Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021 Penggerebegan kantor pinjaman online ilegal. (Foto: Polresta Jakpus)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) diyakini bisa disahkan pada November 2021 mengingat urgensi perlindungan data pada era digitalisasi sekarang ini.

"November besok adalah kesempatan terakhir kita selama 25 hari kerja untuk menentukan apakah kita akan meloloskan rancangan undang-undang ini atau tidak," kata Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam diskusi daring mengenai perlindungan data konsumen di Jakarta, Kamis (21/10).

Baca Juga:

Pakar Beberkan Cara Cegah Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol

Farhan mengatakan, RUU PDP DPR RI telah melalui proses pembahasan di badan legislasi, badan musyawarah, hingga rapat paripurna namun belum bisa mengesahkannya menjadi undang-undang dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi semakin diperlukan belakangan ini agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan.

Farhan mencontohkan, kasus pinjaman online atau pinjol yang dapat mengakses nomor kontak di ponsel debiturnya dan menghubungi kontak tersebut untuk menagih utang. Dia mengatakan hal tersebut termasuk dalam melanggar perlindungan data pribadi.

Dia menerangkan, perlindungan data pribadi bisa bermacam jenisnya. Farhan juga mengambil contoh pihak mal atau pusat perbelanjaan yang bisa mengirim SMS atau pesan WhatsApp pada ponsel seseorang yang sedang berada di lokasi yang sama juga dinilai bisa melanggar perlindungan data pribadi.

Selain itu, Farhan juga menerangkan data pribadi sifatnya juga bisa nonelektronik seperti formulir kertas yang berisi identitas diri untuk keperluan administrasi, namun kertas tersebut bisa berakhir digunakan ulang untuk keperluan lain.

"Perlindungan data pribadi ini merupakan sebuah bentuk undang-undang yang sebetulnya sifatnya sangat futuristik, tapi harus diputuskan sekarang. Kalau tidak diputuskan sekarang menunggu perkembangan demi perkembangan lama-lama tidak akan pernah jadi itu undang-undang," katanya.

Menurutnya, penggunaan data pribadi oleh berbagai pihak seperti industri sebagai komoditas ekonomi maupun akademisi untuk kepentingan harus diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, memang dibutuhkan sebuah political will yang kuat dari pemerintah dan DPR RI agar undang-undang ini segera diberlakukan," kata Farhan.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. ANTARA/HO-Instagram M Farhan
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. ANTARA/HO-Instagram M Farhan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bukan bertujuan menutup akses akan data melainkan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan data oleh pihak yang menggunakan agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Data pribadi ini bagaimanapun juga tidak bisa kemudian kita tutup sama sekali aksesnya, tetap kita harus buka karena akses terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang kemudian diolah itu juga bisa memberikan banyak manfaat kepada warga negara Indonesia, contohnya tentu saja BPJS, BPJS bisa menjalankan fungsinya membangun jaring pengaman sosial," katanya.

Ia menekankan, agar dalam penggunaannya harus dengan tata kelola yang sudah ditentukan agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Dia menilai data pribadi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi maupun politik.

"Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dilindungi dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, salah satunya yang paling utama adalah bagaimana agar data dari konsumen ini tidak kemudian disalahgunakan," jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Buka Hasil PCR Positif COVID-19 Atas Nama 'Muhammad R' di Sidang Rizieq
Indonesia
Saksi Buka Hasil PCR Positif COVID-19 Atas Nama 'Muhammad R' di Sidang Rizieq

Petugas laboratorium kami tidak lanjut menanyakan R itu siapa

Dukung Novel Baswedan Cs, Masyarakat Kirim 1.505 Surat ke Jokowi
Indonesia
Dukung Novel Baswedan Cs, Masyarakat Kirim 1.505 Surat ke Jokowi

Masyarakat pendukung Novel Baswedan cs mengirim 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sekretariat Negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi

Akun Facebook Dukung Jokowi 3 Periode (fb.com/Jokowi3Period) pada 28 Februari 2021 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Oleh Jokowi.”

Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman
Indonesia
Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman

Selama masa krisis pandemi di Jakarta ini 100 persen oksigen digunakan untuk kegiatan medis

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang

703 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya

KPK Klaim Tak Minta TNI Jaga Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK'
Indonesia
KPK Klaim Tak Minta TNI Jaga Aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK'

Diketahui kantor Firli Bahuri itu tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI-Polri. Hal itu menyusul rencana aksi bertajuk 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, siang ini.

Kementerian BUMN Berencana Bangun Krakatau Park di Bakauheni
Indonesia
Kementerian BUMN Berencana Bangun Krakatau Park di Bakauheni

"Taman wisata itu dibangun di Bakauheni, Lampung Selatan dan akan dikelola oleh Jatim Park," kata Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK
Indonesia
Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK

Tahun ini, total Instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568 meliputi: 55 Instansi Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kapal Tanker Raksasa Pertamina Segera Tiba di Indonesia
Indonesia
Kapal Tanker Raksasa Pertamina Segera Tiba di Indonesia

Kapal yang dibangun sejak tahun 2018 tersebut merupakan kapal tanker minyak mentah tipe dek tunggal yang memiliki panjang 330 meter dan draft 21,5 meter.

Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara

Bekas Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).