Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan Petugas kepolisian menilang sejumlah mobil yang melanggar aturan ganjil genap di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (28/10/2021).Dok. TMC Polda Metro

MerahPutih.com - Penyebaran kasus COVID-19 vairan Omicron yang semakin meningkat membuat Gubernur DKI Jakarta diminta untuk meniadakan sementara pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap. Hal itu guna mengurangi pergerakan dengan transportasi massal.

Kasus varian Omicron di Jakarta sendiri sudah mencapai 825 kasus. 243 orang diantaranya berasal dari transmisi lokal per 17 Januari 2022.

"Untuk menghadapi penyebaran COVID-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di DKI Jakarta, kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mulai meniadakan ganjil-genap sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/1).

Baca Juga

PPKM Level 3 Batal, Polisi Tetap Siapkan Rencana Ganjil Genap di Jalan Tol

Sementara, keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit rujukan COVID-19 mencapai 20 persen imbas kenaikan kasus virus corona, dan ICU sebesar lima persen.

Pemerintah daerah juga perlu memperketat kembali protokol kesehatan di fasilitas umum dan tempat keramaian. Pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum massal juga harus segera diterapkan untuk menghindari transmisi lokal.

Sementara, penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada sejumlah sekolah harus diwaspadai. Sebab, telah ada 39 sekolah di Jakarta yang ditutup usai ditemukan penularan virus corona.

"Total ada 67 kasus COVID-19 pada guru dan siswa. Sehingga, perlu dievaluasi secara menyeluruh penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Jakarta pun harus diminta membatasi karyawan yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan kembali menerapkan work from home (WFH) bagi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah," ucapnya.

Baca Juga:

Kemenag Hentikan Sementara Pengiriman Jamaah Umrah

Meski demikian, Mujiyono mengaku setuju dengan perpanjangan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di DKI Jakarta, salah satu pertimbangannya, perputaran ekonomi masyarakat harus tetap dijaga.

Namun, pihaknya mengingatkan kembali agar penerapan protokol kesehatan harus terus diperketat.

Dari hasil pemodelan Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), terungkap bahwa infeksi COVID-19 varian Omicron akan menjangkit lebih dari separuh populasi penduduk di benua Eropa pada kurun waktu enam hingga delapan pekan ke depan.

Varian Omicron disebut menyebar lebih cepat dan luas daripada varian-varian COVID-19 sebelumnya. Di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan memperkirakan puncak infeksi varian ini akan terjadi pada beberapa waktu ke depan, dengan prediksi antara 35-65 hari akan terjadi kenaikan cukup cepat dan tinggi.

Baca Juga:

Mungkinkah Terpapar Varian Omicron dan Delta Bersamaan?

Diketahui, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2022 yang salah satu isinya memperpanjang PPKM Level 2 di Jakarta mulai berlaku 18-24 Januari 2022.

"Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat," tulis instruksi tersebut. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Berharap Putusan MA Jadi Rujukan Proses Hukum di PTUN
Indonesia
AHY Berharap Putusan MA Jadi Rujukan Proses Hukum di PTUN

AHY mengajak para kader Partai Demokrat untuk mengawal proses hukum di PTUN Jakarta.

Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Jakbar dan Jakut
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Jakbar dan Jakut

Kegiatan operasi pasar ini bekerja sama dengan PT Sinar Mas dan Kementerian Perdagangan

Histeris Warga dan Bangganya Pengiring Satu Aspal dengan Pembalap MotoGP di Jalanan Jakarta
Indonesia
Histeris Warga dan Bangganya Pengiring Satu Aspal dengan Pembalap MotoGP di Jalanan Jakarta

Sambutan luar biasa diberikan masyarakat yang sengaja datang dan melihat para pembalap MotoGP berparade sebelum balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sukseskan MotoGP Mandalika, Kominfo Sediakan 5G Experience hingga Spektrum Frekuensi
Indonesia
Sukseskan MotoGP Mandalika, Kominfo Sediakan 5G Experience hingga Spektrum Frekuensi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan bahwa pihaknya telah menambah dukungan berupa jaringan tulang punggung atau backbone, 5G experience hingga spektrum frekuensi.

Bekas Wakil Ketua KPK Mengulas Kasus Surat Gubernur Sumbar
Indonesia
Bekas Wakil Ketua KPK Mengulas Kasus Surat Gubernur Sumbar

Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang masih menyelidiki kasus surat permintaan sponsor dengan bermodalkan surat bertandatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun
Indonesia
Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun

Jawa Barat disebut menjadi destinasi favorit para investor. Realisasi investasi penanaman modal asaing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jabar pada semester I/2021 telah mencapai Rp 72,46 trilliun.

Pemprov DKI akan Pindahkan Rel Trem Peninggalan Belanda di Proyek MRT
Indonesia
Pemprov DKI akan Pindahkan Rel Trem Peninggalan Belanda di Proyek MRT

"Memang dulu itu kan pada zaman Belanda itu memang ada rel trem ya. Tentu itu kan nanti akan dipindahkan," kata Riza di Jakarta, Senin (27/12).

MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan
Indonesia
MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Jika kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta
Indonesia
Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta

Polda Metro Jaya mengklaim jumlah persentase warga DKI Jakarta yang telah menerima vaksin dosis pertama dalam gerakan Vaksinasi Merdeka mencapai 99 persen.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta
Indonesia
Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika tidak, nantinya pelanggar karantina dapat terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.