Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Pengadaan tanah yang berlokasi di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatam Cipayung, Jakarta Timur, itu diperuntukkan untuk program pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Baca Juga

Wagub DKI Jelaskan Alasan Pemprov DKI Pangkas Unit Rumah DP 0 Rupiah

"Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3).

Meski demikian, Ali tak menjelaskan secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian ke luar negeri. Dia hanya menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan.

"Pencegahan keluar negeri terhadap beberapa pihak dimaksud dilakukan selama enam bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021," ujar Ali.

Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.
Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri ini untuk memudahkan proses penyidikan. Setidaknya para pihak tersebut tidak sedang berada di luar negeri ketika tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

Wagub DKI Sebut Kenaikan Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah Ikuti Arahan Pempus

Dalam kesempatan ini, Ali mengatakan, KPK belum dapat menyampaikan secara rinci konstruksi perkara maupun para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus ini.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan," kata Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan

Praktik rasuah itu terjadi sepanjang 2016 hingga 2018

PLN Dapat Pinjaman USD310 Juta dari AIIB
Indonesia
PLN Dapat Pinjaman USD310 Juta dari AIIB

Pembiayaan dari AIIB kepada PLN itu menerapkan skema Result Based Lending (RBL), salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif dan relatif baru.

Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR
Indonesia
Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR

Pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah

Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri
Indonesia
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'
Dunia
Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan, Pendukung Taliban Rayakan 'Kemerdekaan'

Massa pendukung Taliban merayakan 'kemerdekaan' setelah pasukan Amerika Serikat pergi dari Afghanistan pada Senin (30/8) waktu setempat.

Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes
Indonesia
Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, saat ini Kemenhub tengah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid 19 yang akan menetapkan Surat Edaran.

KPK Kaji Penerapan Pasal Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari Batubara
Indonesia
KPK Kaji Penerapan Pasal Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari Batubara

KPK tengah mengkaji penerapan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek

[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Berlebih Bahayakan Ginjal

Takaran dalam meminum air mineral bergantung pada faktor usia, iklim, intensitas olahraga, penyakit, kehamilan dan kondisi menyusui.

KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok
Indonesia
KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, pada Selasa (21/9) besok.

Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar

"Hotel isolasi yang berbayar ini hanya untuk tamu dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Bambang Ismadi