Kasus Nurhadi Family Corruption, KPK Diminta Usut Dugaan TPPU Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai kasus suap mafia peradilan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi merupakan kejahatan korupsi keluarga atau family corruption.

Pria yang karib disapa BW ini meminta KPK mengembangkan kasus Nurhadi hingga ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, KPK bisa mengusut kasus dugaan pencucian uang melalui istri Nurhadi, Tin Zuraida.

Baca Juga

KPK Duga Ada Rekayasa Aset Sawit Milik Nurhadi

"Kalau ingin didorong kasus ini di pencucian uang maka Tin Zuraida menjadi pintu masuk yang lain karena di situ itu masuknya," kata BW dalam diskusi daring yang digelar ICW, Jumat (5/6).

BW menjelaskan kasus Nurhadi masuk kategori family corruption lantaran istri, anak dan menantunya diduga terlibat. Ketiganya dinilai memiliki peran penting dalam pusaran kasus yang menjerat Nurhadi.

"Ternyata korupsi itu family corrupt, tidak hanya dilakukan laki-laki tapi juga perempuan dan anak, menantu. Ini kejahatan yang sangat sempurna, kriminalitas itu dilakukan bersama-sama keluarga. Yang terima ceknya kan menantunya," ujar BW.

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (tengah) dan Riesky Herbiyono (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam setelah buron sejak hampir empat bulan lalu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (tengah) dan Riesky Herbiyono (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam setelah buron sejak hampir empat bulan lalu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Terkait dugaan pencucian uang, menurut BW, salah satu yang menjadi messenger dan managing seluruh kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Nurhadi adalah Tin Zuraida.

"Dari mana indikasi itu? Saya punya catatan, misalnya saja mulai tahun 2004-2009, profil keuangan Ibu Tin Zuraida ini tidak sesuai dengan profil penghasilannya, ada keluar-masuk uang di 2004-2009 paling tidak Rp1 miliar per bulan," ungkapnya.

"Bahkan ada transaksi itu di tahun 2010-2011 itu meningkat lagi. Satu yang menarik, sampai ada sopirnya itu menyerahkan uang pada tahun 2010-2011 sebanyak Rp 3 miliar ke rekening Ibu Tin Zuraida," kata BW menambahkan.

Untuk diketahui, tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan.

Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi itu masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Tim juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Baca Juga

KPK Didesak Sita Aset Nurhadi

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa (2/6) kemarin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bajo Dapat Dukungan dari Ormas Solo Madani, Gibran Janjikan Kebijakan Berpihak pada Buruh
Indonesia
Bajo Dapat Dukungan dari Ormas Solo Madani, Gibran Janjikan Kebijakan Berpihak pada Buruh

"Kami bersyukur dan bangga mendapat dukungan dari Solo Madani yang memiliki banyak tokoh di Kota Bengawan," ujar Bagyo

Sosok Pramono Edhie di Mata SBY
Indonesia
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Pramono merupakan sosok prajurit TNI yang setia

Sudah Dengar Pendapat NU dan Muhammadiyah, Jokowi Tolak Pilkada Ditunda
Indonesia
Sudah Dengar Pendapat NU dan Muhammadiyah, Jokowi Tolak Pilkada Ditunda

Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan.

Ini Motif Petugas Rapid Test Bandara Lakukan Pelecehan dan Pemerasan
Indonesia
Ini Motif Petugas Rapid Test Bandara Lakukan Pelecehan dan Pemerasan

Seorang perempuan berinisial LHI melalui akun twitter @listongs mengaku, diduga menjadi korban penipuan dan pelecehan oleh oknum dokter atau petugas medis ketika menjalani rapid test, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya
Indonesia
Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya

BPRD memiliki kesulitan dalam melakukan penertiban

[HOAKS atau FAKTA] Kumpul Bareng Pria Bersorban, Anies Disebut Makan Bareng Kumpulan Orang Jawa
Indonesia
PDIP: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Diintervensi Kekuatan Politik
Indonesia
PDIP: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Diintervensi Kekuatan Politik

Hasto menyambut baik dilantiknya anggota Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

 MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja
Indonesia
MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Makam Teroris Imam Samudera Dipindah Terkena Proyek Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makam Teroris Imam Samudera Dipindah Terkena Proyek Jalan

Beredar sebuah video oleh akun Youtube Lida Channel dengan keterangan bahwa adanya pemindahan kubur Imam Samudera dikarenakan proyek melebarkan jalan