Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali Perawatan pasien COVID-19. (Foto:Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah menyoroti peningkatan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali. Masalah tersebut harus mendapatkan penanganan serius dengan penerapan PPKM serta pemberlakukan protokol kesehatan ketat harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di luar Jawa-Bali.

"Ada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona. Sehingga total ada 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4. Pemerintah harus memberikan fokus penanganan lebih terhadap daerah-daerah tersebut, terutama setelah kasus COVID di Jawa-Bali sudah mengalami penurunan," kata Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti di Jakarta, Selasa (3/8)

Baca Juga:

18 Ribu Kuota Bansos PPKM Kota Bandung Belum Tersalurkan

Provinsi di luar Jawa-Bali yang disebut mengalami kenaikan kasus cukup signifikan di antaranya Sulawesi Tengah, Riau, Sumut, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Untuk level kota/kabupaten, kenaikan terjadi di Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Kota Banjarbaru, Kota Tarakan, Jayapura, Sikka, Berau, dan Belitung.

“Oksigen dan obat-obatan di daerah ini harus dipastikan tersedia agar perawatan terhadap pasien COVID terjamin. Jangan sampai terjadi lagi kelangkaan obat-obatan, kapasitas tempat tidur di rumah sakit, dan berbagai sarana di fasilitas kesehatan. Kepala daerah harus cermat dan tanggap,” tegas LaNyalla.

Tidak itu saja, LaNyalla juga mengimbau daerah-daerah tersebut meniru kebijakan yang diterapkan di Jawa-Bali. Terutama, kebijakan fasilitas kesehatan di Jawa-Bali.

Ia mengapresiasi terjadinya penurunan kasus COVID di NTT, Lampung, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. LaNyalla berharap kemajuan tersebut bisa diikuti di daerah lain.

Oksigen medis. (Foto: Antara)
Oksigen medis. (Foto: Antara)

"Sambil kita semua terus mewaspadai perkembangan virus Corona varian Delta yang memiliki transmisi penularan yang lebih cepat, terutama karena varian ini cepat sekali membuat penurunan saturasi oksigen," ucapnya.

LaNyalla mendukung rekomendasi pemerintah yang menyarankan agar pasien COVID berisiko tinggi dirawat di fasilitas isolasi terpusat, khususnya bagi yang tinggal serumah dengan ibu hamil atau orangtua yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).

"Karena banyak dilaporkan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia akibat mengalami perburukan saturasi oksigen. Isolasi terpusat bisa menurunkan risiko kematian, dan pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi serta sarana yang memadai," tutup LaNyalla. (Pon)

Baca Juga:

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah
Indonesia
Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Masyarakat umum dilarang ambil jatah.

Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok
Indonesia
Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok

PHRI menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendadak tersebut. Padahal, pelaku usaha sudah berharap banyak meningkatkan okupansi saat libur akhir tahun.

Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin
Indonesia
Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin

Biarlah rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang berotak sungsang

PSBB Sudah Bisa Diperlonggar
Indonesia
PSBB Sudah Bisa Diperlonggar

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan

Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402
Indonesia
Muhammadiyah Ajak Umat Muslim Salat Gaib untuk Prajurit KRI Nanggala 402

PP Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk menggelar salat gaib untuk prajurit TNI yang ada di dalam KRI Nanggala 402.

Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan
Indonesia
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan

Posko Penyekatan Suramadu menuai penolakan dari warga Madura yang merasa didiskriminasi dengan adanya penyekatan tersebut.

Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi
Indonesia
Hindari "Main Mata", Tilang di Jalanan Jakarta Bertahap Dikurangi

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya secara bertahap akan menghapus tilang di lapangan.

75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah
Indonesia
75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah

51 orang dinilai merah dari hasil rapat pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumhan. Sedangkan, 24 bisa lolos setelah dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi PNS.

Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Dua PP yang sudah diterbitkan yakni, pemberlakuan perpajakan untuk mendorong kemudahan berusaha yakni PP Nomor 9 Tahun 2021 dan ada PP terkait pemberlakuan perpajakan transaksi LPI, PP Nomor 49 tahun 2021.