Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3).

Indar diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Baca Juga

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

"Indar (Wiraswasta) dikonfirmasi diantaranya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada pihak Pokja di Dinas PUTR Pemprov Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Tim penyidik sedianya memeriksa tiga saksi lainnya, yakni dua orang pihak swasta Fery Tanriady dan John Theodore serta Kabag ULP Pemkab Bulukumba, Rudy Ramlan. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan penyidik.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Fery mengkonfirmasi melalui surat tertulis untuk dilakukan penjadwalan ulang. Sementara John dan Rudy tidak memberikan konfirmasi apapun ke pihak lembaga antirasuah.

"KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana surat panggilan tim penyidik KPK yang akan segera dikirimkan," tegas Ali.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung.

Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga

KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun
Indonesia
Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun

Indeks Penjualan Riil (IPR) April 2022 sebesar 219,3 atau tumbuh 6,8 persen (mtm) yang lebih tinggi dibanding peningkatan 2,6 persen (mtm) pada bulan sebelumnya.

10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK
Indonesia
10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK

Jokowi harus konsisten denngan pernyataannya

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN
Indonesia
Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran, bukan pelaksana litbangjirap

KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa

Ali masih merahasiakan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut

Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan
Indonesia
Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengindikasikan mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Bripda Polisi yang Ditembak di Sukoharjo, Ternyata Pelaku Pemerasan
Indonesia
Bripda Polisi yang Ditembak di Sukoharjo, Ternyata Pelaku Pemerasan

Status Bripda PSS sebagai polisi baru diketahui setelah mendapat perawat luka tembak di rumah sakit.

Polisi Amankan 725 Anggota GMBI
Indonesia
Polisi Amankan 725 Anggota GMBI

725 anggota GMBI diamankan pihak kepolisian dan digiring ke halaman Polda Jawa Barat. Ratusan orang itu diduga melakukan perusakan fasilitas Polda Jabar.

Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2
Indonesia
Puan Minta Pemerintah Tambah Kriteria Program KIP Kuliah Sampai Jenjang S2

emerintah diminta untuk menambah kriteria Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sampai jenjang pasca sarjana (S2). Sejauh ini KIP hanya sampai kuliah sarjana (S1).

Kemenparekraf Diminta Segera Cairkan Bansos untuk Pelaku Pariwisata
Indonesia
Kemenparekraf Diminta Segera Cairkan Bansos untuk Pelaku Pariwisata

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera mencairkan bantuan sosial untuk pelaku parekraf.

Ganjar Marah Temukan Tembok Palsu di SMAN Tawangmangu
Indonesia
Ganjar Marah Temukan Tembok Palsu di SMAN Tawangmangu

Setelah tembok dicek, kata dia, rupanya adalah tembok palsu yang dibuat dari hardboard. Ia langsung memanggil mandor proyek SMAN Tawangmangu.