Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3).

Indar diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Baca Juga

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

"Indar (Wiraswasta) dikonfirmasi diantaranya terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang kepada pihak Pokja di Dinas PUTR Pemprov Sulsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Tim penyidik sedianya memeriksa tiga saksi lainnya, yakni dua orang pihak swasta Fery Tanriady dan John Theodore serta Kabag ULP Pemkab Bulukumba, Rudy Ramlan. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan penyidik.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Fery mengkonfirmasi melalui surat tertulis untuk dilakukan penjadwalan ulang. Sementara John dan Rudy tidak memberikan konfirmasi apapun ke pihak lembaga antirasuah.

"KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana surat panggilan tim penyidik KPK yang akan segera dikirimkan," tegas Ali.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka. Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung.

Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga

KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Tegaskan Komitmen KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Tegaskan Komitmen KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara korupsi yang menjerat PT Nindya Karya.

PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19
Indonesia
PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19

“Jadi kalau sakit katakan sakit, begitu juga kena COVID, gak usah malu, apalagi sampai lewat pintu belakang segala,” jelas dia.

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Surabaya Luncurkan Aplikasi Pencari Kerja
Indonesia
Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Surabaya Luncurkan Aplikasi Pencari Kerja

"Intinya aplikasi ini untuk mempermudah, lebih terbuka pencari kerja di Surabaya dari keahlian secara formal maupun informal,"

Ketum Projamin Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Hinaan ke Natalius Pigai
Indonesia
Ketum Projamin Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Hinaan ke Natalius Pigai

Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) Ambroncius Nababan, dilaporkan ke Polda Papua Barat, terkait dengan tindakan dugaan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Sepekan Tes Acak Calon Penumpang KRL, 33 Orang Reaktif COVID-19
Indonesia
Sepekan Tes Acak Calon Penumpang KRL, 33 Orang Reaktif COVID-19

Calon pengguna yang bersedia mengikuti tes acak antigen ini berbaris rapih

Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan
Indonesia
Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan

Pelaku industri tabung gas oksigen kebanjiran pesanan di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir

Tenaga Kesehatan yang Sudah Divaksinasi COVID-19 Lebih dari 100 Ribu
Indonesia
Tenaga Kesehatan yang Sudah Divaksinasi COVID-19 Lebih dari 100 Ribu

Jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 tersebut didapat dari pelaksanaan vaksinasi dari 14 hingga 21 Januari 2021

Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Begini Respons Mabes Polri
Indonesia
Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Begini Respons Mabes Polri

Mabes Polri merespons pernyataan anggota DPR Fadli Zon yang menyarankan agar Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan.

Pemerintah Perpanjang Berbagai Program Potongan dan Pembebasan Pajak
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Berbagai Program Potongan dan Pembebasan Pajak

"Sekali lagi fokus kita APBN hari ini adalah memulihkan ekonomi dan menangani COVID. Jadi beberapa insentif yang memang perlu diperpanjang dan kita lihat perlu akan kita perpanjang,” jelas Sri Mulyani.

KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi Nindya Karya

Nindya Karya dan PT Tuah Sejati telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 sejak April 2018 lalu.