Kasus Positif COVID-19 Melandai, Pemkot Surabaya Tetap Perkuat Tracing Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaporkan belum ditemukan kasus kasus positif COVID-19 varian B 1.1.529 Omicron di wilayahnya jelang Natal dan Tahun Baru.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita menghimbau, kepada masyarakat di momen libur Natal dan tahun baru (nataru) kali ini agar selalu menerapkan protokol kesehatan ketat.

Baca Juga:

KAI Daop 6 Siapkan 8 KA Tambahan Selama Libur Nataru

Ia mengatakan, dari pengalaman terjadinya lonjakan kasus pada beberapa momen libur hari besar, angka kasus yang meningkat selalu diiringi angka kematian yang tinggi dan rumah sakit terisi penuh hingga menolak pasien.

Ia mengingatkan, kendati angka kasus positif COVID-19 di Kota Surabaya mulai melandai, pihaknya tetap aktif melakukan tracing. Diantaranya, penerapan swab massal menyasar 10 persen pegawai di lingkungan kantor pemerintahan dan kantor swasta.

"Jika hasil tracing ditemukan kasus positif COVID-19, meminta pasien terkonfirmasi positif Covid-19 untuk melakukan isolasi Rumah sakit itu semuanya waspada dan siap, tapi mudah-mudahan tidak terisi,” pungkasnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/15424/436.8.4/2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

SE dikeluarkan pada 14 Desember 2021 itu ditujukan langsung kepada pimpinan/pengurus gereja, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau fasilitas umum se-Kota Surabaya, Ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, camat dan lurah Surabaya.

Beberapa pointer penting dalam SE tersebut, yaitu untuk pelaksanaan perayaan tahun baru tahun 2022 dan tempat perbelanjaan/mall, maka jam operasional pusat perbelanjaan dan mall dimulai pukul 09.00–22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu.

"Dan harus melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)

Ia juga meminta harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mal/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk. Pihak mal juga diminta meniadakan acara perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM.

Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan 31 Desember 2021, kegiatan Rumah Hiburan Umum (RHU) dilarang beroperasi.

"Yang paling penting juga, seluruh kegiatan masyarakat pada tanggal 31 Desember 2021 dibatasi maksimal sampai dengan Pukul 21.00 WIB," katanya. (Andika Eldon / Surabaya)

Baca Juga:

Nekat Buka di Atas Jam 22.00 saat Nataru, Tempat Usaha Bakal Disanksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum
Indonesia
51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyikapi dipecatnya 51 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangaaan (TWK).

Amplop Bansos PPKM Darurat Tertera Nama Istri Bupati Karanganyar Tuai Sorotan
Indonesia
Amplop Bansos PPKM Darurat Tertera Nama Istri Bupati Karanganyar Tuai Sorotan

Pembagian bantuan sosial (bansos) untuk PKL terdampak PPKM Darurat dari Baznas Kabupaten Karanganyar mendapatkan sorotan publik.

Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo
Indonesia
Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo

"Kami secara tegas tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut di Plaza Manahan maupun tempat terbuka umum atau fasum lainnya di wilayah hukum Polresta Surakarta," kata Ade

Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster
Indonesia
Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik terkait pelonggaran aturan COVID-19 saat Ramadan. Artinya, warga dipersilakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022.

Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat
Indonesia
Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat

Sampai awal Januari ini, KPU Pusat belum menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, karena menunggu rapat dengar pendapat dengan DPR.

Indonesia Siapkan Skenario Pengaturan Perjalanan Delegasi G20
Indonesia
Indonesia Siapkan Skenario Pengaturan Perjalanan Delegasi G20

Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga isu utama berupa transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Puncak G20 akan berlangsung di Bali pada Oktober 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Munarman Hirup Udara Bebas

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka konten Facebook Game Politiq itu masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.

Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik
Indonesia
Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik

Kalau dia main politik, benar menyimpang dari tupoksinya

Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi
Indonesia
Istana Minta Isu Presiden 3 Periode Tidak Dikaitkan dengan Maunya Jokowi

Menanggapi hal itu, Staf Khsusus Menteri Sekertaris Negara Faldo Maldini meminta agar isu tersebut tidak dikaitkan dengan maunya Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi tetap teguh dan menjalankan konstitusi.