Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan Logo Bank Panin. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap terhadap dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Salah satu yang akan didalami tim penyidik lembaga antirasuah adalah soal dugaan keterlibatan pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan.

"Tentunya kalau ada fakta-fakta baru itu, jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang sudah dikembangkan," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Rabu (22/9) malam.

Baca Juga

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno dan Dadan Ramdani, jaksa KPK menyebut keduanya menerima suap dari kuasa wajib pajak Bank Panin bernama Veronika Lindawati.

Veronika disebut jaksa sebagai orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan. Bank Panin menugaskan Veronika untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar.

Meski dalam dakwaan dijelaskan ada permintaan langsung dari Bank Panin untuk menurunkan nilai pajak, KPK belum bersikap soal apakah akan menjerat Mu'min Ali atau Bank Panin sebagai tersangka. Sebab, dakwaan yang dibacakan kemarin menitikberatkan terhadap penerima suap.

"Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan. Nanti, biar geser ke sini, bagaimana perkembangannya akan kita beritahukan lebih lanjut," kata Karyoto.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau sekitar Rp 42 miliar. Suap total Rp 57 miliar itu salah satunya dari kuasa wajib pajak Bank Panin Veronika Lindawati. Veronika disebut menyuap Angin Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar.

KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Dalam dakwaan disebutkan jika Veronika Lindawati merupakan orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan yang tak lain adalah pemilik bank tersebut. Veronika ditugaskan oleh Bank Panin untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin.

"Bahwa untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin, Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaan dari Mu'min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Pan Indonesia, Tbk," ujar jaksa dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

Besaran kekurangan kewajiban pajak Bank Panin setelah dicek oleh tim pemeriksa pajak yakni sebesar Rp 926.263.445.392. Atas besaran kekurangan kewajiban pajak tahun 2016 itu, Veronika menemui tim pemeriksa pajak pada 24 Juli 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan.

"Dalam pertemuan tersebut, Veronika Lindawati meminta agar kewajiban pajak Bank Panin di angka sekitar Rp 300 miliar serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar," kata jaksa.

Baca Juga

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Negosiasi berjalan lancar. Kemudian tim pemeriksa pajak berdasarkan persetujuan dari Angin dan Dadan kembali memeriksa kewajiban pajak Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar. Dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar.

"Setelah mendapat persetujuan dari para terdakwa, tim pemeriksa menindaklanjutinya dengan cara menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin, sehingga didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843," kata jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi

Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru ya tentunya pasti akan kita buka

KPK Dalami Aliran Suap Pejabat Pajak Lewat Lima Pegawai Bank Panin
Indonesia
KPK Dalami Aliran Suap Pejabat Pajak Lewat Lima Pegawai Bank Panin

Dalam kasus ini KPK baru menetapkan 6 orang tersangka

Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak
Indonesia
Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak

Permohonan kepastian hukum terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perpajakan tersebut diajukan pemohon kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat.

Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19
Indonesia
Menko Luhut Minta Masukan Guru Besar hingga BEM untuk Bantu Tangani COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang berbagai pihak untuk terus mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Ancam Cabut Pengakuan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Ancam Cabut Pengakuan Kemerdekaan Indonesia

Ukraina meminta dukungan Indonesia untuk menghadapi konflik yang tengah terjadi, bukan untuk mengancam menarik kemerdekaan Indonesia.

Gibran Bangun Tempat Parkir Rp 12,7 Miliar
Indonesia
Gibran Bangun Tempat Parkir Rp 12,7 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah membangun gedung parkir yang diklaim mampu menampung sekitar 700 kendaraan.

Luhut: Saya Ulangi, Tidak Boleh Ada Rakyat Sampai Kelaparan
Indonesia
Luhut: Saya Ulangi, Tidak Boleh Ada Rakyat Sampai Kelaparan

TNI-Polri bergerak sampai ke kantong-kantong kemiskinan

Jokowi Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024
Indonesia
Jokowi Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

Pemerintah menegaskan Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sekaligus menyatakan bahwa tidak upaya dalam penundaan pemilu.

Kebakaran Gedung Cyber Akibat Korsleting Listrik
Indonesia
Kebakaran Gedung Cyber Akibat Korsleting Listrik

"(kebakaran) Di lantai 2 ruang server. Diduga arus pendek ya," jelas Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Herbert P. L. Gaol kepada wartawan di lokasi, Kamis (2/12).

PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api
Indonesia
PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api

Pemerintah mewanti-wanti lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022.