MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3).
Indar diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.
Baca Juga
"Indar (Wiraswasta) dikonfirmasi diantaranya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada pihak Pokja di Dinas PUTR Pemprov Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).
Tim penyidik sedianya memeriksa tiga saksi lainnya, yakni dua orang pihak swasta Fery Tanriady dan John Theodore serta Kabag ULP Pemkab Bulukumba, Rudy Ramlan. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan penyidik.
Fery mengkonfirmasi melalui surat tertulis untuk dilakukan penjadwalan ulang. Sementara John dan Rudy tidak memberikan konfirmasi apapun ke pihak lembaga antirasuah.
"KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana surat panggilan tim penyidik KPK yang akan segera dikirimkan," tegas Ali.
Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.
Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung.
Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)
Baca Juga
