Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan Logo Bank Panin. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap terhadap dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Salah satu yang akan didalami tim penyidik lembaga antirasuah adalah soal dugaan keterlibatan pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan.

"Tentunya kalau ada fakta-fakta baru itu, jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang sudah dikembangkan," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Rabu (22/9) malam.

Baca Juga

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno dan Dadan Ramdani, jaksa KPK menyebut keduanya menerima suap dari kuasa wajib pajak Bank Panin bernama Veronika Lindawati.

Veronika disebut jaksa sebagai orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan. Bank Panin menugaskan Veronika untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar.

Meski dalam dakwaan dijelaskan ada permintaan langsung dari Bank Panin untuk menurunkan nilai pajak, KPK belum bersikap soal apakah akan menjerat Mu'min Ali atau Bank Panin sebagai tersangka. Sebab, dakwaan yang dibacakan kemarin menitikberatkan terhadap penerima suap.

"Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan. Nanti, biar geser ke sini, bagaimana perkembangannya akan kita beritahukan lebih lanjut," kata Karyoto.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau sekitar Rp 42 miliar. Suap total Rp 57 miliar itu salah satunya dari kuasa wajib pajak Bank Panin Veronika Lindawati. Veronika disebut menyuap Angin Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar.

KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Dalam dakwaan disebutkan jika Veronika Lindawati merupakan orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan yang tak lain adalah pemilik bank tersebut. Veronika ditugaskan oleh Bank Panin untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin.

"Bahwa untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin, Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaan dari Mu'min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Pan Indonesia, Tbk," ujar jaksa dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

Besaran kekurangan kewajiban pajak Bank Panin setelah dicek oleh tim pemeriksa pajak yakni sebesar Rp 926.263.445.392. Atas besaran kekurangan kewajiban pajak tahun 2016 itu, Veronika menemui tim pemeriksa pajak pada 24 Juli 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan.

"Dalam pertemuan tersebut, Veronika Lindawati meminta agar kewajiban pajak Bank Panin di angka sekitar Rp 300 miliar serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar," kata jaksa.

Baca Juga

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Negosiasi berjalan lancar. Kemudian tim pemeriksa pajak berdasarkan persetujuan dari Angin dan Dadan kembali memeriksa kewajiban pajak Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar. Dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar.

"Setelah mendapat persetujuan dari para terdakwa, tim pemeriksa menindaklanjutinya dengan cara menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin, sehingga didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843," kata jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK

Pada saat bersamaan akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Masa Angkutan Natal, Jumlah Pengguna KRL Tembus 2 Juta
Indonesia
Masa Angkutan Natal, Jumlah Pengguna KRL Tembus 2 Juta

KRL Commuter Line Jabodetabek tetap beroprasi sesuai dengan jam operasi selama masa angkutan Natal dan tahun baru 2021.

Kekebalan Kelompok Terjadi di Triwulan 1 2022, Ekonomi Diyakini Pulih
Indonesia
Kekebalan Kelompok Terjadi di Triwulan 1 2022, Ekonomi Diyakini Pulih

Kebijakan reformasi akan mampu meningkatkan investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas atau decent jobs.

Sejumlah Persoalan Bakal Jadi PR Kapolri Baru
Indonesia
Sejumlah Persoalan Bakal Jadi PR Kapolri Baru

Bursa Kapolri makin sengit untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Idham Azis yang segera pensiun.

Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi
Indonesia
Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi

Program vaksinasi di Jawa Timur, digelar dengan mengutamakan wilayah Surabaya Raya: Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Mahasiswa ITS Bikin Asik Belajar Sejarah Lewat Permainan ARCADIA
Indonesia
Mahasiswa ITS Bikin Asik Belajar Sejarah Lewat Permainan ARCADIA

Permainan bertema Augmented Reality History Education Card Game (ARCADIA) merupakan permainan kartu yakni para siswa diminta menentukan tokoh sejarah terkait peristiwa sejarah yang ditampilkan.

Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS
Indonesia
Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS

"Di Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya, adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan sistem keamanan," ujar Trubus, Selasa (7/9).

Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek
Indonesia
Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek

Pemprov DKI Jakarta berharap tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota pasca libur panjang perayaan Tahun Imlek pada Jumat (12/2), Sabtu (13/2) dan Minggu (14/2) kemarin.

Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat
Indonesia
Basarnas Catat 84 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa di Sulawesi Barat

Basarnas melaporkan jumlah orang meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat mencapai 84 orang.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.015 jiwa.