Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Pengurusan Izin Tambang di Kalsel Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua karyawan swasta bernama Budi Harto dan Idham Chalid, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami proses pengurusan dan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca Juga

Alasan Mardani Maming Tolak Penuhi Panggilan KPK

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengurusan dan pengalihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/7).

Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait IUP di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK dikabarkan telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

Status tersangka itu sejalan dengan pencegahan Maming bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dalam kasus ini. Di mana, KPK masih mengumpulkan alat bukti melalui keterangan para saksi.

Mardani Maming yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode sejak tahun 2010-2018.

Baca Juga

Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Aktivitas Keuangan PT PCN

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani Maming juga disebut menerima uang Rp 89 miliar dalam persidangan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalsel.

Dugaan itu dibeberkan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Christian Soetio.

Christian mengaku mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

PT PAR dan TSP bekerja sama dengan PT PCN dalam pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU). Mardani H Maming disebut sebagai pemilik saham PAR dan TSP.

Uang Rp 89 miliar itu disebut sebagai jumlah yang dikutip berdasarkan laporan keuangan PT PCN. Transfer dana tersebut berlangsung sejak 2014 hingga 2020. (Pon)

Baca Juga

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Maming, setelah Istrinya Kemarin Mangkir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau
Indonesia
Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau

Kontrak Susi Air dengan Pemkab Malinau terkait penggunaan hanggar itu berakhir per 31 Desember 2021. Susi Air membayar sekitar Rp 33 juta per bulan untuk sewa hanggar.

Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan
Indonesia
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan

FPD menegaskan, perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan sampai 29 Juli 2022
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan sampai 29 Juli 2022

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama Jokowi lawatan ke luar negeri.

Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022
Indonesia
Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022

Sejumlah aliansi buruh berencana akan berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada Rabu (20/7) besok.

Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas
Indonesia
Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas

Komisi III DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 10 Februari lalu.

KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila
Indonesia
KPK Periksa Eks Walkot Bandar Lampung Diduga Titipkan Calon Mahasiswa Masuk Unila

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wali Kota Bandar Lampung periode 2010-2015 dan 2016-2021 Herman HN dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila).

Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO
Indonesia
Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, Airlangga Perbolehkan Ekspor CPO dan RPO

Pelarangan ekspor sementara hanya berlaku pada minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)

21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU
Indonesia
21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU

"Jumlah parpol (partai politik) yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 21 parpol,” kata anggota KPU, Idham Holik

Pengacara dan Sopir Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Pengacara dan Sopir Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin mangkir atau tidak menghadiri panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/11).

Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Beberapa Kota Besar Indonesia
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Beberapa Kota Besar Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan turun di beberapa kota besar di Indonesia pada Rabu (23/3).