Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara Sidang pembacaan tuntutan yang diikuiti secara daring oleh lima orang terdakwa eks petinggi PT Waskita Karya, Tbk di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/4) (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan 41 kontrak pekerjaan fiktif.

Lima terdakwa dalam perkara ini yakni mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Desi Aryyani; mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Kepala Bagian Pengendalian Divisi II dan Wakadiv Sipil Waskita Karya, Fakih Usman; serta mantan Kabag Keuangan Divisi Sipil/ Divisi III/ Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar

"Kami penuntut umum menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/4).

Baca Juga:

Dewas KPK Didesak Usut Bocornya Informasi Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam

Desy dituntut dengan pidana penjara selama enam tahun; Yuly Ariandi dituntut dengan pidana penjara selama sembilan tahun; serta Fathor, Jarot dan Fakih dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama delapan tahun.

Kelima terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, jaksa juga menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti. Untuk Fathor sebesar Rp3,67 miliar subsider dua tahun kurungan; Jarot dengan Rp7.124.239.000 subsider tiga tahun kurungan; Fakih dengan Rp8.878.733.720 subsider tiga tahun kurungan; Yuly Ariandi dengan Rp47.386.931.587 subsider tiga tahun kurungan.

"Desy Aryyani sejumlah Rp3.415.000.000, namun karena terdakwa telah menyerahkan seluruhnya, sehingga tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti," ujar jaksa.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk yang memberatkan, jaksa menyatakan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Tindakan para terdakwa disebut jaksa telah mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PT Waskita Karya selaku BUMN, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Adapun hal meringankan yakni para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

"Khusus terdakwa I Desy Aryyani telah mengembalikan seluruh uang hasil tindak pidana yang dinikmati olehnya yaitu sejumlah Rp3.415.000.000," kata jaksa.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyatakan perbuatan lima terdakwa mantan petinggi PT Waskita Karya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp202 miliar atas pembuatan 41 kontrak pekerjaan fiktif.

Baca Juga:

Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy

Kelima terdakwa juga disebut telah memperkaya pihak lain terkait pekerjaan subkontraktor fiktif ini, yakni Haris Gunawan Rp1,52 miliar; Dono Parwoto Rp1,36 miliar; Imam Bukori Rp6,18 miliar; Wagimin Rp20,5 miliar; serta Yahya Mauluddin Rp150 juta.

Pekerjaan subkontraktor fiktif disebut telah memperkaya sejumlah korporasi, antara lain PT Safa Sejahtera Abadi diperkaya sebesar Rp8,16 miliar; CV Dwiyasa Tri Mandiri Rp3,83 miliar; PT MER Engineering Rp5,79 miliar; serta PT Aryana Sejahtera Rp1,7 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Komitmen Kerja Sama dengan CPIB Singapura Tangani Pemberantasan Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng
Indonesia
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng

Kapolda juga sudah memerintahkan agar jajarannya meringankan beban keluarga korban

Kasus COVID-19 di Empat Provinsi Naik, Ini Perintah Luhut
Indonesia
Kasus COVID-19 di Empat Provinsi Naik, Ini Perintah Luhut

Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua di soroti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman
Indonesia
Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman

Agar laporan kepada polisi ditindaklanjuti perlu memerhatikan tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan

UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu
Indonesia
UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu

daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Sampang, yaitu Rp1.913.321, atau dibandingkan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah
Indonesia
Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

"Tapi ini ada buzzer di belakang itu, buzzer itu kan bukan kelompok advokasi," katanya

Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 9 Ribu Pasien Corona
Indonesia
Dalam 24 Jam, Terjadi Penambahan 9 Ribu Pasien Corona

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut, pada Senin (18/1), pukul 12.00 WIB, ada penambahan 9.086 kasus baru.

Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Tangerang kini telah menyiapkan pemberian vaksin COVID-19 kepada para petugas yang berada dan bekerja di sektor pelayanan publik.