Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dengan demikian, dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani bakal segera diadili.

"Jaksa KPK Riniyati Karnasih, Kamis (16/9), telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Angin Prayitno dan terdakwa Dadan Ramdani ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (17/9).

Dengan pelimpahan berkas tersebut, penahanan Angin dan Dadan menjadi kewenangan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor.

Baca Juga:

Kasus Suap Pajak, KPK Kembali Panggil Konsultan PT Jhonlin Baratama

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," ujarnya.

Angin dan Dadan didakwa dengan dakwaan alternatif. Pertama, pasal 12 huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Atau Kedua, pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Keenamnya adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

Kemudian, konsultan pajak PT Bank PAN Indonesia (Bank Panin) Veronika Lindawati, konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, serta perwakilan PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.

Baca Juga:

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

KPK menduga Angin dan Dadan menerima uang miliaran rupiah dari tiga perusahaan besar itu. Dari Bank Panin, keduanya menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 5,39 miliar, dari kesepakatan atau komitmen sebanyak Rp 25 miliar melalui Veronika pada 2018.

Kemudian dari PT Gunung Madu Plantations, Angin dan Dadan menerima sebesar Rp 15 miliar melalui Ryan Ahmad dan Aulia Imran pada Januari-Februari 2018.

Lalu, dari PT Jhonlin Baratama, 3 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 39 miliar melalui Agus Susetyo pada Juli-September 2019. (Pon)

Baca Juga:

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pantai Plentong Indramayu Butuh Perhatian Serius Pemerintah
Indonesia
Pantai Plentong Indramayu Butuh Perhatian Serius Pemerintah

Kondisi Pantai Plentong di Kabupaten Indramayu kian memprihatinkan.

Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu
Indonesia
Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu

Gubernur Anies Baswedan resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 selama 7 hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.

Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, secara menyeluruh keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro belum diputus.

[Hoaks atau Fakta]: Virus COVID-19 Menular Melalui Air
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Virus COVID-19 Menular Melalui Air

Dari penelusuran Fakta Mafindo, hoaks ini sudah berulang kali muncul tetapi dengan video yang berbeda.

Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN
Indonesia
Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN

Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.

Periksa Eksportir Benur, KPK Dalami Pertemuan Bahas Fee Edhy Prabowo
Indonesia
Periksa Eksportir Benur, KPK Dalami Pertemuan Bahas Fee Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diduga membahas nilai fee untuk eks Menteri KP Edhy Prabowo dan timnya.

Pemerintah Kembali Datangkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer
Indonesia
Pemerintah Kembali Datangkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Pemerintah kembali mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin pfizer dalam bentuk jadi, melalui Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (2/9).

Mabes Polri Ajukan Permintaan Proses Ekstradisi Jozeph Zhang
Indonesia
Mabes Polri Ajukan Permintaan Proses Ekstradisi Jozeph Zhang

"Hasil rapatnya adalah yang pertama mengirimkan permohohan ekstradisi atas nama JPZ," kata Ramadhan dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas
Indonesia
Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas

Keputusan pemerintah mengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dari tangan Yayasan Harapan Kita menuai apresiasi.

Gubernur NTT Minta Perbankan Serius Bangun Ekonomi Masyarakat
Indonesia
Gubernur NTT Minta Perbankan Serius Bangun Ekonomi Masyarakat

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta pelaku industri perbankan agar serius membangun perekonomian NTT, salah satunya dengan membantu mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).