikus Partai Golkar itu melalui sejumlah orang kepercayaannya dan di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk 'Sumbangan Masjid'.

Adapun rinciannya, sebesar Rp 4 Miliar dari pengusaha, Lai Bui Min yang diterima Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; dan sebesar Rp 3 Miliar dari Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin, yang diterima Camat Jatisampurna, Wahyudin.

Baca Juga:

OTT Wali Kota Bekasi, KPK Sita Uang Rp 5 Miliar

Pepen kemudian juga menerima uang suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi, dengan dalih sumbangan ke rekening masjid milik yayasan keluarganya.

Selain itu, Pepen juga diduga menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

KPK juga menduga Pepen menerima sejumlah uang dari pegawai Pemkot Bekasi sebagai bentuk imbalan atas posisi yang mereka duduki saat ini.

Baca Juga:

Sumbangan Masjid Jadi Dalih Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Selain Pepen, lembaga antirasuah juga menjerat delapan orang lainnya sebagai tersangka. Adapun delapan tersangka lainnya yakni, Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY).

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman
Indonesia
Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

Pelaporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan TNI

SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar
Indonesia
SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar

SKD CPNS Pemprov Jabar menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Korban Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Vila di Bali Menuntut Keadilan
Indonesia
Korban Dugaan Pemalsuan Surat Jual Beli Vila di Bali Menuntut Keadilan

Korban dugaan pemalsuan surat dalam proses jual beli Rich Villa Ubud di Bali, Hartati mengirim surat ke Ketua Mahkamah Agung (MA).

Anies Bersyukur Angka Positivity Rate COVID-19 Dekati Ideal
Indonesia
Anies Bersyukur Angka Positivity Rate COVID-19 Dekati Ideal

Menurut Anies, kasus COVID-19 bisa saja melonjak kembali jika masyarakat lengah dalam menjalankan protokol kesehatan

Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022
Indonesia
Pemerintah Bersiap Menghadapi 'Balas Dendam' Pemudik 2022

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan arus mudik lebaran tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Sekitar 80 juta orang pemudik diprediksi akan "balas dendam" pulang ke kampung halamannya.

PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Mafia Minyak Goreng MAKI Vs Mendag
Indonesia
Hakim Tunda Sidang Praperadilan Mafia Minyak Goreng MAKI Vs Mendag

Hakim menunda karena pihak Menteri Perdagangan tidak hadir dalam sidang.

80 Persen Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar PTM
Indonesia
80 Persen Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar PTM

Jumlah siswa di Kabupaten Bogor yang sudah menjalani vaksinasi masih minim. Progres vaksinasi khusus usia 12-17 tahun itu baru 2,73 persen dari target sasaran 1.120.414 dosis

Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Masih Tinggi, Belum Tergoyahkan Sejak 1,5 Tahun Lalu
Indonesia
Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Masih Tinggi, Belum Tergoyahkan Sejak 1,5 Tahun Lalu

Fetra mengatakan hasil elektabilitas ini juga menandakan elektabilitas Prabowo belum tergoyahkan sejak 1,5 tahun lalu.

Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol
Indonesia
Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol

Dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri