Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Aktivitas Keuangan PT PCN Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas keuangan PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Hal itu dikonfirmasi tim penyidik lewat mantan Manajer Keuangan PT PCN Novita Tanudjaja pada Selasa (12/7).

Aktivitas keuangan dari perusahaan pertambangan batubara itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan tersangka Mardani H Maming.

"Tim penyidik mengonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan aktivitas dan proses keuangan di PT PCN," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/7).

Baca Juga:

KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Maming

KPK sebelumnya membenarkan telah menetapkan Maming sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada Maming pada Rabu, 22 Juni 2022. Kasus itu diduga melibatkan Mardani Maming saat menjabat sebagai bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Untuk diketahui, Maming pernah disebut menerima uang Rp 89 miliar dalam persidangan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca Juga:

4 Saksi Kasus Mardani Maming Kompak Tidak Datang, KPK Imbau Kooperatif

Dugaan itu dibeberkan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio bernama Christian Soetio.

Christian mengaku mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).

PT PAR dan TSP bekerja sama dengan PT PCN dalam pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU). Mardani H Maming disebut sebagai pemilik saham PAR dan TSP.

Uang Rp 89 miliar itu disebut sebagai jumlah yang dikutip berdasarkan laporan keuangan PT PCN. Transfer dana tersebut berlangsung sejak 2014 hingga 2020. (Pon)

Baca Juga:

Mantan Pimpinan KPK dan Wamenkumham Jadi Kuasa Hukum Maming

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba
Indonesia
Anggota DPR Desak KY Periksa Putusan Bebas Bandar Narkoba

Anggota DPR Agustiar Sabran meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), agar menyelidiki putusan bebas terhadap Saleh yang bermukim di kawasan Jalan Rindang Banua atau Komplek Puntun itu.

PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara
Indonesia
PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara

IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan dan NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.

Jenderal Andika Tak Akan Sampaikan Hal-Hal Strategis Secara Terbuka
Indonesia
Jenderal Andika Tak Akan Sampaikan Hal-Hal Strategis Secara Terbuka

Kegiatan ini akan dilakukan oleh pimpinan Komisi dan kepala kelompok fraksi

Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN
Indonesia
Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN

“Dalam proses pembentukan regulasi turunan UU IKN, DPR RI mengingatkan agar prosesnya melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (4/2).

Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia
Indonesia
Komisi III DPR: Lebih Bijak Luhut Cabut Laporan Terhadap Haris-Fatia

“Tentunya akan lebih bijak apabila pelapor kasus ini yakni Luhut Binsar Panjaitan bersedia mencabut laporannya dan menggunakan sarana media lain untuk membela dirinya atau menyampaikan penjelasannya,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (21/3).

Nama Klub Dewa United FC Resmi Disahkan
Indonesia
Nama Klub Dewa United FC Resmi Disahkan

PSSI telah merampungkan Kongres Biasa 2022 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (30/5) sore WIB.

Asa Pedagang di Rest Area Bisa Dapat Untung di Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Asa Pedagang di Rest Area Bisa Dapat Untung di Mudik Lebaran 2022

"Pas pandemi cuma bisa bayar sewa warung saja, sekarang ya Alhamdulillah sudah ada rezeki keuntungan yang didapat," kata Ai seorang pedagang di rest area.

PBB Sebut Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal
Dunia
PBB Sebut Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memirulih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum.

KPK Akan Dalami Keterangan Anies Baswedan Terkait Formula E
Indonesia
KPK Akan Dalami Keterangan Anies Baswedan Terkait Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (7/9). Keterangan Anies penting untuk melengkapi proses penyelidikan dugaan korupsi pada ajang balap mobil Formula E.

Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster
Indonesia
Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 termasuk untuk dosis ketiga atau booster.