Kasus Korupsi Wahyu Setiawan Harus Diungkap agar Tak Lahir Pemimpin Palsu Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

MerahPutih.com - Anggota DPR Fadli Zon menilai, kasus dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai bentuk kejahatan yang harus diungkap.

Sebab, bukan tidak mungkin ada kasus-kasus kejahatan demokrasi yang selama ini belum tersentuh penegak hukum.

Baca Juga:

Kasus OTT Wahyu Setiawan, Bakal Ada Anggota KPU yang 'Diangkut'?

"Kasus Wahyu Setiawan bisa jadi puncak gunung es saja," kata Fadli dalam keterangan yang dikutip di akun Twitter-nya, Sabtu (11/1).

Politikus Gerindra ini melanjutkan, dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU adalah bentuk pelanggaran terhadap demokrasi.

"Kejahatan demokrasi yang mempermainkan suara rakyat adalah kejahatan luar biasa," ungkap Ketua Bidang Kerjasama Antar Parlemen DPR ini.

Fadli berharap agar aktor intelektual dalam perkara ini diungkap. Tujuannya agar pemimpin yang lahir dari proses korupsi tak lagi ada.

"Mudah-mudahan bisa terkuak segera sehingga tak lahir pemimpin palsu yang memimpin Indonesia dengan kepalsuan juga," jelas Fadli.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Seperti diketahui, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam OTT pada Rabu (8/1) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.

Penetapan Wahyu sebagai tersangka ini menjadi kontradiktif dengan sikapnya beberapa waktu lalu dalam menanggapi wacana mantan narapidana korupsi ikut pilkada.

Dari tujuh Komisioner KPU, Wahyu menjadi komisioner yang paling vokal menyuarakan larangan eks koruptor ikut Pilkada 2020 dan bersikukuh memuat larangan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU).

Baca Juga:

KPU Bakal Susun Dokumen Kronologis Perkara PAW yang Seret Wahyu Setiawan

Beberapa waktu lalu, Wahyu menegaskan pihaknya bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah.

KPU tetap ingin memuat larangan tersebut dalam rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Wahyu mengatakan, larangan eks koruptor mencalonkan diri dibuat karena pihaknya ingin pilkada menghasilkan kepala-kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Sebab, tanpa adanya larangan itu, KPU menilai masyarakat belum mampu memilih calon pemimpin yang terbaik.(Knu)

Baca Juga:

I Dewa Kade Gantikan Wahyu Setiawan yang Mundur Pasca Ditangkap KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer
Indonesia
Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer

Influencer yang tidak memiliki kapasitas cukup mengkampanyekan kebijakan publik pemerintah, bikin informasi yang disampaikan menjadi menyesatkan

Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim
Indonesia
Kasat Sabhara yang Bersitegang dengan Kapolres Blitar Ditarik ke Polda Jatim

Kini, kasus itu tengah diusut oleh Bidang Propam Polda Jatim

Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh
Indonesia
Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

Mahfud kaget dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat. Dia meyakinkan publik bahwa tak pernah membicarakan kudeta PD dengan Moeldoko, apalagi merestuinya.

Kusut Kasus Penyiram Novel Baswedan
Indonesia
Kusut Kasus Penyiram Novel Baswedan

Kasus penyiraman Novel diusut dalam tiga tahun dengan melibatkan tim khusus bentukan Kapolri. Tetapi, Novel yang menjadi korban dibuat kecewa dengan proses ini.

Alasan Sulit Punya Keturunan, Ibu dan Anak Terlibat Kasus Penculikan Balita
Indonesia
Alasan Sulit Punya Keturunan, Ibu dan Anak Terlibat Kasus Penculikan Balita

Dari hasil pemeriksaan, motif kedua tersangka melakukan penculikan karena keduanya ingin mempunyai keluarga baru karena ada salah satu keluarga yang meninggal dunia.

Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan
Indonesia
Unpad Uji Klinis Vaksin COVID-19 Rekombian Anhui, Sasar Relawan Nonkesehatan

Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical sebelumnya dikenal produsen vaksin meningitis

Catherine Wilson Positif Pakai Sabu dan Metamfetamin
Indonesia
Catherine Wilson Positif Pakai Sabu dan Metamfetamin

Namun, tak dirinci sudah berapa lama dia mengkonsumsi sabu

Abu Janda Akui Cuitannya ke Pigai karena Bela Hendropriyono
Indonesia
Abu Janda Akui Cuitannya ke Pigai karena Bela Hendropriyono

Ia menjelaskan mengenai tulisan di media sosialnya karena membela mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono

Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19

Satuan Tugas COVID-19 mengungkapkan ada 8 kabupaten/kota yang menjadi zona merah selama sebulan tanpa perubahan.

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas