Kasus Narkoba Eks Kapolsek Astana Anyar, Seluruh Polisi di Indonesia Dites Urine Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat tiba di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Jumat (19/2/2021). (ANTARA/Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi kepada Kapolda di seluruh Indonesia. Para Kapolda diminta untuk melaksanakan tes urine kepada seluruh jajaran dibawahnya.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor ST/331/II/HUK.7.1./2021 tanggal (19/2) yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Baca Juga

Terlibat Narkoba, Bekas Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Punya Harta Rp110 Juta

"Segera melaksanakan kegiatan tes urine kepada seluruh anggota Polri di setiap Satker/Satwil jajaran guna mencegah dan mengetahui terjadinya penyalahgunaan narkoba serta melaporkan pelaksanaannya," bunyi surat telegram tersebut.

Telegram ini buntut dari operasi tes urine dampak dari terungkapnya Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi yang diduga mengonsumsi narkoba.

Kompol Yuni dan 11 oknum polisi lainnya, dalam telegram itu dinilai telah menurunkan citra dan wibawa Polri di mata masyarakat.

Kompol Yuni Purwanti (kedua kiri) ketika menjadi Kasatnarkoba Polresta Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah
Kompol Yuni Purwanti (kedua kiri) ketika menjadi Kasatnarkoba Polresta Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah

Deteksi dini penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pemetaan ke anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba.

Lalu, para Kapolda juga diminta untuk memperkuat arahannya ketika Apel Kesatuan tentang dampak bahaya laten dari penggunaan barang haram tersebut.

Memberikan pembinaan dan pengawasan ketat secara berjenjang terhadap anggota yang terindikasi penyalahgunaan narkoba dengan cara rehabilitasi dengan kordinasi fungsi terkait.

Memperkuat dan memperketat kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri sebagai upaya untuk terus menjaga komitmen dan integritas anggota.

Melaksanakan razia di tempat tertentu yang diprediksi sebagai tempat penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri. Perkuat aspek pengawasan internal dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung maupun rekan kerja.

Ini dalam upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba berupa kepedulian terhadap anggota yang mulai berperilaku negati.

Seperti malas Apel, kinerja menurun, tidak memperhatikan penampilan perorangan, menutup diri terhadap lingkungan, emosional dan terjadi konflik rumah tangga.

Meningkatkan kordinasi antara fungsi reserse narkoba, BNN, BNNK, POM TNI dalam hal pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI-Polri.

Memberikan reward terhadap anggota yang berhasil mengungkap jaringan narkoba yang melibatkan anggota/PNS Polri dan hukuman terhadap anggota yang menyimpan, mengedarkan, mengonsumsi, narkoba dan terlibat jaringan organisasi narkoba.

Termasuk memfasilitasi atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam membekingi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kapolri tidak akan memberikan toleransi kepada personel yang melakukan penyalahgunaan narkoba atau terlibat langsung dalam peredaran barang haram tersebut.

Tindakan tegas itu nantinya diberikan berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah itu, melaksanakan percepatan untuk segera menerbitkan keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap personel yang sudah diputus berupa rekomendasi PTDH pada sidang KEPP terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (Knu)

Baca Juga

Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah

Hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.

Polisi Pastikan Tidak Ada Pemudik Melintas Kawasan Puncak
Indonesia
Polisi Pastikan Tidak Ada Pemudik Melintas Kawasan Puncak

Polda Jawa Barat melakukan penyekatan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dalam larangan mudik 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Salip Jakarta, Jawa Timur Hari Ini Puncaki Sebaran Kasus Terkonfirmasi COVID-19
Indonesia
Salip Jakarta, Jawa Timur Hari Ini Puncaki Sebaran Kasus Terkonfirmasi COVID-19

Selain kasus positif, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 1.489 orang

Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye
Indonesia
Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye

Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan, seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020.

Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman
Indonesia
Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman

Kejaksaan Agung sangat berhati-hati memahami petunjuk yang diberikan Mabes Polri

Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye
Indonesia
Diklaim Kurangi COVID-19, Jalan dan Sepeda Santai Diizinkan Saat Kampanye

Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pilkada setempat pada 9 Desember 2020, harus mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat kampanye.

Legislator Minta Anies Tinjau Ulang Kebijakan Gage untuk Motor
Indonesia
Legislator Minta Anies Tinjau Ulang Kebijakan Gage untuk Motor

"Kalau motor kena ganjil genap, motornya menjadi tidak maksimal digunakan untuk bekerja. Bagaimana mereka bisa membayar kredit motornya?," tegasnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Negara Tiongkok Jadi Brimob
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Negara Tiongkok Jadi Brimob

“Ini penampakan beberapa ORANG TIONGKOK berseragam BRIMOB/POLISI”.

26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas
Indonesia
26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas

"Di Rutan khusus Teroris di Cikeas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan
Indonesia
DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan

DPR memahami posisi KPK sebagai lembaga yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas