Kasus Penjualan Senpi Beserta Amunisinya Oleh Anggota Polri ke KKB Diharap Tak Perkeruh Suasana Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. ANTARA/Ikhwan Wahyudi/am.

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengecam tindakan dua anggota Polri yang berasal dari Polres Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Sehingga tidak boleh ternodai dengan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

"Jangan sampai dugaan tindakan menjual senjata api dan amunisi tersebut memperkeruh suasana keamanan serta ketertiban di Bumi Cenderawasih," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Dia meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat mengungkap siapa pemasok utama senjata dan amunisi yang dijual kepada KKB tersebut.

Hal itu menurut dia karena penjualan senjata kepada pihak KKB sudah dilakukan sekian lama dan terorganisir adalah tindakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan.

"Ini adalah masalah keamanan negara, dan jika terbukti maka dua anggota Polri tersebut harus dipecat dan dipidanakan," tegas dia.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa.)

Politisi Partai Golkar itu meminta Polri dapat memberikan sanksi tegas terhadap dua personel yang diduga menjual senjata api dan amunisi tersebut.

Langkah itu menurut dia agar dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi aparat Kepolisian lainnya.

Sebelumnya dua oknum anggota dari Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB di Papua.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes M. Roem Ohoirat mengatakan penangkapan dua oknum polisi itu berawal dari penangkapan pembelinya di Papua Barat.

Baca Juga:

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

"Mulanya Polres Bintuni, Papua Barat, menangkap warga yang membelinya beserta barang bukti berupa senjata api. Lalu (kasus) dikembangkan dan ditangkap (oknum anggota Polri)," ungkap Roem.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri mengirimkan tim khusus untuk membantu Propam Polda Maluku menyelidiki kasus penjualan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang diduga dilakukan dua oknum polisi di Ambon, Maluku. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sriwijaya Air Sediakan Hotel untuk Menginap Bagi keluarga Korban SJ 182
Indonesia
Sriwijaya Air Sediakan Hotel untuk Menginap Bagi keluarga Korban SJ 182

Fasilitas tersebut diberikan agar stamina keluarga penumpang terjaga

Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste
Indonesia
Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste

Sebanyak 400 prajurit Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha dikirim untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di sektor bagian timur perbatasan RI-RDTL.

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212
Indonesia
Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Monas sudah ditutup sejak Anies memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai sekarang

Polisi-TNI Gelar Patroli Pastikan Warga tak Takbiran Keliling dan Salat Id Berjamaah
Indonesia
Polisi-TNI Gelar Patroli Pastikan Warga tak Takbiran Keliling dan Salat Id Berjamaah

Yusri melanjutkan, polisi tak akan melakukan pembubaran secara paksa karena dianggap berlebihan.

Berikut 31 RW di Jakarta yang Rentan Masuk Zona Merah
Indonesia
Berikut 31 RW di Jakarta yang Rentan Masuk Zona Merah

Jumlah 31 RW itu di luar dari 66 RW yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona merah.

Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi
Indonesia
Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi

Prasetyo Edi Marsudi akan mengevaluasi besaran tunjangan rumah anggota yang mencapai Rp110 juta dan tunjangan kendaraan sebesar Rp35 juta.

39 Ribu Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman Terima Bansos Tunai
Indonesia
39 Ribu Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman Terima Bansos Tunai

Besaran BST Provinsi DIY adalah Rp400.000 per KK selama 3 bulan berturut-turut.

Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup
Indonesia
Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup

Kejaksaan Negeri Utara tidak akan membuka pelayanan umum sementara.

Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab
Indonesia
Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar kegiatan rapat kerja dilaksanakan dengan sistem daring atau online.

Kantor Kemenkumham Lockdown Gegara ASN Ditjen Imigrasi Positif COVID-19
Indonesia
Kantor Kemenkumham Lockdown Gegara ASN Ditjen Imigrasi Positif COVID-19

Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, ditutup untuk sementara waktu (lockdown).