Kasus Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sampaikan 5 Rekomendasi ke Jokowi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9/2022). ANTARA/Tri M Ameliya.

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Senin (12/9).

Laporan itu terkait pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) dan penghalangan penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus tewasnya Brigadir J.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk isu-isu kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM, ada kewajiban pihaknya menyerahkan laporan ke Presiden RI yang diwakili Menko Polhukam dan DPR RI.

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Pentingnya Penggunaan Lie Detector dalam Kasus Brigadir J

Menurut Taufan, laporan ini juga dibuat berdasarkan kerja sama dengan Komnas Perempuan.

"Dari seluruh penelusuran investigasi, pengumpulan fakta, data, meminta keterangan dari beberapa waktu terakhir kami berkesimpulan telah terjadi extra judicial killing yang dilakukan oleh Saudara FS terhadap almarhum Brigadir J," ujar dia.

Taufan menyebutkan telah terjadi penghalangan penyelidikan kasus sesuai koridor hukum yang berlaku. Karena adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik terkait penyidikan kasus tersebut.

"Telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice yang saat ini ditangani penyidik dan timsus Polri," ungkap Taufan.

Baca Juga:

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Kasus Brigadir J ke Jokowi dan DPR Pekan Depan

Komnas HAM pun menyampaikan lima rekomendasinya kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi.

Pertama, pemerintah diminta melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri, dengan memastikan tidak terjadi penyiksaan atau pelanggaran HAM.

Kedua, Presiden Jokowi diminta memerintahkan Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasa berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan atau pelanggaran HAM di internal Polri.

Ketiga melakukan pengawasan bersama dengan Komnas terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

Keempat, mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri.

Terakhir, kelima memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kkekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan-kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Forum G20 Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital
Indonesia
Forum G20 Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital

Kondisi ini tentu menjadikan tanggung jawab Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global dalam Presidensi G20 tahun ini menjadi jauh lebih kompleks.

G20 Siapkan Hukum Multilateral Baru Paksa Perusahaan Global Bayar Pajak
Indonesia
G20 Siapkan Hukum Multilateral Baru Paksa Perusahaan Global Bayar Pajak

Negosiasi selama bertahun-tahun mencapai puncaknya Oktober lalu ketika hampir 140 negara mencapai kesepakatan tentang tarif pajak minimum 15 persen pada perusahaan multinasional.

[HOAKS atau FAKTA]: Garam Beryodium Mengandung Serpihan Kaca
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Garam Beryodium Mengandung Serpihan Kaca

Tim BPOM Surabaya sudah memeriksa 6 jenis garam yang diduga mengandung serpihan kaca dan nyatanya aman untuk dikonsumsi.

Waspada, Penambahan Harian Kasus COVID-19 Melonjak Jadi 7 Ribu
Indonesia
Waspada, Penambahan Harian Kasus COVID-19 Melonjak Jadi 7 Ribu

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hari ini, Rabu (26/1), melaporkan kasus baru positif COVID-19 melonjak menjadi 7.010.

Heru Enggan Tanggapi Persoalan Banjir Jakarta
Indonesia
Heru Enggan Tanggapi Persoalan Banjir Jakarta

"Gubernurnya masih pak Anies Baswedan, jadi nanti saja Senin. Kita harus menghargai beliau yang masih menjadi gubernur sampai tanggal 16 Oktober," ucap Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Masuk Kabinet, Raja Juli Tegaskan Dirinya PSI sekaligus Muhammadiyah
Indonesia
Masuk Kabinet, Raja Juli Tegaskan Dirinya PSI sekaligus Muhammadiyah

Presiden Jokowi diagendakan akan menggelar pelantikan menteri dan wamen baru hasil reshuffle.

Sanksi WADA Dicabut, Merah Putih Bisa Kembali Berkibar
Indonesia
Sanksi WADA Dicabut, Merah Putih Bisa Kembali Berkibar

Badan Anti-Doping Dunia (WADA) akan segera mencabut sanksi Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) pada awal Februari mendatang.

Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat
Indonesia
Penggunaan Masker di Luar Ruang Bukan Hal Wajib, Perekonomian Diprediksi Menggeliat

Kebijakam pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka menuai harapan akan bertumbuhnya ekonomi.

19 Lokasi Salat Id Muhammadiyah di Jakarta pada Sabtu
Indonesia
19 Lokasi Salat Id Muhammadiyah di Jakarta pada Sabtu

Muhammadiyah telah menetapkan 10 Zulhijah 1443 Hijriah/2022 Masehi atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu (9/7) lusa.

Urai Kemacetan Menuju Puncak, Tol Jagorawi Berlakukan Contra Flow
Indonesia
Urai Kemacetan Menuju Puncak, Tol Jagorawi Berlakukan Contra Flow

Pemberlakuan contra flow dimulai 4 Mei 2022 pukul 06.30 WIB pada KM 44+500 hingga 46+500 khusus kendaraan yang akan menuju Simpang Ciawi/Sukabumi.