Kasus Penjualan NIK dan KK Palsu, Polisi Sebut Pelaku Berpotensi Dijerat Pidana Hoaks Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Warganet dihebohkan dengan postingan informasi terkait adanya jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di media sosial beberapa waktu lalu.

Apalagi pemilik akun yang mengungkapkan hal tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Beberapa akun juga terseret ke ranah hukum dan berbuntut panjang.

Baca Juga: Polisi Selidiki Akun Medsos yang Tawarkan Pembelian NIK dan KK

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam kasus ini ada dua pidana berbeda. Pertama terkait isi konten, dan kedua terkait penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Kalau isi kontennya terkait menyangkut masalah pencemaran nama baik. Kalau pidana lainnya menyangkut berita hoaks,” ucapnya di Jakarta, Rabu (31/7).

Brigjen Pol Dedi Prasetyo soal jual beli NIK dan KK
Brigjen Pol Dedi Prasetyo (Foto: antaranews)

Dengan delik tersebut, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang ITE, atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong.

Ia menyampaikan, informasi yang diperoleh pihaknya dari Ditjen Dukcapil bahwa konten yang tersiar di media sosial 80 persen adalah hoaks.

Sedangkan 20 persen lainnya harus diklarifikasi, dikonfirmasi dan diverifikasi ulang.

Sementara itu saat disinggung apakah akun @hendraalm milik Hendra Hendrawan yang dilaporkan, Dedi enggan menyebutkan nama pelapornya.

Dia hanya memastikan semua akun yang berhubungan dengan jual beli NIK ini didalami oleh penyidik. Dan saat ini sudah dikantongi identitas akun pertama yang membuat dan menyebarkannya.

Baca Juga: Isu Penyalahgunaan NIK dan KK, Begini Penjelasan Mendagri

“Semua akun. Tapi tim Dirsiber sudah menemukan akun resmi yang pertama kali menyebarkan dan memviralkan,” tegas Dedi.

Dalam pengusutan kasus ini, polisi menggolongkan pelaku dalam 3 kategori. Yakni kreator, buzzer dan forwarder. Seluruh fakta hukum akan didalami dari 3 pihak ini.

Untuk kreator dan buzzer bisa dikenakan pidana, sedangkan forwarder biasanya hanya diperingatkan agar lebih berhati-hati dalam meneruskan ssbuah konten di media sosial.(Knu)

Baca Juga: Polisi Selidiki Unsur Kriminal Dalam Kasus Orang Mati Hidup Lagi



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH