Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Panin Marlina Gunawan, Rabu (21/4).

Marlina akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/4).

Baca Juga:

KPK Sita Bukti Suap Pajak Usai Geledah Kantor Pusat Bank Panin

Selain Marlina, penyidik juga akan memeriksa Angin Prayitno Aji, bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Nama Angin tidak asing lantaran disebut-sebut merupakan tersangka dalam perkara ini. KPK diketahui sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dengan adanya penyidikan itu, KPK telah menetapkan tersangka. Adapun nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah.

Baca Juga:

KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

Diketahui, terdapat dua pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak.

Dua pejabat pajak itu adalah bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani. (Pon)

Baca Juga:

Firli Bantah KPK Gelar OTT di Tanjung Balai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme
Indonesia
48 Terduga Teroris Ditangkap, Densus 88 Temukan Kotak Amal Diduga Danai Terorisme

Dalam penggeledahan tersebut, ribuan kotak amal dengan bentuk celengan yang diduga digunakan sebagai pendanaan terorisme disita.

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

1.000 Orang Diduga Meninggal Saat Isoma, Pemprov DKI Lakukan Pengecekan
Indonesia
1.000 Orang Diduga Meninggal Saat Isoma, Pemprov DKI Lakukan Pengecekan

Politikus Gerindra DKI Jakarta ini mengaku, bila dirinya tidak mengetahui pasti angka warganya yang wafat saat isoman. Ia berharap warga yang meninggal dunia tidak mencapai seribu pasien.

Wisma Atlet Di-lockdown, Warga Jakarta Terpapar COVID-19 Dialihkan ke Rusun Nagrak
Indonesia
Wisma Atlet Di-lockdown, Warga Jakarta Terpapar COVID-19 Dialihkan ke Rusun Nagrak

RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta masih di-lockdown karena terdapat pasien yang terpapar Omicron di sana.

Mengenang Perjuangan Aktivis Munir, Mahasiswa UNS Nyalakan Ratusan Lilin
Indonesia
Mengenang Perjuangan Aktivis Munir, Mahasiswa UNS Nyalakan Ratusan Lilin

Aksi damai tersebut digelar dalam rangka untuk mengenang perjuangan aktivis HAM Munir.

Bangkitkan Ekonomi, Polda Jateng Dorong UMKM Manfaatkan Digital Marketing
Indonesia
Bangkitkan Ekonomi, Polda Jateng Dorong UMKM Manfaatkan Digital Marketing

Terobosan baru sangat diperlukan guna meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama di tengah kondisi masih pandemi.

Kemendikbudristek Renovasi Lantai Dua Gedung A, Anggarannya Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Kemendikbudristek Renovasi Lantai Dua Gedung A, Anggarannya Rp 6,5 Miliar

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 6,5 miliar.

PPKM Level 3 Nataru Batal, Warga Jangan Paksakan Berlibur
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Batal, Warga Jangan Paksakan Berlibur

Jangan menjustifikasi bahwa kekebalan sudah kuat dan tahan terhadap COVID-19 karena sudah divaksin.