Kasus Korupsi PT Nindya Karya Jadi Atensi Pimpinan KPK Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang menjerat PT Nindya Karya menjadi atensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu lantaran penyidikan perkara tersebut telah dimulai sejak 2018 lalu atau semasa kepemimpinan Agus Rahardjo cs. Namun, hingga kini, penyidikannya belum dituntaskan oleh KPK.

"Kasus PT Nindya Karya itu kemarin sudah diingatkan (oleh Pimpinan KPK untuk segera diselesaikan)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Selasa (24/8).

Baca Juga

KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19

Karyoto mengatakan Firli Bahuri Cs sudah memintanya untuk segera menyelesaikan kasus itu. Tak hanya itu, kasus korupsi yang membuat Nindya Karya jadi BUMN pertama yang jadi tersangka KPKjuga dipantau oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"(Kasus) lainnya sudah selesai, kenapa ini (PT Nindya Karya) belum. Ini jadi pekerjaan rumah (PR) kita juga," tegas Karyoto.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Adapun kasus yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dalam kasus ini, PT Nindya Karya, perusahaan BUMN pertama yang menyandang status tersangka korporasi, bersama PT Tuah Sejati diduga terlibat merugikan negara sekitar Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp793 miliar. PT Nindya Karya disebut mendapat keuntungan sebesar Rp44,68 miliar.

Baca Juga

KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku

Sementara PT Tuah Sejati diduga mendapat keuntungan sebesar Rp49,9 miliar. Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik PT Tuah Sejati senilai sekitar Rp20 miliar.

Sejumlah aset itu, yakni satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh, dan satu unit SPBE di Meulaboh. Selain itu, KPK juga telah memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Khawatir Isolasi Mandiri di Rumah Munculkan Klaster Keluarga
Indonesia
Wagub DKI Khawatir Isolasi Mandiri di Rumah Munculkan Klaster Keluarga

Di fasilitas terpusat, pemerintah menyediakan tenaga medis dan didukung penyediaan obat-obatan

Pembelajaran Tatap Muka di Tangerang Dihentikan
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Tangerang Dihentikan

Pemerintah Kota Tangerang kembali memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online.

Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat
Indonesia
Cerita Karyawan Non-Esensial di Tangerang Dipaksa Masuk saat PPKM Darurat

Masih ada perusahaan non-esensial yang memaksa karyawan mereka untuk masuk meski sudah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan
Indonesia
KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi, sebagai tersangka

Anggota Brimob Keserempet Peluru, Kontak Tembak KKB-Satgas Nemangkawi Tak Terelakkan
Indonesia
Anggota Brimob Keserempet Peluru, Kontak Tembak KKB-Satgas Nemangkawi Tak Terelakkan

Bharatu Bachtiar dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura

Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2
Indonesia
Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar.

PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional
Indonesia
PDIP Anggap Penjualan Tiket Formula E pada Maret Tidak Rasional

Rencana PT Jakarta Propertindo (JakPro) menjual tiket Formula E pada bulan Maret 2022 nanti mendapat kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan.

Biar Warga Mau Vaksin, Bupati Indramayu Bagikan Ayam Sebagai Hadiah
Indonesia
Biar Warga Mau Vaksin, Bupati Indramayu Bagikan Ayam Sebagai Hadiah

keikutsertaan seluruh masyarakat mengikuti vaksinasi massal sebagai upaya bersama dalam melakukan pencegahan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia
Indonesia
Formasi 706 Orang, 1.802 Lamar CPNS dan PPPK di Daerah Calon Ibu Kota Indonesia

Bagi pelamar CPNS yang dinyatakan TMS, tidak dapat mengikuti ujian kendati mencoba melamar di daerah lain

Lebih dari 44 Ribu Pengendara Ditilang Selama Operasi Patuh Jaya 2021
Indonesia
Lebih dari 44 Ribu Pengendara Ditilang Selama Operasi Patuh Jaya 2021

Polisi paling banyak melakukan tilang kepada pengendara roda dua